119,32 Hektare TNKS Terdampak PETI, Rizkan Al Mubarok Desak Negara Bongkar Pemodal dan Jaringan Tambang Ilegal

SOROTAN PUBLIK — Ancaman pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Provinsi Jambi, kembali menjadi perhatian. Hasil analisis geospasial mengidentifikasi sekitar 119,32 hektare kawasan di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Temuan tersebut menjadi dasar operasi terpadu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Jambi, dan unsur terkait.

Menanggapi perkembangan tersebut, Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatra, menyoroti perlunya penanganan yang lebih menyeluruh. Menurut perspektif kritis yang diusungnya, penertiban PETI tidak boleh berhenti pada pembongkaran pondok, pemasangan papan larangan, atau penghentian sementara kegiatan di lokasi.

Fokus penegakan hukum harus diarahkan pula pada pengungkapan pihak-pihak yang terbukti membiayai, mengendalikan, memasok kebutuhan operasional, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.

119,32 Hektare Menjadi Peringatan Serius bagi Perlindungan TNKS

Berdasarkan pemberitaan DetikSumbagsel pada 6 November 2026, Kepala Seksi TNKS Wilayah I Kerinci, David, menyampaikan bahwa hasil analisis geospasial mengidentifikasi 119,32 hektare kawasan di wilayah Penetai terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Operasi terpadu pada tahap awal menyasar tiga lokasi, yakni Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Menurut keterangan Satgas PKH yang diberitakan Media Indonesia, operasi tersebut juga diarahkan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar minyak, serta pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Angka 119,32 hektare tersebut merupakan hasil analisis geospasial kawasan yang teridentifikasi terdampak. Angka itu tidak boleh disamakan dengan luas lubang tambang aktif yang ditemukan dalam satu kali pemeriksaan lapangan.

Ketepatan membaca data menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjadi kesimpulan berlebihan.

Operasi Penertiban Menemukan Bekas Tambang Seluas 3,5 Hektare

Pada 5 November 2026, tim terpadu Satgas PKH melakukan pemeriksaan di kawasan perbatasan Penetai, Kabupaten Kerinci, dengan wilayah Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Nolly Wijaya, menjelaskan bahwa saat pemeriksaan dilakukan, petugas tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Namun, tim menemukan sejumlah bekas galian tambang yang telah ditinggalkan dengan perkiraan luas sekitar 3,5 hektare.

Petugas memasang tiga papan larangan serta membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan hasil pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI.

Informasi tersebut diberitakan ANTARA Jambi pada 6 November 2026.

Bagi Rizkan, tindakan penertiban merupakan bagian penting dari pengamanan kawasan. Namun, keberhasilannya harus diukur dari hasil yang berkelanjutan: aktivitas ilegal berhenti, kawasan tidak kembali dieksploitasi, pihak yang terbukti terlibat diproses, dan kerusakan lingkungan ditangani.

Pemasangan papan larangan perlu disertai patroli dan pengawasan berkala. Tanpa pengawasan lanjutan, kawasan yang telah ditertibkan tetap berisiko dimasuki kembali oleh pelaku.

Jangan Hanya Menyentuh Pekerja, Telusuri Rantai Ekonomi PETI

Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan pertambangan ilegal adalah kemungkinan adanya rantai ekonomi yang menopang kegiatan di lapangan.

Aktivitas tambang membutuhkan modal, peralatan, bahan bakar, tenaga kerja, transportasi, pengolahan, serta jalur penjualan hasil tambang. Karena itu, penyelidikan perlu memeriksa hubungan antarpihak dan aliran keuntungan, bukan hanya mengidentifikasi orang yang ditemukan bekerja di lokasi.

Rizkan mendorong aparat penegak hukum menelusuri sejumlah aspek penting:

1. Siapa yang menyediakan atau mengendalikan sumber pembiayaan kegiatan?
2. Siapa pemilik atau penguasa alat berat dan mesin pertambangan?
3. Dari mana pasokan BBM untuk kegiatan tersebut berasal?
4. Siapa yang mengatur operasional dan distribusi hasil tambang?
5. Apakah terdapat pihak yang memberikan perlindungan atau memfasilitasi kegiatan ilegal?
6. Ke mana hasil penjualan emas mengalir dan siapa yang memperoleh keuntungan?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan, pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, bukti transaksi, dan alat bukti lain yang sah.

Dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak yang disebut sebagai backing tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum dibuktikan. Namun, apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan, proses hukum harus berjalan tanpa membedakan kedudukan sosial, kekayaan, ataupun pengaruh seseorang.

Prinsipnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menjangkau pihak yang paling mudah ditemukan, sementara pihak yang terbukti mengendalikan atau mengambil keuntungan justru tidak tersentuh.

Temuan Peralatan dan BBM Harus Ditindaklanjuti

Catatan pemeriksaan sebelumnya juga memperlihatkan adanya jejak sarana pendukung pertambangan di kawasan Sungai Penetai.

ANTARA Jambi pada 3 November 2026 memberitakan bahwa tim gabungan Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, dan BBTNKS menemukan sejumlah bekas aktivitas PETI dalam kawasan TNKS. Pemeriksaan yang dilakukan sejak Oktober menemukan pondok kerja, kotak penyaring, mesin dompeng, serta bahan bakar solar.

Temuan tersebut menjadi bahan penting untuk mendalami asal-usul peralatan, pihak yang menguasainya, dan kemungkinan hubungan antara lokasi-lokasi yang diperiksa.

Rangkaian temuan lapangan tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi operasi. Aparat perlu mengolahnya menjadi bahan penyelidikan untuk menguji siapa yang mengoperasikan, membiayai, dan mengendalikan sarana tersebut.

Kerusakan TNKS Bukan Sekadar Persoalan Tambang

Persoalan PETI di TNKS juga memiliki dimensi lingkungan yang jauh lebih luas daripada aktivitas pengambilan emas.

Sebagai kawasan taman nasional, TNKS memiliki fungsi konservasi, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Aktivitas pertambangan yang merusak bentang alam berpotensi mengganggu habitat, meningkatkan sedimentasi, serta memengaruhi kondisi lingkungan di sekitar kawasan.

Karena itu, penghentian kegiatan ilegal harus berjalan bersamaan dengan penilaian kerusakan dan pemulihan ekosistem.

Rizkan menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai kondisi kawasan yang terdampak, rencana pemulihan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan setelah penertiban.

Pemulihan tidak cukup dilakukan dengan membongkar pondok atau menutup akses tambang. Diperlukan kajian teknis untuk menentukan tindakan yang sesuai terhadap bekas galian, perubahan bentang alam, dan gangguan terhadap fungsi ekologis kawasan.

Perlindungan TNKS juga memiliki arti lebih luas bagi kepentingan lingkungan Indonesia. Kerusakan kawasan konservasi bukan hanya persoalan administratif daerah, melainkan bagian dari tantangan menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Penegakan Hukum Harus Tegas, Profesional, dan Terukur

Penanganan PETI perlu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk regulasi mengenai pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana lain, termasuk penyamaran atau pencucian hasil kejahatan, penyidik dapat mendalaminya sesuai kewenangan dan unsur hukum yang berlaku.

Namun, ketegasan tidak boleh mengabaikan prosedur. Setiap dugaan harus diuji dengan alat bukti yang sah. Pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan memperoleh perlindungan hukum.

Penegakan hukum yang profesional bukan sekadar menghasilkan tindakan yang terlihat tegas, melainkan memastikan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya memberikan kepastian hukum.

AWNI Dorong Pengawasan Pers hingga Persoalan Tuntas

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatra, Rizkan menempatkan persoalan PETI di TNKS sebagai isu kepentingan publik yang perlu dikawal secara konsisten oleh pers.

Pengawasan jurnalistik tidak boleh berhenti ketika operasi gabungan selesai. Pers perlu mengikuti perkembangan penyelidikan, meminta penjelasan instansi terkait, memeriksa konsistensi data, memantau pemulihan lingkungan, serta memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Pers bukan penyidik dan tidak berwenang menetapkan seseorang bersalah. Namun, pers memiliki tanggung jawab untuk mengungkap fakta, menguji informasi, dan memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap berada dalam perhatian publik.

Akurasi, keberanian, dan integritas harus berjalan bersama. Kritik harus berbasis fakta, dugaan harus diberi batas yang jelas, dan setiap pihak harus memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.

Empat Ukuran Keberhasilan Penertiban PETI

Dalam perspektif pengawasan publik, terdapat empat hal yang perlu menjadi ukuran keberhasilan penanganan PETI di kawasan TNKS.

Pertama, penghentian aktivitas ilegal. Kawasan yang telah ditertibkan harus dipastikan tidak kembali digunakan untuk pertambangan tanpa izin.

Kedua, pengungkapan jaringan yang terbukti terlibat. Penyelidikan harus menelusuri pemodal, pengendali, pemasok kebutuhan operasional, dan aliran hasil tambang berdasarkan bukti.

Ketiga, pemulihan ekosistem. Kerusakan kawasan harus dinilai dan ditangani melalui langkah pemulihan yang terukur.

Keempat, pengawasan berkelanjutan. Pemerintah dan aparat harus memastikan perlindungan kawasan berjalan secara konsisten, bukan hanya ketika operasi mendapat perhatian publik.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Penertiban tanpa pengawasan berisiko tidak berkelanjutan. Penegakan hukum tanpa penelusuran jaringan berisiko tidak menyentuh seluruh rantai kegiatan. Sementara itu, penghentian tambang tanpa pemulihan tidak otomatis mengembalikan fungsi ekologis kawasan.

Melindungi TNKS Berarti Melindungi Kepentingan Generasi Mendatang

Persoalan PETI di kawasan TNKS merupakan ujian bagi konsistensi negara dalam melindungi kawasan konservasi.

Angka 119,32 hektare harus menjadi perhatian serius dan dasar bagi langkah lanjutan yang transparan, terukur, serta dapat dievaluasi masyarakat.

Rizkan Al Mubarok mendorong agar operasi Satgas PKH tidak berhenti sebagai kegiatan penertiban sesaat. Pengamanan kawasan, pengungkapan pihak yang terbukti terlibat, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus berjalan sebagai satu rangkaian tanggung jawab.

Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan sebagai ruang eksploitasi tanpa pertanggungjawaban. Kepentingan ekonomi tidak dapat menghapus kewajiban untuk menaati hukum dan menjaga lingkungan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak pondok yang dibongkar atau papan larangan yang dipasang. Ukurannya adalah apakah aktivitas ilegal benar-benar dihentikan, apakah pelanggaran ditangani secara adil, dan apakah kawasan hutan dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya.

Melindungi TNKS bukan hanya menjaga hutan Jambi. Ini adalah bagian dari tanggung jawab Indonesia menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.

SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.