Pedagang Bakmi di Gunungkidul Tolak Kompensasi, Pilih Damai dan Jadikan Kasus Anggota DPRD sebagai Pelajaran Moral
GUNUNGKIDUL — Perselisihan antara oknum anggota DPRD Gunungkidul berinisial S dan pedagang Bakmi Mbak Tri di Playen akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.
Meski berakhir damai, sikap pihak pedagang justru mendapat perhatian. Perwakilan warung, Yuli (48), menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak memviralkan persoalan tersebut untuk mendapatkan kompensasi atau keuntungan materi.
“Kami tidak mengharapkan kompensasi atau uang sepeser pun. Ini murni soal harga diri dan pelajaran untuk pejabat!” tegas Yuli.
Datang Meminta Maaf, Persoalan Berakhir Damai
Menurut Yuli, anggota DPRD tersebut bersama keluarganya, yang terdiri dari istri, putra, dan menantu, telah mendatangi warung untuk menyampaikan permohonan maaf.
Kedatangan tersebut disebut dilakukan dengan sikap rendah hati sebagai bentuk iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Pihak warung kemudian memilih menerima permintaan maaf tersebut dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Tidak ada tuntutan kompensasi finansial yang diajukan pihak pedagang sebagai syarat penyelesaian.
Bukan Soal Uang, tetapi Harga Diri
Yuli menegaskan bahwa persoalan tersebut sejak awal bukan semata-mata mengenai nilai uang yang dipersoalkan.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat kecil diperlakukan, terlebih ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki jabatan publik.
Pihak warung berharap kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat maupun siapa pun yang memperoleh amanah untuk menjalankan tugas pemerintahan.
“Kami tidak mengharapkan kompensasi atau uang sepeser pun. Ini murni soal harga diri dan pelajaran untuk pejabat,” ujarnya.
Sikap tersebut membuat penyelesaian kasus tidak berhenti pada persoalan pribadi, tetapi berkembang menjadi refleksi mengenai hubungan antara pejabat publik dan masyarakat yang mereka wakili.
Pesan untuk Mereka yang Duduk di Kursi Kekuasaan
Yuli juga menyampaikan pesan kepada para pejabat publik agar tidak melupakan masyarakat yang menjadi bagian penting dari proses demokrasi.
“Semoga ini jadi pembelajaran buat semuanya. Orang-orang yang ada di atas itu tidak akan berada di atas jika tidak ada orang-orang di bawah yang memilihnya,” kata Yuli.
Pesan tersebut menjadi inti dari sikap pihak warung dalam menyelesaikan persoalan. Perdamaian dipilih bukan karena persoalan dianggap tidak penting, melainkan karena mereka ingin menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran.
Kisah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral. Kekuasaan dan kedudukan pada akhirnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sikap menghormati seluruh lapisan masyarakat.
Penyelesaian secara kekeluargaan diharapkan menjadi penutup persoalan sekaligus momentum bagi semua pihak untuk memperbaiki komunikasi, menjaga sikap, dan membangun hubungan yang lebih baik antara pejabat publik dengan masyarakat.
Sumber: Diolah dari Detik Jogja.
