Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Bahlil Disorot: Bagaimana Nasib Habitat Terakhir Badak Jawa?
SOROTAN PUBLIK – Kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan kawasan konservasi. Perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, sejumlah wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan kategori WUP. Informasi ini dikonfirmasi melalui pemberitaan sejumlah media nasional pada 17 November 2026.
Bukan Berarti Seluruh Taman Nasional Dibuka untuk Tambang
Penting untuk membedakan antara kawasan perairan di sekitar TNUK dan wilayah yang secara hukum merupakan bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Berdasarkan penjelasan dalam pemberitaan detikFinance, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri tidak termasuk dalam area WUP pada peta tersebut. Namun, perairan di sekitarnya tercantum sebagai wilayah usaha pertambangan.
Perbedaan ini penting agar informasi tidak menyesatkan masyarakat. Masuknya suatu wilayah ke dalam peta WUP bukan berarti perusahaan sudah memperoleh izin untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
WUP merupakan bagian dari penetapan wilayah pertambangan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai jenis komoditas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan tata ruang yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.
Dinas ESDM Banten: Harus Sesuai Tata Ruang
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan wilayah pertambangan tersebut.
Menurut Ari, berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, wilayah pertambangan di Banten mencakup tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Ia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan telah melalui koordinasi lintas lembaga dan melibatkan pemerintah daerah untuk memperoleh masukan mengenai kesesuaian dengan tata ruang masing-masing wilayah.
Ari juga menegaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis membuat suatu wilayah dapat langsung ditambang. Pemanfaatannya harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk wilayah daratan maupun perairan.
Dalam konteks Ujung Kulon, Ari menyebut ketentuan tata ruang yang berlaku menetapkan kawasan darat dan laut Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi. Karena itu, menurut penjelasannya, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan taman nasional tersebut.
Ada Ketentuan Kawasan Lindung dalam Peraturan Presiden
Persoalan ini semakin penting ketika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
Dalam Pasal 41, arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan lindung. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penting dalam memastikan fungsi konservasi perairan TNUK tetap terlindungi.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur persyaratan pemanfaatan ruang laut di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dalam kondisi tertentu, pemanfaatan ruang laut di kawasan tersebut harus didahului rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
Dengan demikian, penetapan WUP tidak boleh dibaca secara terpisah dari ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan konservasi.
Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana batas wilayah WUP tersebut ditentukan, apakah seluruh koordinatnya telah diselaraskan dengan peta kawasan konservasi, dan bagaimana memastikan tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Ujung Kulon Bukan Kawasan Biasa
Taman Nasional Ujung Kulon memiliki arti penting bagi konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia.
UNESCO menetapkan kawasan ini sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991. Ujung Kulon dikenal sebagai habitat alami terakhir bagi populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang sangat terancam punah.
Nilai ekologisnya tidak hanya terletak pada keberadaan badak Jawa, tetapi juga pada ekosistem hutan hujan dataran rendah, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hutan mangrove, dan ekosistem laut yang saling berkaitan.
UNESCO menegaskan bahwa perlindungan habitat badak Jawa dan keutuhan ekosistem Ujung Kulon merupakan bagian penting dari nilai universal kawasan tersebut.
Karena itu, setiap kebijakan yang bersinggungan dengan wilayah sekitar taman nasional perlu dikaji secara cermat. Dampak kegiatan pertambangan tidak selalu berhenti pada titik lokasi operasional. Aktivitas di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem apabila tidak dikendalikan melalui kajian lingkungan dan pengawasan yang ketat.
Bahlil dan Pemerintah Perlu Membuka Penjelasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai pertimbangan teknis dan ekologis di balik penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon.
Publik berhak mengetahui komoditas apa yang menjadi dasar penetapan wilayah tersebut, bagaimana koordinatnya ditentukan, apakah terdapat kajian dampak terhadap ekosistem laut, serta bagaimana koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah penetapan tersebut telah melalui pencocokan menyeluruh dengan rencana tata ruang laut, kawasan konservasi, dan ketentuan perlindungan lingkungan.
Jangan sampai perbedaan peta dan kewenangan antarlembaga justru menimbulkan celah hukum yang dapat mengancam kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat
Kekayaan alam memang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatannya harus tunduk pada hukum, daya dukung lingkungan, serta kepentingan generasi mendatang.
Kawasan konservasi bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dipandang sebagai potensi ekonomi. Di dalamnya terdapat kehidupan satwa langka, keseimbangan ekosistem, dan warisan alam yang tidak mudah dipulihkan apabila mengalami kerusakan.
RAKYAT BERHAK TAHU mengapa perairan sekitar habitat Badak Jawa masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan.
RAKYAT CERDAS berhak memperoleh penjelasan berdasarkan dokumen resmi, kajian ilmiah, dan data yang dapat diuji, bukan sekadar pernyataan yang menenangkan.
RAKYAT BERDAULAT memiliki hak mengawasi setiap kebijakan negara yang menyangkut kekayaan alam dan masa depan lingkungan hidup.
Sorotan Publik memandang persoalan ini bukan sekadar perdebatan tentang peta pertambangan, melainkan ujian terhadap konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan sekaligus menjaga komitmen konservasi.
Jika kawasan tersebut memang dilindungi, pemerintah harus memastikan perlindungannya tidak berhenti sebagai tulisan dalam dokumen tata ruang.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
Pertanyaan akhirnya: apakah pemerintah mampu memastikan kebijakan pertambangan berjalan tanpa mengorbankan warisan alam Indonesia dan habitat terakhir Badak Jawa?
Sebab, keuntungan ekonomi dapat dihitung dengan angka. Namun, kepunahan satwa dan kerusakan ekosistem bisa menjadi kehilangan yang tidak dapat dikembalikan.
