PKS dan Politik Koalisi: Seberapa Fleksibel Prinsipnya?

Oleh Adrian | Perdana.Asia

Dalam politik Indonesia, satu kalimat lama hampir selalu kembali muncul: tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan.

Sejarah politik Indonesia memang menunjukkan bahwa hubungan antarpartai sangat cair. Partai yang hari ini berhadapan dapat duduk bersama setelah pemilu. Kandidat yang sebelumnya menjadi lawan politik juga dapat berubah menjadi mitra pemerintahan ketika konfigurasi kekuasaan bergeser.

Di tengah dinamika tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik untuk diamati.

Sejak awal, PKS membangun identitas sebagai partai kader dengan platform politik dan disiplin organisasi yang relatif kuat. Karena itu, ketika pilihan koalisinya berubah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, pertanyaan publik sebenarnya bukan semata-mata tentang siapa yang didukung.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa fleksibel prinsip politik PKS ketika berhadapan dengan kebutuhan memenangkan pemilu dan memperoleh ruang pengaruh dalam pemerintahan?

Rekam Jejak Koalisi PKS

Jika melihat perjalanan politik PKS dalam pemilihan presiden, perubahan pilihan memang terlihat cukup jelas.

Pada Pilpres 2004, PKS mendukung pasangan Amien Rais-Siswono. Setelah pasangan tersebut tidak lolos ke putaran kedua, PKS kemudian mengalihkan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2009, PKS kembali mendukung SBY-Boediono.

Lima tahun kemudian, arah politik berubah. PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2019, PKS kembali berada di kubu Prabowo Subianto, kali itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Kemudian pada Pilpres 2024, PKS mengambil pilihan berbeda dengan mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa loyalitas politik PKS tidak diarahkan secara permanen kepada satu figur.

Pilihan partai dapat berubah mengikuti keputusan internal dan konfigurasi politik pada masing-masing momentum pemilu.

Namun, ada satu fakta yang juga penting dicatat.

Tidak semua kandidat yang didukung PKS berakhir sebagai pemenang.

Prabowo-Hatta kalah pada 2014. Prabowo-Sandi juga kalah pada 2019. Anies-Muhaimin kemudian kalah pada 2024.

Artinya, terlalu sederhana apabila seluruh perubahan pilihan politik PKS langsung disimpulkan sebagai strategi mengejar kandidat yang paling berpeluang menang.

Justru ada periode ketika PKS memilih berada di luar pemerintahan setelah kekalahan Prabowo pada 2019.

Dengan demikian, membaca politik PKS membutuhkan analisis yang lebih dalam daripada sekadar menghitung siapa yang menjadi pemenang.

Loyalitas kepada Partai, Bukan Figur

Salah satu karakter penting dalam membaca sikap politik PKS adalah keputusan politiknya lebih berorientasi pada keputusan institusi partai dibanding loyalitas permanen kepada seorang tokoh.

Dalam Pilpres 2024, misalnya, keputusan mengenai arah pencapresan PKS berada dalam mekanisme internal partai, termasuk kewenangan Majelis Syura.

Ini memperlihatkan bahwa perubahan dukungan tidak selalu harus dibaca sebagai perubahan ideologi.

Dalam politik demokratis, partai memang memiliki hak untuk melakukan kalkulasi politik.

Partai harus mempertimbangkan kekuatan kandidat, peluang elektoral, basis pemilih, konfigurasi parlemen, kepentingan daerah, hingga kemungkinan menjalankan agenda politiknya.

Karena itu, perubahan koalisi dengan sendirinya bukan bukti bahwa sebuah partai telah meninggalkan prinsip.

Masalahnya baru menjadi serius ketika publik tidak lagi dapat menemukan garis kebijakan yang konsisten di balik perubahan tersebut.

Setelah Pilpres 2024: Ujian Baru PKS

Ujian terhadap fleksibilitas politik PKS semakin menarik setelah Pilpres 2024.

Sebelumnya PKS berada di barisan pendukung Anies Baswedan yang berhadapan dengan Prabowo Subianto.

Namun setelah kontestasi selesai, konfigurasi politik berubah.

Pada 2025, PKS menyatakan menjadi bagian dari mitra strategis pemerintahan Prabowo. PKS menyebut posisinya sebagai mitra yang konstruktif, solutif, kritis, sekaligus memberikan alternatif kebijakan.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang pengujian yang lebih besar.

Sebab menjadi mitra strategis pemerintah bukan berarti kehilangan fungsi kontrol.

Jika PKS ingin mempertahankan identitas sebagai partai yang kritis, maka publik berhak melihat bagaimana sikap partai tersebut ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tepat maupun kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan.

Di sinilah konsistensi diuji.

Mudah menjadi kritis ketika berada di luar pemerintahan.

Yang jauh lebih sulit adalah tetap kritis ketika berada dekat dengan pusat kekuasaan.

Fleksibilitas atau Oportunisme?

Pada titik inilah istilah “fleksibilitas politik” perlu dibedakan dari “oportunisme”.

Fleksibilitas berarti kemampuan sebuah partai membangun kerja sama dengan pihak yang berbeda tanpa kehilangan prinsip dasar dan garis kebijakannya.

Sementara oportunisme dapat dipahami sebagai kecenderungan menempatkan keuntungan politik jangka pendek sebagai pertimbangan utama, terutama apabila prinsip yang sebelumnya dikedepankan ikut berubah demi mendapatkan akses kekuasaan.

Namun, label tersebut tidak boleh diberikan hanya karena sebuah partai berganti koalisi.

Publik membutuhkan bukti yang lebih konkret.

Apa yang diperjuangkan sebelum masuk pemerintahan?

Apa yang dilakukan setelah mendapatkan posisi sebagai mitra?

Bagaimana sikap fraksi di parlemen ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan agenda yang sebelumnya mereka perjuangkan?

Bagaimana pula kader-kadernya bersikap ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat siapa yang duduk bersama siapa.

Garis Merah yang Menentukan

PKS tentu memiliki hak untuk berganti pasangan politik.

Dalam demokrasi, partai juga memiliki hak untuk membangun koalisi dengan pihak yang sebelumnya menjadi lawan.

Tidak ada yang salah dengan kompromi politik selama kompromi tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak mengorbankan kepentingan publik.

Tetapi ada satu hal yang seharusnya tidak terlalu mudah berubah: garis merah prinsip.

Jika garis merah tersebut tetap dipertahankan meskipun partner politik berubah, fleksibilitas dapat dibaca sebagai bentuk kedewasaan politik.

Sebaliknya, jika garis merah ikut menghilang setiap kali pintu kekuasaan terbuka, publik tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan apakah perubahan tersebut masih merupakan fleksibilitas atau sudah berubah menjadi pragmatisme.

Karena itu, pertanyaan terhadap PKS seharusnya bukan hanya:

“PKS berkoalisi dengan siapa?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apa yang tetap diperjuangkan PKS setelah koalisi terbentuk?”

Sebab dalam politik, pasangan koalisi dapat berganti.

Figur dapat berganti.

Pemerintahan dapat berganti.

Bahkan posisi partai dapat berganti.

Tetapi prinsip yang benar-benar diyakini seharusnya meninggalkan jejak yang dapat dilihat publik.

Di situlah prinsip politik meninggalkan sidik jarinya.