Mediasi Berujung Damai, Kunci GKPI Mauk Dibuka Kembali: Negara Tegaskan Jaminan Kebebasan Beribadah

TANGERANG — Ketegangan yang terjadi saat kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (20/9/2026), akhirnya ditindaklanjuti melalui jalur dialog dan mediasi.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah rekaman video yang memperlihatkan sejumlah warga mendatangi lokasi ibadah beredar luas di media sosial. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, terlihat pula seorang pria yang diduga membawa senjata tajam.

Aparat kepolisian kemudian turun ke lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mencegah perbedaan pendapat antara warga dan jemaat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan sebuah rumah sewaan yang difungsikan sebagai tempat ibadah.

Di tengah situasi tersebut, Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, turut melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, pengurus GKPI, serta perwakilan organisasi keagamaan.

Mediasi kemudian berlangsung pada Minggu (20/9/2026) dengan melibatkan Camat Rajeg, pemerintah desa, jajaran Polsek Rajeg, perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Banten, serta pengurus GKPI Mauk.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah beredarnya informasi mengenai dugaan penggunaan senjata tajam dalam insiden tersebut. Namun, informasi tersebut tetap perlu diproses berdasarkan fakta dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena informasi yang tidak akurat berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.

Kunci Gereja Dibuka Kembali

Proses dialog akhirnya menghasilkan kesepahaman. Kunci pintu lokasi ibadah GKPI Mauk dibuka kembali sehingga jemaat dapat kembali mengakses tempat tersebut.

Gugun Gumilar mengapresiasi seluruh pihak yang memilih menahan diri dan mengedepankan komunikasi.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama harus diselesaikan melalui musyawarah, kepala dingin, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.

“Kebebasan menjalankan ibadah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Gugun dalam keterangan yang diberitakan Poskota.

Ia menegaskan bahwa kehadiran negara diperlukan untuk memberikan rasa aman sekaligus menjadi jembatan dialog ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat.

Gugun juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Percayakan proses hukumnya kepada aparat yang berwenang,” pesannya.

Negara Harus Hadir, Dialog Harus Diutamakan

Peristiwa di Rajeg kembali menunjukkan pentingnya penyelesaian persoalan kehidupan beragama melalui jalur hukum dan dialog, bukan tekanan massa.

Persoalan administrasi atau perizinan tempat ibadah, apabila memang menjadi bagian dari sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan dan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, hak setiap warga untuk menjalankan ibadah harus mendapatkan perlindungan dan rasa aman.

Kehadiran aparat dalam situasi seperti ini menjadi penting untuk mencegah gesekan berkembang menjadi kekerasan. Polisi sebelumnya juga memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih untuk menjaga kondisi tetap aman dan terkendali.

Dalam perkembangan berikutnya, seorang pria yang terlihat membawa senjata tajam dalam rekaman tersebut diberitakan menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal dalam proses mediasi. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya meredakan ketegangan setelah kejadian.

Menjaga Tangerang sebagai Rumah Bersama

Pembukaan kembali akses ke lokasi ibadah menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara jemaat, masyarakat sekitar, pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama.

Kerukunan tidak berarti menghapus perbedaan keyakinan. Kerukunan berarti memastikan perbedaan tersebut tidak berubah menjadi intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang merampas hak warga negara.

Karena itu, penyelesaian persoalan GKPI Mauk tidak berhenti pada dibukanya kembali pintu tempat ibadah. Yang lebih penting adalah memastikan komunikasi antarpihak terus berjalan sehingga persoalan yang masih ada dapat diselesaikan secara tertib, transparan, dan sesuai hukum.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadikan potongan video atau informasi yang belum terverifikasi sebagai dasar untuk menghakimi pihak tertentu.

Dialog, hukum, dan sikap saling menahan diri menjadi jalan penting agar ketegangan di Rajeg tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Dengan pendekatan tersebut, Tangerang dapat terus dirawat sebagai ruang hidup bersama yang menjunjung keamanan, ketertiban, kebebasan beragama, dan persaudaraan antarsesama warga.