Pernyataan Prof. Gema soal Gibran Viral, Serukan agar Mandat Rakyat Tidak Diganggu

JAKARTA – Pernyataan sosok yang disebut Prof. Gema dalam sebuah podcast menjadi sorotan setelah potongan pernyataannya beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang menurutnya berupaya mengusik mandat politik yang telah diberikan masyarakat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya, Prof. Gema meminta para elite mempertimbangkan konsekuensi apabila mengambil langkah untuk menurunkan Gibran dari jabatannya.

“Dengar baik-baik! Jangan pernah coba-coba mengusik mandat yang telah diberikan oleh rakyat,” demikian kutipan pernyataan yang beredar.

Ia kemudian menyebut bahwa apabila terdapat elite yang mengambil langkah untuk menurunkan Gibran, masyarakat yang mendukungnya disebut siap melakukan aksi di ruang publik.

“Jika para elite berani bertindak gegabah untuk menurunkan Gibran Rakabuming Raka, maka kami—rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi—siap untuk turun ke jalan,” ujarnya dalam potongan rekaman tersebut.

Prof. Gema juga mengatakan bahwa gerakan yang dimaksud bukan ditujukan untuk melakukan kerusakan, melainkan sebagai bentuk perlawanan politik untuk mempertahankan mandat yang menurutnya telah diberikan melalui proses demokrasi.

“Ingat, berani elite menyentuh posisi beliau, seratus juta rakyat akan bergerak melawan!” demikian bagian lain pernyataan yang beredar.

Namun, klaim mengenai jumlah “seratus juta rakyat” tersebut merupakan pernyataan Prof. Gema dan tidak dapat diperlakukan sebagai data terverifikasi mengenai jumlah masyarakat yang siap melakukan aksi.

Secara konstitusional, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 dilantik pada 20 Oktober 2024. Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Prof. Gema muncul di tengah perdebatan publik mengenai posisi Gibran. Sejumlah isu terkait syarat pendidikan dan kedudukan Wakil Presiden juga tengah menjadi perhatian publik, termasuk perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, pernyataan politik maupun seruan untuk melakukan aksi tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi pelaksanaannya harus berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga artikel ini disusun, belum ditemukan sumber independen yang cukup untuk memastikan konteks lengkap podcast, identitas lengkap Prof. Gema, maupun apakah terdapat organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang secara resmi telah menyatakan kesiapan menggelar aksi sebagaimana disebut dalam potongan pernyataan tersebut.

Karena itu, substansi pernyataan tersebut sebaiknya dipahami sebagai pandangan dan seruan pribadi narasumber dalam rekaman yang beredar, bukan sebagai bukti bahwa sejumlah massa tertentu benar-benar telah memobilisasi diri.

Perkembangan berikutnya terkait posisi Wakil Presiden Gibran, termasuk proses hukum yang sedang berjalan, tetap menjadi ranah institusi negara yang berwenang dan mekanisme konstitusional yang berlaku.