Hakim Christina Endarwati Tegur Jokowi di Sidang Ijazah, Minta Presiden ke-7 RI Jawab Pertanyaan Jaksa soal Roy Suryo
SOROTAN PUBLIK – Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi perhatian publik. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menegur Jokowi saat memberikan kesaksian di hadapan persidangan.
Jokowi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Perkara tersebut berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi yang sebelumnya ramai menjadi polemik di ruang publik.
Dalam persidangan, Jokowi sempat menyampaikan keberatannya terhadap pernyataan Roy Suryo yang menyebut dirinya sebagai peneliti.
Jokowi bahkan memberikan penilaian terhadap etika Roy Suryo ketika melakukan aktivitas penelitian.
“Yang Mulia, tadi Yang Terhormat Bapak Roy Suryo menyampaikan sebagai peneliti. Menurut saya, bukan peneliti. Peneliti etikanya tidak seperti ini. Datang ke UGM membawa satu rombongan,” ujar Jokowi di hadapan majelis hakim.
Mendengar pernyataan tersebut, Christina Endarwati langsung mengingatkan Jokowi agar menjawab pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum, bukan memberikan komentar atau penilaian terhadap terdakwa.
“Mohon dijawab saja pertanyaannya, bukan komentar seperti yang disampaikan. Pertanyaannya bisa diulang?” ujar Christina.
Jaksa kemudian mengulangi pertanyaan mengenai keberatan Jokowi terhadap pernyataan terdakwa dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube Official iNews.
“Ya keberatan, Yang Mulia,” jawab Jokowi.
Momen tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim menjaga agar pemeriksaan saksi tetap berada dalam koridor pertanyaan dan pokok perkara.
CHRISTINA ENDARWATI, HAKIM KETUA DALAM PERKARA IJAZAH
Nama Christina Endarwati turut menjadi perhatian publik karena memimpin persidangan yang melibatkan sejumlah tokoh nasional tersebut.
Sebelumnya, Christina juga memimpin sidang putusan sela perkara Dokter Tifa pada 23 Juli 2026.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Dokter Tifa. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan memerintahkan pengembalian berkas perkara kepada jaksa.
Putusan tersebut didasarkan pada persoalan penyusunan surat dakwaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kecermatan dan kejelasan.
Perlu dipahami, putusan sela tersebut berkaitan dengan aspek formil surat dakwaan, bukan merupakan putusan yang menyatakan tuduhan mengenai ijazah Jokowi benar atau salah.
SIDANG JOKOWI BERLANJUT DALAM PERKARA DOKTER TIFA
Setelah memberikan kesaksian dalam persidangan Roy Suryo, Jokowi juga memberikan keterangan dalam perkara terpisah yang menjerat Dokter Tifa pada hari yang sama.
Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim Christina terlebih dahulu menanyakan identitas, hubungan saksi dengan terdakwa, serta kondisi kesehatan Jokowi sebelum pemeriksaan dilanjutkan.
Jokowi menyatakan tidak mengenal Dokter Tifa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi melibatkan beberapa terdakwa dan proses pemeriksaan yang berlangsung melalui tahapan hukum masing-masing.
SOROTAN PUBLIK: KETEGASAN HAKIM DAN INDEPENDENSI PERSIDANGAN
Peristiwa ketika Christina Endarwati mengingatkan Jokowi agar menjawab pertanyaan jaksa menjadi salah satu gambaran penting mengenai tata tertib persidangan.
Dalam proses peradilan, setiap saksi, termasuk mantan presiden sekalipun, wajib mengikuti aturan pemeriksaan yang berlaku. Keterangan saksi harus relevan dengan pertanyaan dan pokok perkara yang sedang diperiksa.
Kedudukan seseorang di luar ruang sidang tidak mengubah prinsip bahwa seluruh pihak harus menghormati kewenangan majelis hakim.
Di sisi lain, polemik ijazah Jokowi juga memperlihatkan pentingnya pembuktian hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tuduhan, bantahan, dan pendapat masing-masing pihak harus diuji melalui alat bukti serta mekanisme peradilan. Tidak tepat menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan tuduhan, sebagaimana tidak tepat pula menganggap suatu perkara telah selesai sebelum proses hukumnya tuntas.
Bagi masyarakat, perkembangan persidangan ini menjadi pengingat bahwa transparansi, independensi hakim, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam negara demokrasi.
Sorotan Publik akan selalu menempatkan fakta persidangan, bukti hukum, dan kepentingan publik sebagai dasar pemberitaan.
Sumber: ANTARA, detikcom, CNN Indonesia, dan pemberitaan persidangan PN Jakarta Timur, 5 November 2026.
