Perusahaan Hashim Kuasai 75% Hak Blok Gas Duyung Natuna, Seluruh Produksi Mako Sudah Dikontrak PLN hingga 2037

0
1794844784795-1

SOROTAN PUBLIK — Keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, dalam pengembangan gas bumi di lepas pantai Natuna menjadi perhatian dalam peta bisnis energi nasional.

Melalui PT Nations Natuna Barat, perusahaan yang berada dalam kelompok usaha Nations tersebut kini menguasai 75 persen hak partisipasi (participating interest) di Wilayah Kerja Duyung, tempat Lapangan Gas Mako berada.

Transaksi ini menarik perhatian karena seluruh produksi gas dari Lapangan Mako telah dikontrak untuk dijual kepada PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) hingga Januari 2037. Dengan demikian, proyek tersebut memiliki kepastian pembeli sebelum pengalihan mayoritas hak partisipasi kepada Nations Natuna Barat diselesaikan.

Fakta ini membuka ruang pembahasan mengenai hubungan antara investasi swasta, kontrak pasokan energi BUMN, pembiayaan proyek, dan tata kelola pengelolaan sumber daya alam.

Kontrak PLN Ditandatangani Sebelum Akuisisi 75 Persen

Berdasarkan pengumuman resmi Conrad Asia Energy tertanggal 17 Juli 2025, perjanjian jual beli gas (Gas Sales Agreement/GSA) antara Conrad dan PLN EPI telah ditandatangani pada 16 Juli 2025.

Perjanjian tersebut mencakup seluruh gas yang diproduksi dari Lapangan Mako untuk dipasok ke pasar domestik. Kontrak berlaku hingga periode kontrak bagi hasil Wilayah Kerja Duyung berakhir pada Januari 2037.

Volume penjualan gas dapat mencapai 111 miliar British thermal unit per hari atau sekitar 111,9 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dalam pengumuman yang sama, Conrad menyebut harga gas dikaitkan dengan Indonesian Crude Price (ICP), sementara ketentuan komersial lengkap dalam perjanjian tersebut bersifat rahasia.

Kontrak itu juga menggantikan pengaturan penjualan sebelumnya kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Sembcorp Gas. Kementerian ESDM mencabut arahan alokasi dan harga sebelumnya, sedangkan perjanjian penjualan dengan kedua perusahaan tersebut dihentikan.

Artinya, kepastian pembeli gas Mako kepada PLN EPI sudah dibangun sejak 2025, jauh sebelum transaksi pengalihan 75 persen hak partisipasi kepada Nations Natuna Barat rampung pada 2026.

Nations Natuna Barat Resmi Menguasai 75 Persen Hak Partisipasi

Pada 27 Agustus 2026, Conrad Asia Energy memperoleh persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengalihkan 75 persen hak partisipasi di Wilayah Kerja Duyung kepada PT Nations Natuna Barat.

Transaksi tersebut kemudian dinyatakan selesai pada September 2026.

Dalam pengumuman penyelesaian transaksi pada 10 September 2026, Empyrean Energy menyebut nilai imbalan tunai yang disepakati mencapai 16 juta dolar AS. Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan sebagian pembayaran telah diterima setelah persyaratan transaksi terpenuhi dan sisanya dijadwalkan berdasarkan tahapan yang telah disepakati.

Pengalihan ini merupakan transaksi farm-down, yaitu pelepasan sebagian hak partisipasi oleh pemegang sebelumnya kepada mitra baru.

Dengan demikian, Nations Natuna Barat memperoleh 75 persen hak partisipasi non-operator, bukan mengambil alih seluruh fungsi pengelolaan operasional Lapangan Mako.

Conrad Tetap Menjadi Operator Lapangan Mako

Dalam struktur pengelolaan proyek, West Natuna Exploration Limited (WNEL), anak usaha Conrad Asia Energy, tetap menjalankan fungsi operator Wilayah Kerja Duyung.

Setelah transaksi 75 persen tersebut selesai, struktur hak partisipasi mengalami perubahan. Nations Natuna Barat memegang 75 persen, sementara Conrad melalui WNEL mempertahankan porsi 25 persen pada tahap penyelesaian transaksi yang diumumkan.

Laporan Conrad berikutnya menjelaskan bahwa setelah penyelesaian pengaturan dengan Empyrean, kepentingan efektif Conrad melalui WNEL akan menjadi 22,875 persen. Empyrean memperoleh hak ekonomi 8,5 persen melalui struktur WNEL Holdings sesuai kesepakatan penyelesaian yang telah diumumkan.

Pembedaan ini penting: pemegang hak partisipasi mayoritas tidak otomatis menjadi operator lapangan. Pengelolaan teknis dan operasional tetap berada pada WNEL.

Sementara itu, penjualan gas kepada PLN EPI dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli yang ditandatangani sebelum transaksi farm-down tersebut.

Investasi Pengembangan Mako Mencapai 320 Juta Dolar AS

Pengembangan Lapangan Gas Mako diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 320 juta dolar AS untuk keseluruhan proyek.

Dalam laporan perusahaan, Nations Natuna Barat menyediakan dukungan pendanaan pengembangan melalui skema pembiayaan yang disepakati dengan pihak operator. Conrad menyatakan proyek telah memperoleh kepastian pendanaan dan tetap menargetkan produksi gas pertama pada kuartal IV 2027.

Pengumuman Empyrean pada 10 September 2026 juga menyebut transaksi dengan Nations memberikan kepastian pendanaan bagi pengembangan Mako serta mengurangi kebutuhan pendanaan yang harus ditanggung Empyrean.

Karena itu, nilai 320 juta dolar AS perlu dibedakan dari harga pembelian 75 persen hak partisipasi sebesar 16 juta dolar AS. Angka pertama merupakan estimasi kebutuhan investasi pengembangan proyek, sedangkan angka kedua merupakan nilai imbalan transaksi pengalihan hak partisipasi yang diumumkan perusahaan.

PLN EPI Membeli Gas sekaligus Membangun Infrastruktur Pipa

Peran PLN EPI dalam proyek ini tidak hanya sebagai pembeli gas.

Dalam pengumuman Conrad pada Juli 2025, PLN EPI disebut akan membiayai dan membangun jalur pipa yang menghubungkan jaringan utama West Natuna Gas dengan Pulau Pemping, kemudian diteruskan menuju Batam.

Laporan Conrad pada 28 Oktober 2026 menyatakan perjanjian jual beli gas dengan PLN EPI telah efektif pada awal Oktober 2026 setelah seluruh persyaratan dipenuhi, termasuk persetujuan dari induk perusahaan PLN, PT PLN (Persero).

Laporan tersebut juga menyebut proses penyambungan dan pengoperasian jalur pipa WNTS-Pemping telah mencapai tahap penting. Infrastruktur itu menjadi jalur pengiriman gas Mako ke pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi di Batam.

Dengan demikian, keterlibatan PLN EPI mencakup dua posisi strategis: sebagai pembeli seluruh produksi gas Mako dan sebagai pihak yang membangun infrastruktur penyalurannya.

Keterlibatan Keluarga Presiden dan Pentingnya Transparansi

Keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Presiden dalam proyek energi strategis tentu menjadi isu yang patut mendapat perhatian publik.

Namun, kepemilikan atau afiliasi bisnis dengan keluarga pejabat negara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun konflik kepentingan.

Hal yang perlu diuji adalah apakah seluruh proses persetujuan pengalihan hak partisipasi, penetapan pembeli gas, pengaturan harga, pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

Ada sejumlah pertanyaan yang relevan untuk dijawab secara terbuka:

  1. Bagaimana proses persetujuan pengalihan 75 persen hak partisipasi kepada Nations Natuna Barat dilakukan oleh Kementerian ESDM?
  2. Apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan seluruh produksi gas Mako dijual kepada PLN EPI?
  3. Bagaimana mekanisme penetapan harga gas berbasis ICP dan bagaimana kepentingan PLN sebagai BUMN pembeli dilindungi?
  4. Bagaimana pembagian risiko investasi antara pemegang hak partisipasi, operator, PLN EPI, dan pihak pembiayaan?
  5. Bagaimana pemerintah memastikan proyek tersebut memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara dan ketahanan energi nasional?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kepentingan publik dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

Ketahanan Energi dan Kepentingan Publik

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto sebelumnya menyampaikan bahwa pasokan gas dari wilayah Natuna penting untuk mendukung ketahanan energi nasional, terutama di tengah penurunan pasokan gas dari daratan Sumatra.

Kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di Batam menjadi salah satu alasan strategis pengembangan Lapangan Mako.

Di sisi lain, besarnya nilai investasi, panjangnya masa kontrak penjualan gas, dan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Presiden membuat keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Publik perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai proses bisnis, dasar keputusan pemerintah, mekanisme harga, dan pembagian manfaat ekonomi proyek.

Pengembangan gas Natuna seharusnya tidak hanya dinilai dari keberhasilan menarik investasi dan memastikan pasokan energi, tetapi juga dari transparansi, kepatuhan hukum, penerimaan negara, serta manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Sebab, sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia pada akhirnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar menjadi sumber keuntungan bagi pemegang kepentingan usaha.

SOROTAN PUBLIK — AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *