Prabowo Pertimbangkan Satukan Badan Geologi dan BMKG: Akankah Mitigasi Bencana Indonesia Jadi Lebih Efektif?

Sorotan Publik — Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana pada 7 September 2026. Saat ini, Badan Geologi berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara BMKG merupakan lembaga tersendiri yang memiliki mandat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Prabowo menilai koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk aktivitas gunung api.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Integrasi Data Bisa Mempercepat Peringatan Dini

Secara konsep, pengintegrasian kedua lembaga berpotensi memberikan keuntungan besar.

Badan Geologi memiliki keahlian penting dalam pemantauan aktivitas gunung api dan fenomena kebumian. Sementara BMKG memiliki kapasitas dalam pemantauan cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami, serta berbagai informasi geofisika.

Jika data tersebut dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang cepat dan interoperabel, pemerintah berpotensi memperoleh gambaran risiko bencana yang lebih utuh.

Misalnya, informasi aktivitas gunung api dapat dibaca bersama kondisi cuaca dan angin. Data gempa dapat dipadukan dengan informasi kebencanaan lainnya. Informasi tersebut kemudian dapat diteruskan lebih cepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Artinya, manfaat terbesar bukan semata-mata dua lembaga menjadi satu, tetapi bagaimana data dan analisis keduanya dapat berbicara dalam satu sistem.

BMKG Siap, DPR Minta Dikaji Matang

BMKG sendiri menyatakan siap mengikuti arahan Presiden jika penggabungan tersebut benar-benar diputuskan.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut BMKG dan Badan Geologi selama ini merupakan mitra strategis yang saling melengkapi dalam rantai informasi kebencanaan.

Namun, wacana tersebut juga membutuhkan kajian mendalam.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta rencana tersebut dikaji terlebih dahulu karena kedua lembaga memiliki tugas dan karakteristik yang berbeda. Menurutnya, penggabungan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendukung gagasan tersebut karena menilai integrasi berpotensi membuat koordinasi lebih efektif dan efisien. Namun, ia mengingatkan persoalan personel dan administrasi harus diselesaikan apabila kebijakan itu benar-benar dijalankan.

Jangan Hanya Menggabungkan Kantor, tetapi Satukan Sistem

Pertanyaan terpenting sekarang bukan sekadar “digabung atau tidak?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah integrasi tersebut benar-benar mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa?

Jika jawabannya iya, maka desain kelembagaan harus diarahkan pada satu tujuan: mempercepat informasi dari sensor dan pusat pemantauan hingga menjadi peringatan yang dipahami masyarakat.

Jangan sampai penggabungan hanya menghasilkan struktur birokrasi baru, tetapi sistem peringatan dini tetap lambat.

Indonesia membutuhkan sistem kebencanaan yang mampu bekerja dalam hitungan menit ketika keadaan darurat terjadi.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar lembaga yang lebih besar.

Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih cepat, peringatan yang lebih akurat, koordinasi yang lebih solid, dan keputusan yang lebih cepat.

Pada akhirnya, efektivitas integrasi BMKG dan Badan Geologi harus diukur bukan dari perubahan struktur organisasi, melainkan dari dampaknya di lapangan.

Jika satu sistem mampu membuat masyarakat lebih cepat mengetahui ancaman tsunami, erupsi, gempa, cuaca ekstrem, banjir, maupun bencana hidrometeorologi lainnya, maka reformasi tersebut memiliki makna.

Tetapi jika hanya menyatukan kelembagaan tanpa menyatukan data, teknologi, SDM, prosedur, dan komando, maka persoalan koordinasi bisa saja tetap ada.

Karena dalam mitigasi bencana, terlambat beberapa menit bisa berarti sangat mahal.

Indonesia tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu merespons bencana.

Indonesia membutuhkan pemerintah yang mampu membaca tanda-tanda bencana sebelum korban berjatuhan.

Rakyat berhak tahu. Rakyat cerdas. Rakyat berdaulat.