PETI Meluas di Berbagai Daerah, Polda Kalbar Tetapkan 41 Tersangka dan Polda Jambi Ungkap 32 Kasus dengan 71 Tersangka

0
1794798502811-1

SOROTAN PUBLIK — Penindakan terhadap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Pengungkapan puluhan perkara di Kalimantan Barat, Jambi, Gorontalo, hingga Riau memperlihatkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal bukan hanya persoalan pekerja di lapangan, tetapi juga menyangkut penggunaan alat berat, distribusi hasil tambang, pemasok bahan bakar, hingga dugaan keterlibatan pemodal.

Salah satu pengungkapan terbaru terjadi di Kalimantan Barat. Polda Kalbar bersama jajaran Polres mengungkap 25 kasus PETI selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dari rangkaian penindakan tersebut, sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers pada 10 November 2026, kepolisian menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 435,9 gram emas, uang tunai sekitar Rp424,29 juta, satu unit ekskavator, air raksa, serta sejumlah mesin dan peralatan pengolahan emas.

Dari 25 perkara tersebut, tujuh kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sementara 18 perkara lainnya ditangani Polres jajaran dengan 34 tersangka.

Polisi juga menemukan pola penambangan yang dilakukan secara tradisional maupun menggunakan mesin dan alat berat. Selain menindak aktivitas penambangan, penyidik menyatakan akan menyasar pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, dan menjual hasil tambang ilegal.

Jambi: 32 Laporan Polisi dan 71 Tersangka

Penindakan PETI di Jambi juga menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan keterangan resmi Polda Jambi pada 26 Oktober 2026, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Ditreskrimsus Polda Jambi bersama jajaran telah menangani 32 laporan polisi dengan total 71 orang tersangka.

Barang bukti yang diamankan meliputi emas seberat 3.503,64 gram, 12 unit alat berat, satu unit kendaraan roda empat atau roda enam, serta uang tunai sebesar Rp108.123.000.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PETI di Jambi membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada penertiban lokasi dan penangkapan pekerja. Rantai pasokan, kepemilikan alat berat, distribusi hasil tambang, serta pihak yang diduga membiayai kegiatan ilegal juga perlu ditelusuri berdasarkan alat bukti.

Di Kabupaten Merangin, persoalan PETI bahkan berkaitan dengan gangguan keamanan. Polda Jambi pada 30 Oktober 2026 mengumumkan pengamanan delapan orang terduga pelaku penyerangan dan penembakan di Markas Polres Merangin. Peristiwa tersebut berkaitan dengan situasi setelah penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan.

Dalam pengungkapan kasus penyerangan itu, polisi menyita lima pucuk senjata api rakitan. Perkara tersebut harus diproses secara hukum tersendiri, tanpa mengaburkan persoalan utama mengenai penegakan aturan pertambangan dan perlindungan keamanan masyarakat.

Selain itu, pada awal November 2026, Polres Merangin juga mengamankan dua orang yang diduga memasok solar subsidi untuk mendukung aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak. Penindakan terhadap pemasok BBM ini menjadi salah satu contoh penting bahwa pemberantasan tambang ilegal perlu menyentuh jaringan pendukung operasionalnya.

Gorontalo dan Riau: Penindakan Menyasar Rantai Tambang

Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Polda Gorontalo menggerebek lokasi pertambangan dan pengolahan emas tanpa izin di Desa Tilangobula pada akhir September 2026. Sebanyak sembilan orang diamankan untuk diperiksa.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lokasi. Pada November 2026, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam pengelolaan tempat pengolahan.

Sementara itu, di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Polda Riau melaksanakan operasi penindakan PETI pada 1–14 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 525 rakit tambang dimusnahkan dan 56 titik dipasangi plang larangan.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan PETI juga membutuhkan pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi yang telah ditertibkan agar aktivitas serupa tidak kembali beroperasi.

Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara

Aktivitas PETI memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada pelanggaran perizinan. Penggunaan alat berat, pembukaan lahan, penggalian tanah, serta pengolahan emas dengan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau air raksa dapat mengancam kualitas tanah dan air.

Dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, terutama apabila aktivitas tersebut berlangsung di daerah aliran sungai dan kawasan yang menjadi sumber air bagi penduduk.

Dari sisi ekonomi negara, kegiatan pertambangan tanpa izin juga berpotensi menghilangkan penerimaan negara dan daerah. Sementara itu, masyarakat sekitar dapat menanggung risiko kerusakan lingkungan, konflik sosial, kecelakaan kerja, serta terganggunya mata pencaharian.

Karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah pekerja yang ditangkap atau alat yang dimusnahkan. Aparat perlu menelusuri siapa pemilik modal, siapa pemilik atau penyedia alat berat, siapa pemasok bahan bakar, siapa penampung emas, dan ke mana hasil penjualan tambang ilegal dialirkan.

Pasal 158 Minerba dan Penyesuaian Ancaman Pidana

Ketentuan mengenai penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, terdapat perkembangan hukum yang perlu diperhatikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP diselaraskan dengan sistem kategori denda.

Dalam ketentuan yang telah disesuaikan, pelaku penambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta.

Sementara itu, Pasal 161 mengatur perbuatan terkait penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan perbuatan dan bukti dalam masing-masing perkara.

Penindakan Harus Menyentuh Pemodal dan Jaringan Distribusi

Rentetan pengungkapan kasus PETI di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak cukup dilakukan melalui operasi sesaat. Penertiban lokasi tanpa membongkar jaringan pembiayaan dan distribusi berisiko membuat aktivitas serupa kembali muncul.

Aparat penegak hukum perlu memastikan proses penyidikan berjalan sampai ke pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan tersebut. Penegakan hukum juga harus disertai pengawasan lingkungan dan langkah pemulihan pada kawasan yang mengalami kerusakan.

Pada akhirnya, kekayaan sumber daya alam seharusnya dikelola berdasarkan hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan jaringan pertambangan ilegal yang meninggalkan kerusakan bagi masyarakat dan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *