MUKTAMAR NU KE-35 DAN ISU “PAKET ISTANA”: BENARKAH ADA INTERVENSI KEKUASAAN DI BALIK KEMENANGAN GUS KIKIN?

JOMBANG — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, resmi melahirkan kepemimpinan baru. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.

Dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU, Gus Kikin memperoleh 472 suara, unggul dari KH Zulfa Mustofa yang meraih 262 suara, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin 155 suara. Setelah lima nama tersebut diajukan, sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) kemudian bermusyawarah dan secara mufakat menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

Hasil tersebut sekaligus menempatkan Gus Kikin sebagai salah satu figur sentral dalam perjalanan baru organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan Indonesia.

Namun, di tengah euforia suksesi tersebut, muncul pula pertanyaan dan perdebatan di ruang publik mengenai perubahan mekanisme pengambilan keputusan, penggunaan AHWA, serta kemungkinan adanya pengaruh politik eksternal dalam proses pemilihan.

AHWA dan Perdebatan tentang Demokrasi Internal NU

Mekanisme AHWA menjadi salah satu titik yang menarik perhatian dalam Muktamar ke-35. Forum sembilan kiai tersebut memiliki peran penting dalam menentukan Rais Aam dan kemudian menetapkan Ketua Umum PBNU berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam Muktamar.

Untuk Rais Aam, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya mengemban amanah untuk masa khidmah 2026–2031. Sementara untuk posisi Ketua Umum, AHWA secara mufakat menetapkan Gus Kikin.

Di satu sisi, mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari tradisi musyawarah ulama dalam NU. Di sisi lain, perubahan atau penekanan terhadap mekanisme tertentu tentu wajar menjadi bahan diskusi, terutama ketika menyangkut representasi suara warga organisasi dalam menentukan kepemimpinan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata siapa yang menang, melainkan bagaimana memastikan seluruh proses berjalan transparan, legitimate, dan tetap menjaga independensi organisasi.

Munculnya Isu “Paket Istana”

Kemenangan Gus Kikin kemudian dikaitkan oleh sebagian pihak dengan istilah “Paket Istana”. Narasi tersebut berkembang di ruang publik seiring kedekatan pemerintah dengan berbagai organisasi kemasyarakatan serta kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Presiden Prabowo memang hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU. Namun, kehadiran tersebut dengan sendirinya tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap proses pemilihan Ketua Umum PBNU. Bahkan dalam pembukaan Muktamar, Prabowo menyatakan dirinya tidak mengatur seluruh proses tersebut.

Karena itu, dugaan mengenai adanya operasi politik atau campur tangan Istana harus ditempatkan sebagai isu yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, bukan langsung diperlakukan sebagai fakta.

Tidak terdapat bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kemenangan Gus Kikin merupakan hasil intervensi Presiden atau pemerintah.

Justru di sinilah pentingnya menjaga ruang kritik tetap terbuka. Bila terdapat dugaan lobi politik, tekanan, atau transaksi kepentingan dalam proses organisasi, maka dugaan tersebut harus diuji melalui fakta, dokumen, kesaksian, dan mekanisme organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

NU, Kekuasaan, dan Independensi Masyarakat Sipil

Hubungan antara NU dan kekuasaan negara memang bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. NU memiliki posisi penting dalam kehidupan kebangsaan dan selama puluhan tahun telah berinteraksi dengan berbagai pemerintahan serta kekuatan politik.

Karena itu, pertanyaan mengenai independensi NU tetap relevan.

Organisasi sebesar NU memiliki basis sosial yang sangat luas. Pengaruhnya tidak hanya berada di struktur formal PBNU, tetapi juga melekat pada pesantren, kiai, santri, badan otonom, lembaga pendidikan, serta jaringan masyarakat di berbagai daerah.

Besarnya pengaruh tersebut membuat kepemimpinan NU selalu memiliki dimensi sosial dan politik yang lebih luas daripada sekadar pergantian jabatan organisasi.

Namun, menyamakan kedekatan antara organisasi keagamaan dan pemerintah dengan pengambilalihan organisasi juga merupakan kesimpulan yang membutuhkan bukti.

Kritik terhadap pemerintah tetap penting. Independensi NU juga harus dijaga. Tetapi tuduhan intervensi harus dibuktikan secara objektif agar kritik tidak berubah menjadi sekadar prasangka politik.

Tantangan Gus Kikin

Setelah resmi menjadi Ketua Umum PBNU 2026–2031, tantangan terbesar Gus Kikin justru bukan lagi memenangkan kontestasi.

Tantangannya adalah membuktikan bahwa kepemimpinannya dapat berdiri di atas seluruh kelompok Nahdliyin.

Gus Kikin perlu menunjukkan bahwa PBNU tetap mampu menjadi rumah besar bagi perbedaan pandangan, termasuk bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah.

Jika pemerintah menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, NU tentu dapat memberikan dukungan.

Namun jika terdapat kebijakan yang merugikan rakyat, organisasi masyarakat sipil juga harus memiliki keberanian menyampaikan kritik.

Di titik inilah independensi menjadi penting.

Kemenangan 472 suara dalam penjaringan merupakan mandat politik-organisatoris yang besar, tetapi mandat tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi umat.

Muktamar ke-35 NU telah selesai. Kepemimpinan baru telah lahir.

Kini publik memiliki hak untuk mengawasi.

Bukan untuk mencari-cari kesalahan Gus Kikin, bukan pula untuk membangun tuduhan tanpa bukti, tetapi untuk memastikan bahwa PBNU tetap menjadi organisasi yang kuat, mandiri, kritis, dan dekat dengan persoalan rakyat.

Pertanyaan terbesar setelah Muktamar bukan lagi “siapa yang menang?”

Pertanyaannya adalah:

Apakah kepemimpinan baru PBNU mampu membuktikan bahwa keputusan Muktamar benar-benar lahir dari kehendak organisasi dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat serta bangsa?

Jawaban atas pertanyaan itu bukan berada di ruang spekulasi.

Jawabannya akan terlihat dari sikap, kebijakan, keberanian, dan kerja nyata PBNU selama lima tahun ke depan.