PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Konstitusi, Desak Revisi UU Pemilu dan Soroti Standar Ganda Politik
JAKARTA — Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menegaskan penolakannya terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dilakukan di luar mekanisme hukum dan konstitusi. PKN menilai setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui prosedur yang sah dengan tetap menghormati kedaulatan rakyat.
Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika, menegaskan bahwa hasil Pemilihan Umum 2024 harus dihormati. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintah, melainkan bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum dan tata kelola demokrasi.
“Posisi PKN bertumpu pada prinsip yang lebih mendasar, hasil kedaulatan rakyat harus dihormati dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah,” ujar Pasek, Kamis (29/10/2026).
Selain menyoroti wacana pemakzulan, PKN juga meminta partai politik menghindari standar ganda dalam menyikapi persoalan ketatanegaraan. Menurut Pasek, prinsip demokrasi dan konstitusi semestinya diterapkan secara konsisten, bukan disesuaikan dengan kepentingan politik sesaat.
PKN Dorong Perbaikan UU Pemilu
PKN turut mendorong Presiden dan DPR RI untuk memperbaiki regulasi pemilu agar tercipta persaingan politik yang lebih adil. Perbaikan tersebut dinilai penting untuk memberikan kesempatan yang setara kepada berbagai kekuatan politik, termasuk partai-partai baru.
PKN berpandangan bahwa aturan pemilu tidak semestinya menjadi penghalang bagi munculnya figur-figur berintegritas yang ingin berkontribusi dalam kehidupan politik nasional.
Bagi PKN, demokrasi yang sehat membutuhkan sistem politik yang terbuka, kompetitif, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas sesuai ketentuan hukum.
PKN Mulai Menatap Pemilu 2029
Memasuki usia lima tahun, PKN menyatakan kesiapannya menjaring putra-putri terbaik bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Partai tersebut juga membuka ruang bagi figur calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2029 yang memiliki komitmen terhadap penguatan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pasek menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas. Tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun sistem politik yang memberikan kesempatan secara adil kepada setiap pihak untuk berkompetisi.
Demokrasi Harus Berjalan Sesuai Konstitusi
Sikap PKN menempatkan dua persoalan penting dalam demokrasi Indonesia, yakni penghormatan terhadap hasil pemilu dan kebutuhan memperbaiki sistem kompetisi politik.
Di satu sisi, setiap upaya pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan konstitusi. Di sisi lain, aturan pemilu perlu terus dievaluasi agar kompetisi politik berlangsung adil dan tidak menutup kesempatan bagi kekuatan politik baru.
Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Prosesnya harus mengikuti ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun wacana perubahan aturan pemilu semestinya ditempatkan dalam kerangka hukum, konstitusi, dan kepentingan demokrasi Indonesia.
Prinsip utamanya jelas: demokrasi harus menghormati suara rakyat, sementara setiap persoalan ketatanegaraan wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Catatan redaksi: Pernyataan politik dalam berita ini merupakan sikap PKN sebagaimana disampaikan dalam materi sumber. Untuk publikasi, kutipan langsung dan keterangan mengenai revisi UU Pemilu sebaiknya dicocokkan kembali dengan pernyataan resmi narasumber dan dokumen terkait.
