Pajak Singapura Lebih Rendah, Transfer Pricing Jadi Sorotan: Benarkah Keuntungan Perdagangan CPO Indonesia Beralih ke Luar Negeri?
SOROTAN PUBLIK — Perbedaan tarif pajak perusahaan antara Indonesia dan Singapura menjadi salah satu faktor yang membuat struktur bisnis lintas negara menarik bagi perusahaan multinasional. Di tengah perdagangan internasional yang semakin kompleks, praktik transfer pricing atau penentuan harga transaksi antarperusahaan terafiliasi kembali menjadi perhatian, terutama terkait potensi pengalihan keuntungan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata perusahaan Indonesia melakukan transaksi melalui Singapura. Negara tersebut memang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, keuangan, logistik, dan distribusi internasional. Namun, apabila perusahaan dalam satu grup menetapkan harga transaksi yang tidak mencerminkan kondisi pasar untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan perpajakan serius.
Salah satu sektor yang relevan untuk dicermati adalah perdagangan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekspor Indonesia.
Perbedaan Tarif Pajak Menjadi Salah Satu Pertimbangan
Indonesia secara umum menerapkan tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 22 persen atas penghasilan kena pajak. Sementara itu, Singapura menerapkan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 17 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya selisih lima poin persentase antara tarif umum kedua negara. Singapura juga memiliki berbagai skema insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat memengaruhi beban pajak efektif perusahaan sesuai persyaratan yang berlaku. Untuk Tahun Asesmen 2026, otoritas pajak Singapura juga mengumumkan rabat pajak perusahaan sebesar 40 persen dari pajak terutang bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan.
Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi kegiatan usaha, pembiayaan, distribusi, dan pengelolaan perdagangan internasional.
Namun, perbedaan tarif pajak tidak otomatis membuktikan adanya penghindaran pajak. Penilaian harus mempertimbangkan keseluruhan kegiatan ekonomi, fungsi perusahaan, risiko yang ditanggung, aset yang digunakan, serta kewajaran transaksi.
Bagaimana Transfer Pricing Dapat Memengaruhi Penerimaan Pajak?
Transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu kelompok usaha.
Dalam praktik bisnis internasional, transaksi tersebut dapat mencakup penjualan barang, jasa, pembiayaan, penggunaan aset tidak berwujud, hingga distribusi produk.
Transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik bisnis yang sah. Perusahaan multinasional membutuhkan mekanisme penentuan harga untuk mengatur transaksi antarentitas dalam jaringan usahanya.
Persoalan muncul ketika harga atau ketentuan transaksi afiliasi tidak mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle.
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan Indonesia menjual CPO kepada perusahaan afiliasinya di Singapura. Perusahaan Singapura kemudian menjual kembali komoditas tersebut kepada pembeli di negara lain.
Apabila perusahaan Indonesia menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya berlaku dalam transaksi independen yang sebanding, sementara perusahaan afiliasinya memperoleh keuntungan perdagangan yang tidak sebanding dengan fungsi dan risiko yang dijalankan, terdapat potensi pengalihan laba.
Akibatnya, laba kena pajak di Indonesia berpotensi menjadi lebih kecil, sedangkan sebagian keuntungan tercatat pada entitas di luar negeri.
Praktik pengalihan keuntungan melalui pengaturan transaksi lintas negara ini dikenal sebagai profit shifting.
Namun, untuk menyimpulkan bahwa pengalihan laba telah terjadi, otoritas pajak harus melakukan pemeriksaan terhadap data transaksi, pembanding harga, fungsi, aset, risiko, dan substansi kegiatan usaha masing-masing perusahaan.
Mengapa Singapura Menjadi Pusat Perdagangan Internasional?
Daya tarik Singapura tidak hanya berasal dari tarif pajaknya.
Negara tersebut memiliki infrastruktur perdagangan, pelabuhan, layanan keuangan, jaringan logistik, kepastian regulasi, serta konektivitas internasional yang mendukung aktivitas perusahaan multinasional.
Kementerian Keuangan Singapura menyebut infrastruktur, lingkungan regulasi, stabilitas, tenaga kerja terampil, dan sistem perpajakan sebagai sejumlah faktor yang mendukung daya tarik negara tersebut bagi kegiatan bisnis internasional.
Karena itu, keberadaan perusahaan perdagangan atau entitas pemasaran di Singapura tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak.
Perusahaan dapat benar-benar menjalankan fungsi ekonomi di sana, seperti mengelola kontrak, melakukan pemasaran, menyediakan pembiayaan, mengatur pengiriman, dan menanggung risiko komersial.
Yang harus diperiksa adalah apakah keuntungan yang dicatat perusahaan sebanding dengan fungsi, aset, dan risiko yang benar-benar dijalankannya.
Indonesia Memiliki Aturan untuk Mengawasi Transfer Pricing
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum untuk mengawasi transaksi antara wajib pajak dan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
Peraturan tersebut berstatus berlaku dan mengatur penerapan prinsip kewajaran, dokumentasi transfer pricing, pengujian kepatuhan, serta prosedur terkait kesepakatan harga transfer dan persetujuan bersama.
Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa transaksi afiliasi harus didukung dokumentasi yang dapat menunjukkan bahwa harga atau laba yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Dengan prinsip tersebut, transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harus dibandingkan dengan transaksi independen yang memiliki kondisi sebanding.
Apabila ditemukan harga yang tidak wajar dan berdampak pada penghasilan kena pajak, otoritas pajak memiliki dasar untuk melakukan pengujian serta penyesuaian sesuai ketentuan perpajakan.
Tantangan Pengawasan: Harga Komoditas, Substansi Usaha, dan Aliran Keuntungan
Dalam perdagangan CPO, pengawasan transfer pricing membutuhkan analisis yang cermat.
Harga komoditas dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kualitas produk, volume, waktu transaksi, lokasi penyerahan, biaya pengangkutan, asuransi, persyaratan pembayaran, dan kondisi kontrak.
Karena itu, perbandingan harga tidak dapat dilakukan hanya dengan mengambil satu angka harga pasar tanpa mempertimbangkan karakteristik transaksi.
Otoritas pajak perlu menguji sejumlah aspek penting:
- Apakah harga jual CPO kepada perusahaan afiliasi sebanding dengan harga transaksi independen?
- Apakah perusahaan di Singapura benar-benar menjalankan fungsi perdagangan dan pemasaran?
- Apakah entitas tersebut memiliki pegawai, fasilitas, aset, dan kemampuan mengambil keputusan bisnis?
- Risiko komersial apa yang benar-benar ditanggung oleh perusahaan di masing-masing negara?
- Apakah keuntungan yang tercatat sesuai dengan kontribusi ekonomi setiap entitas?
- Apakah terdapat pembayaran jasa, bunga, royalti, atau biaya lainnya yang memengaruhi laba kena pajak di Indonesia?
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan kegiatan perdagangan internasional yang sah dari transaksi afiliasi yang berpotensi digunakan untuk menggeser keuntungan secara tidak wajar.
Tantangan Global: Mencegah Penggerusan Basis Pajak
Persoalan pengalihan keuntungan lintas negara bukan hanya dihadapi Indonesia. Negara-negara di dunia juga berupaya mencegah praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau base erosion and profit shifting (BEPS).
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan arm’s length principle sebagai standar internasional dalam menentukan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa keuntungan dialokasikan secara wajar berdasarkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai.
Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah memastikan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari sumber daya, kegiatan produksi, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi di Indonesia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Kepentingan investasi tetap harus dijaga. Namun, investasi dan perdagangan internasional juga harus berjalan seiring dengan kepatuhan pajak dan transparansi.
Pertanyaan Besar bagi Otoritas Pajak Indonesia
Perbedaan tarif pajak Indonesia dan Singapura membuka ruang bagi diskusi mengenai efektivitas pengawasan transaksi afiliasi lintas negara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia tidak menggunakan struktur perusahaan internasional untuk mengurangi kewajiban pajak melalui penetapan harga yang tidak wajar.
Pengawasan dapat diperkuat melalui pemeriksaan transaksi afiliasi berisiko tinggi, pertukaran informasi perpajakan antarnegara, analisis laporan per negara atau country-by-country reporting, serta penelusuran kepemilikan dan substansi kegiatan usaha.
Di sisi lain, pengawasan harus tetap memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan internasional secara sah.
Pertanyaan yang patut menjadi perhatian publik adalah: apakah keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di Indonesia telah dilaporkan secara proporsional di Indonesia? Apakah harga transaksi antarperusahaan afiliasi benar-benar mencerminkan kondisi pasar? Dan apakah pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis sudah mampu mengidentifikasi risiko pengalihan laba lintas negara?
Ini bukan persoalan melarang perusahaan berbisnis melalui Singapura. Ini adalah persoalan memastikan setiap keuntungan yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi Indonesia dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, transfer pricing bukanlah tindakan ilegal dengan sendirinya. Yang harus dicegah adalah manipulasi harga dan pengaturan transaksi yang terbukti melanggar prinsip kewajaran demi menggerus penerimaan pajak negara.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.
