119,32 Hektare TNKS Terdampak PETI, Rizkan Al Mubarok: Bongkar Pemodal dan Jaringan di Balik Tambang Ilegal, Jangan Hanya Tertibkan Pekerja!

SOROTAN PUBLIK — Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), wilayah perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin, Provinsi Jambi, tidak boleh berhenti pada pembongkaran pondok tambang, pemasangan papan larangan, maupun penghentian aktivitas di lokasi.

Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengungkap siapa yang membiayai, mengendalikan, memasok kebutuhan operasional, menguasai hasil tambang, serta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal tersebut.

Pandangan kritis itu menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatra, Rizkan Al Mubarok, menyusul teridentifikasinya sekitar 119,32 hektare kawasan TNKS yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal berdasarkan analisis geospasial.

Bagi Rizkan, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran aktivitas pertambangan. Ini menyangkut kewibawaan negara dalam menjaga kawasan konservasi, konsistensi penegakan hukum, keselamatan lingkungan, serta hak masyarakat atas sumber daya alam yang terlindungi.

119,32 Hektare Kawasan Konservasi Menjadi Perhatian Serius

Berdasarkan pemberitaan DetikSumbagsel pada 6 November 2026, hasil analisis geospasial mengidentifikasi sekitar 119,32 hektare kawasan di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Temuan tersebut mendorong operasi terpadu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Balai Besar TNKS dan sejumlah unsur pemerintah serta aparat penegak hukum.

Operasi tahap awal menyasar tiga lokasi, yakni Penetai di Kabupaten Kerinci, Desa Air Liki di Kecamatan Tabir Barat, serta Desa Baru Pangkalan Jambu di Kabupaten Merangin. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, BBTNKS, dan unsur pemerhati lingkungan.

Informasi tersebut juga diberitakan CNN Indonesia dan Media Indonesia.

Angka 119,32 hektare perlu dipahami sebagai luasan kawasan yang teridentifikasi terdampak berdasarkan analisis geospasial, bukan berarti seluruh luasan tersebut merupakan lubang tambang aktif yang ditemukan dalam satu kali operasi.

Pembedaan data ini penting agar persoalan lingkungan disampaikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Penertiban Tidak Boleh Berhenti pada Pondok dan Papan Larangan

Dalam operasi pada 5 November 2026, tim gabungan tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung ketika pemeriksaan dilakukan. Namun, petugas menemukan bekas galian tambang yang telah ditinggalkan dengan perkiraan luas sekitar 3,5 hektare.

Petugas memasang tiga papan larangan serta membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI.

Keterangan tersebut disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Nolly Wijaya, dan diberitakan ANTARA pada 6 November 2026.

Rizkan memandang tindakan lapangan tersebut sebagai bagian dari upaya pengamanan kawasan. Namun, keberhasilan operasi tidak semestinya hanya dinilai dari fasilitas tambang yang berhasil dibongkar.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kegiatan ilegal benar-benar berhenti, apakah jalur operasionalnya berhasil diputus, apakah pihak yang mengendalikan kegiatan dapat diidentifikasi, dan apakah kawasan yang rusak akan dipulihkan.

Jika setelah operasi para pekerja meninggalkan lokasi tetapi sumber modal, pemasok kebutuhan operasional, jalur distribusi, dan pengendali kegiatan tetap tidak tersentuh, potensi munculnya kembali aktivitas serupa harus tetap diwaspadai.

Pemodal, Pengendali, dan Pemasok BBM Harus Ditelusuri

Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus PETI TNKS adalah penelusuran terhadap jaringan yang memungkinkan kegiatan pertambangan berlangsung.

Media Indonesia memberitakan bahwa Satgas PKH mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar minyak, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan atau menjadi backing aktivitas pertambangan ilegal.

Polda Jambi dan Kejati Jambi juga disebut melakukan operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas PETI beserta jaringan pendukungnya.

Bagi Rizkan, informasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dapat diuji secara hukum.

Aparat perlu menelusuri asal-usul alat berat, kepemilikan mesin tambang, sumber pembiayaan, distribusi solar, hubungan antara pekerja dan pengendali lapangan, hingga aliran uang dari penjualan hasil tambang.

Apabila ditemukan indikasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana, penyidik dapat mendalami aliran dana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelusuran juga perlu menjawab bagaimana peralatan, bahan bakar, dan kebutuhan operasional dapat masuk ke kawasan konservasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Pertanyaan mengenai dugaan backing tidak boleh berhenti sebagai isu atau rumor. Harus ada pemeriksaan, bukti, dan klarifikasi. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun pengaruhnya.

Sebaliknya, tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik.

Temuan Mesin, Solar, dan Pondok Kerja Memerlukan Pendalaman

Catatan pemeriksaan lapangan pada Oktober 2026 juga perlu menjadi bahan penyelidikan lanjutan.

ANTARA Jambi melaporkan bahwa tim gabungan sebelumnya menemukan satu unit ekskavator, delapan pondok atau tempat peristirahatan, enam kotak penyaring, delapan drum berisi solar, delapan jeriken berisi solar, serta satu mesin dompeng di kawasan Sungai Penetai.

Dalam penyisiran lanjutan, petugas juga menemukan pondok, kotak penyaring, drum berisi solar, dan mesin dompeng yang tertimbun tanah serta bebatuan di sepanjang aliran Sungai Penetai.

Pada saat pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan pelaku di lokasi. Temuan peralatan dan bekas galian menjadi dasar bagi aparat untuk menyimpulkan adanya jejak aktivitas PETI di dalam kawasan hutan TNKS.

Rangkaian temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa persoalan tidak cukup ditangani dengan pendekatan sesaat.

Asal-usul peralatan, pihak yang menguasai sarana produksi, jalur pasokan BBM, serta hubungan antarlokasi perlu diperiksa lebih jauh. Dari sana, aparat dapat menguji apakah terdapat jaringan operasional yang terorganisasi.

Kerusakan Lingkungan Tidak Selesai Ketika Tambang Berhenti

Rizkan juga menyoroti persoalan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian setelah operasi penertiban, yaitu pemulihan lingkungan.

Penghentian aktivitas tambang tidak otomatis mengembalikan kondisi hutan seperti semula. Bekas galian, perubahan bentang alam, potensi sedimentasi sungai, dan gangguan terhadap habitat memerlukan pemeriksaan serta penanganan berdasarkan kajian lingkungan.

Karena itu, pemerintah dan instansi berwenang perlu menjelaskan kondisi aktual kawasan terdampak, tingkat kerusakan, kebutuhan pemulihan, serta pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan hukum.

Pemulihan harus disertai target yang terukur. Bukan sekadar menutup lubang atau membersihkan fasilitas tambang, melainkan mengembalikan fungsi ekologis kawasan sejauh dimungkinkan melalui langkah teknis yang tepat.

TNKS memiliki fungsi konservasi yang jauh melampaui kepentingan ekonomi sesaat. Keberlanjutan kawasan hutan berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, keseimbangan ekosistem, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kerusakan kawasan konservasi juga tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif daerah. Perlindungan ekosistem merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan yang memiliki relevansi lebih luas, termasuk dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dunia.

Negara Harus Hadir Sebelum Kerusakan Semakin Meluas

Rizkan menilai pengawasan kawasan TNKS harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika kasus PETI menjadi perhatian media dan masyarakat.

Pemasangan papan larangan perlu diikuti patroli berkala, pemantauan titik rawan, pengawasan jalur masuk, dokumentasi perubahan kawasan, serta mekanisme pelaporan masyarakat yang aman.

Koordinasi antara BBTNKS, Satgas PKH, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar harus berjalan berkelanjutan.

Informasi perkembangan penanganan juga perlu disampaikan secara terbuka sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Publik perlu mengetahui apakah kawasan yang teridentifikasi terdampak masih mengalami aktivitas ilegal, apakah penyelidikan terhadap jaringan pendukung berkembang, dan bagaimana rencana pemulihan lingkungan dijalankan.

Transparansi bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai langkah pemerintah dalam melindungi kepentingan publik.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Aktor yang Terbukti Terlibat

Penanganan PETI di kawasan TNKS harus menggunakan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan dan unsur pelanggaran yang berhasil dibuktikan.

Ketentuan mengenai pertambangan mineral dan batubara, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kehutanan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi bagian dari pemeriksaan hukum sesuai kewenangan dan hasil penyidikan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana lain, termasuk aliran dana hasil kejahatan, aparat dapat mendalaminya berdasarkan ketentuan yang relevan.

Prinsipnya, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki peran, bukan semata-mata orang yang ditemukan bekerja di lokasi.

Namun, ketegasan tidak boleh mengorbankan prosedur. Penyelidikan harus profesional, alat bukti harus sah, dan setiap pihak berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

AWNI: Pers Harus Mengawal Sampai Ada Hasil Nyata

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatra, Rizkan menempatkan persoalan PETI di TNKS sebagai isu kepentingan publik yang harus terus diawasi pers.

Menurutnya, pemberitaan tidak boleh berhenti pada dokumentasi operasi aparat. Pers perlu mengikuti perkembangan penegakan hukum, menguji konsistensi keterangan pejabat, memantau pemulihan lingkungan, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Pengawasan pers harus berpijak pada akurasi, keberanian, integritas, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.

Pers bukan penyidik dan tidak berwenang menetapkan seseorang bersalah. Namun, pers memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memastikan persoalan kepentingan publik tidak hilang dari perhatian.

Bagi Rizkan, kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Kawasan konservasi tidak boleh menjadi ruang yang dapat dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban. Negara harus memastikan hukum berlaku, lingkungan terlindungi, dan masyarakat tidak mewarisi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal.

Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Pondok yang Dibongkar

Pada akhirnya, persoalan PETI di TNKS menghadirkan ujian nyata bagi konsistensi negara dalam melindungi kawasan hutan.

Operasi penertiban merupakan langkah penting. Namun, hasil akhirnya harus terlihat dalam empat hal: aktivitas ilegal benar-benar dihentikan, jaringan yang terbukti terlibat diproses secara hukum, kawasan terdampak dipulihkan, dan pengawasan diperkuat agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

Angka 119,32 hektare harus menjadi perhatian serius, bukan sekadar angka dalam laporan operasi. Di balik data tersebut terdapat kawasan konservasi yang perlu dilindungi dan ekosistem yang keberlanjutannya menjadi kepentingan masyarakat luas.

Pesan utama yang ingin ditegaskan dalam sikap kritis Rizkan Al Mubarok adalah bahwa penertiban tidak boleh berhenti pada apa yang terlihat di permukaan. Penegakan hukum harus menelusuri akar persoalan, sementara pemulihan lingkungan harus menjadi bagian nyata dari tanggung jawab negara.

Hutan bukan sekadar sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Hutan adalah warisan ekologis, penyangga kehidupan, dan tanggung jawab bersama untuk generasi mendatang.

SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.