Prabowo Saksikan Empat Kesepakatan Strategis Indonesia-Tiongkok Senilai Rp1.300 Triliun, Smart City Jadi Investasi Terbesar
Sorotan Publik – Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati empat kerja sama strategis dengan nilai keseluruhan investasi dan komitmen mencapai sekitar USD71,8 miliar atau setara lebih dari Rp1.300 triliun. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok, Rabu (18/11/2026).
Kerja sama bilateral tersebut mencakup pengembangan kota pintar (smart city), penguatan manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi pengolahan batu bara menjadi etanol (coal-to-ethanol).
Kesepakatan ini melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah kementerian dan perusahaan nasional, serta perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat investasi produktif, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta mendorong transfer teknologi ke Indonesia.
10 Future Smart City dengan Komitmen Investasi USD50 Miliar
Salah satu kesepakatan terbesar adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city dengan nilai investasi sekitar USD50 miliar.
Proyek tersebut melibatkan PT Kota Masa Depan Indonesia yang berafiliasi dengan Danantara bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited dari Tiongkok.
Pengembangan kota pintar ini dirancang sebagai kawasan perkotaan modern yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk hunian, fasilitas pendidikan, rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi, serta infrastruktur perkotaan.
Rosan menyebut proyek tersebut direncanakan mulai dikembangkan pada awal 2027.
Jika terealisasi sesuai perencanaan, proyek ini berpotensi menjadi salah satu pengembangan kawasan perkotaan berskala besar yang melibatkan investasi internasional di Indonesia.
Namun, lokasi pembangunan, tahapan investasi, skema pembiayaan, dan target penyelesaian masing-masing kawasan tetap menjadi informasi penting yang perlu dijelaskan kepada publik.
Hisense Perkuat Investasi Manufaktur dan Teknologi USD10 Miliar
Kerja sama kedua berkaitan dengan penguatan komitmen investasi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Hisense, di Indonesia dengan nilai sekitar USD10 miliar.
Kemitraan tersebut melibatkan Danantara Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pembangunan laboratorium penelitian dan pengembangan bersama (research and development), pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri manufaktur nasional sekaligus membuka peluang penguasaan teknologi melalui kolaborasi dengan perusahaan internasional.
Transfer pengetahuan, pengembangan tenaga kerja terampil, dan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
Danantara dan SDIC Jajaki Pembiayaan Infrastruktur USD10 Miliar
Kesepakatan ketiga mencakup penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara Indonesia dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) dari Tiongkok.
Nilai kerja sama tersebut mencapai sekitar USD10 miliar.
Kemitraan ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan manfaat jangka panjang.
Keterlibatan lembaga investasi dari kedua negara diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan serta mendorong realisasi proyek-proyek produktif di Indonesia.
Meski demikian, transparansi mengenai proyek yang akan dibiayai, mekanisme investasi, pembagian risiko, dan skema pengembalian modal tetap menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Kerja Sama Coal-to-Ethanol Senilai USD1,8 Miliar
Kesepakatan keempat berkaitan dengan pengembangan teknologi coal-to-ethanol atau pengolahan batu bara menjadi etanol dengan nilai investasi sekitar USD1,8 miliar.
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta PT Pertamina bersama Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd.
Presiden Prabowo menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dalam kerja sama tersebut.
Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk mendorong penelitian, penguasaan teknologi, dan transfer pengetahuan di Indonesia.
Teknologi coal-to-ethanol memungkinkan batu bara diolah melalui proses industri kimia menjadi etanol yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri.
Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan aspek keekonomian, efisiensi energi, kebutuhan air, pengelolaan emisi karbon, serta dampak lingkungan.
Dengan demikian, pengembangan teknologi tersebut harus mempertimbangkan manfaat ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.
Total Komitmen USD71,8 Miliar, Publik Menanti Realisasi
Jika dirinci, empat kerja sama strategis tersebut mencakup:
- Pengembangan 10 lokasi future smart city: USD50 miliar.
- Penguatan investasi Hisense di Indonesia: USD10 miliar.
- Kemitraan pembiayaan infrastruktur Danantara-SDIC: USD10 miliar.
- Pengembangan teknologi coal-to-ethanol: USD1,8 miliar.
Total keseluruhan mencapai USD71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.
Menurut Rosan Roeslani, kerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan mitra internasional terhadap prospek investasi Indonesia.
Pemerintah juga berharap berbagai proyek tersebut memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemampuan teknologi nasional.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun.
Transparansi Investasi dan Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Besarnya nilai komitmen kerja sama Indonesia-Tiongkok tentu menjadi perhatian publik. Namun, angka investasi yang diumumkan tidak boleh langsung dipahami sebagai dana yang seluruhnya telah masuk atau terealisasi di Indonesia.
Komitmen investasi, nota kesepahaman, perjanjian pembiayaan, dan realisasi investasi merupakan tahapan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kesepakatan memiliki kepastian hukum, skema pendanaan yang jelas, target pelaksanaan terukur, serta pengawasan yang transparan.
Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kemampuan industri dalam negeri, penguatan teknologi, dan penerimaan negara.
Kerja sama internasional pada akhirnya bukan sekadar tentang besarnya angka investasi, melainkan bagaimana kemitraan tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedaulatan ekonomi harus tetap menjadi landasan setiap kerja sama investasi. Indonesia terbuka terhadap mitra internasional, tetapi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden, ANTARA, dan keterangan Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani.
