Petisi Buka Ijazah Seluruh Anggota DPR Tembus 21.477 Tanda Tangan, Dasco: Cek di KPU

0
1794958197596-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada masyarakat semakin mendapat perhatian. Petisi yang digagas Farida Octavia melalui platform Change.org tercatat telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi hingga Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB.

Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” itu juga telah dibagikan sebanyak 26.035 kali.

Angka tersebut merupakan catatan pada waktu pemantauan yang diberitakan media, bukan jumlah dukungan yang bersifat tetap. Namun, perkembangan petisi memperlihatkan adanya tuntutan sebagian masyarakat agar latar belakang pendidikan para wakil rakyat dapat diperiksa secara terbuka.

Tiga Tuntutan: Buka Dokumen, Verifikasi, dan Umumkan Hasil

Dalam petisinya, Farida Octavia mengajukan tiga tuntutan utama kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kementerian terkait, serta seluruh anggota legislatif aktif.

Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan keterbukaan riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan.

Kedua, KPU dan kementerian terkait didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah anggota legislatif aktif. Proses tersebut diminta dilakukan secara independen dan transparan, dengan hasil yang dapat diketahui masyarakat.

Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Bagi penggagas petisi, keterbukaan latar belakang pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi pribadi. Hal tersebut dinilai berkaitan dengan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, serta membahas anggaran negara.

Dasco: Data Pendidikan Bisa Dilihat di KPU

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR sebenarnya telah disampaikan dalam proses pencalonan dan dapat ditelusuri melalui KPU.

Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco.

Menurutnya, setiap calon anggota DPR telah mengikuti proses administrasi pencalonan dan menyerahkan persyaratan yang ditentukan. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri data calon legislatif melalui informasi yang tersedia di KPU.

Pernyataan Dasco tersebut menjadi respons langsung dari pimpinan DPR terhadap tuntutan keterbukaan yang berkembang di masyarakat.

Syarat Pendidikan Minimal Anggota DPR

Persyaratan pendidikan calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dengan demikian, persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi calon anggota DPR adalah lulusan SMA atau sederajat. Undang-undang tersebut tidak mensyaratkan setiap calon anggota DPR harus memiliki gelar sarjana.

Ketentuan ini penting dipahami agar tuntutan pemeriksaan dokumen pendidikan tidak disalahartikan sebagai kewajiban seluruh anggota DPR memiliki pendidikan tinggi. Persoalan yang menjadi sorotan petisi adalah kesesuaian dan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.

Riwayat Pendidikan Terbuka Belum Tentu Sama dengan Verifikasi Ulang Ijazah

Ada persoalan mendasar yang perlu diperjelas dalam polemik ini. Keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan berbeda dengan pemeriksaan autentisitas dokumen ijazah.

Data profil calon legislatif yang dapat diakses melalui KPU dapat membantu masyarakat mengetahui latar belakang pendidikan yang dicantumkan saat pencalonan. Namun, keberadaan informasi tersebut tidak dengan sendirinya menjawab apakah seluruh dokumen ijazah telah diperiksa ulang melalui lembaga penerbit atau mekanisme verifikasi independen.

Karena itu, penjelasan bahwa data pendidikan tersedia di KPU perlu diikuti kejelasan mengenai jenis informasi yang dapat diakses masyarakat, mekanisme permohonan dokumen, serta ruang lingkup pemeriksaan yang pernah dilakukan.

Di sisi lain, keterbukaan dokumen juga perlu memperhatikan perlindungan data pribadi. Informasi yang relevan untuk menguji persyaratan jabatan publik dapat dibuka melalui mekanisme yang sah, tanpa harus menyebarluaskan data pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan.

Publik Menunggu Tindak Lanjut DPR dan KPU

Petisi tersebut menghadirkan pertanyaan yang lebih luas tentang standar transparansi pejabat publik di Indonesia.

Apakah informasi riwayat pendidikan yang tersedia saat pencalonan sudah cukup untuk menjawab tuntutan masyarakat? Apakah diperlukan mekanisme verifikasi ulang terhadap seluruh anggota DPR? Jika diperlukan, siapa lembaga yang berwenang, bagaimana prosedurnya, dan apakah hasil pemeriksaan dapat diumumkan?

DPR dan KPU memiliki ruang untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun tuduhan tanpa bukti.

Pemeriksaan juga harus dilakukan dengan prinsip yang sama terhadap seluruh anggota DPR, tanpa membedakan partai politik, daerah pemilihan, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, petisi dengan puluhan ribu tanda tangan itu bukan bukti bahwa terdapat anggota DPR yang menggunakan ijazah tidak sah. Petisi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang meminta transparansi dan kepastian mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan wakil rakyat.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan pernyataan bahwa dokumen sudah tersedia. Kepercayaan membutuhkan akses informasi yang jelas, mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penjelasan terbuka apabila ditemukan ketidaksesuaian.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *