Meksiko Desak AS Selidiki Kematian 17 Warganya di Tangan ICE, Ajukan Tuntutan Pidana ke Departemen Kehakiman
Pemerintah Meksiko mendesak Amerika Serikat melakukan penyelidikan terhadap kematian 17 warga negaranya dalam insiden yang melibatkan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) sejak Mei 2025.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan langkah tersebut dalam konferensi pers di Istana Nasional, Mexico City, Kamis (9/7/2026). Pemerintah Meksiko menilai diperlukan langkah hukum yang lebih tegas untuk mengungkap penyebab kematian dan memastikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya ditindaklanjuti.
Meksiko Tempuh Jalur Hukum
Dari 17 warga Meksiko yang meninggal, sebanyak 14 orang dilaporkan tewas saat berada di pusat-pusat penahanan ICE, sementara tiga lainnya meninggal dalam operasi penegakan imigrasi yang melibatkan lembaga tersebut.
Menteri Luar Negeri Meksiko Roberto Velazquez Alvarez menyatakan pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan jalur diplomatik dalam menangani kasus-kasus tersebut.
Kementerian Luar Negeri Meksiko akan meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan pidana kepada jaksa di tingkat negara bagian maupun Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap setiap kasus kematian yang melibatkan warga negara Meksiko.
Penembakan Warga Meksiko di Houston Picu Kemarahan
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah penembakan Lorenzo Salgado Araujo, warga negara Meksiko berusia 52 tahun, oleh agen ICE di Houston, Texas.
Menurut pemerintah Meksiko, Araujo telah tinggal di Amerika Serikat selama sekitar 30 tahun dan meninggalkan seorang istri serta dua anak. Ia dilaporkan ditembak saat dalam perjalanan menuju tempat kerja setelah agen ICE diduga salah mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain dalam pemeriksaan lalu lintas.
Presiden Sheinbaum menyatakan kasus tersebut menimbulkan kemarahan di Meksiko dan menegaskan bahwa hak asasi manusia warga negara Meksiko harus tetap dihormati.
Pemerintah Meksiko menilai setiap dugaan pelanggaran harus diselidiki secara transparan dan melalui proses hukum yang berlaku.
Sebelumnya Kirim 11 Nota Protes Diplomatik
Sebelum mengambil langkah hukum, pemerintah Meksiko telah melakukan berbagai upaya diplomatik dan konsuler. Langkah tersebut mencakup pemberian bantuan hukum dan dukungan kepada keluarga korban serta pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Amerika Serikat.
Meksiko dilaporkan telah mengirimkan 11 nota protes diplomatik terkait kasus-kasus kematian warga negaranya. Pemerintah Meksiko juga telah mengangkat persoalan tersebut kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.
Selain itu, Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat mengajukan permintaan penyelidikan kepada delapan jaksa agung negara bagian dan 12 jaksa daerah di wilayah tempat kematian warga Meksiko dilaporkan terjadi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Meksiko berupaya menggunakan berbagai jalur untuk memastikan kasus yang melibatkan warganya mendapatkan perhatian hukum.
Meksiko Pertimbangkan Gugatan Perdata
Selain mendorong penyelidikan pidana terhadap kasus-kasus kematian, pemerintah Meksiko juga berencana menempuh jalur perdata terhadap perusahaan swasta yang mengelola pusat-pusat penahanan ICE.
Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi penahanan yang dinilai berpotensi berkontribusi terhadap kematian warga Meksiko.
Pemerintah Meksiko juga telah mengirimkan surat penghentian pelanggaran kepada pusat penahanan Adelanto di California. Empat warga negara Meksiko dilaporkan meninggal di fasilitas tersebut.
Langkah ini disebut sebagai bagian awal dari kemungkinan proses hukum perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
AS Arahkan Kekhawatiran ke Jalur Diplomatik
Menteri Luar Negeri Meksiko menegaskan pemerintah akan memperluas upaya dari sekadar diplomasi dengan mendorong penyelidikan pidana terhadap insiden-insiden yang melibatkan warga negara Meksiko.
Presiden Sheinbaum juga menyerukan dukungan nasional terhadap langkah hukum yang ditempuh pemerintahnya di Amerika Serikat.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merespons dengan mengembalikan surat-surat yang disampaikan pemerintah Meksiko dan menyarankan agar kekhawatiran tersebut disampaikan melalui jalur diplomatik.
Perselisihan ini menambah ketegangan dalam hubungan Meksiko dan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi dan perlakuan terhadap migran.
Pemerintah Meksiko menegaskan akan terus memperjuangkan hak dan perlindungan warga negaranya di Amerika Serikat. Di sisi lain, proses hukum yang akan ditempuh menjadi ujian bagi kedua negara dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme hukum dan diplomatik yang berlaku.
