MBG Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah, Jam Pelajaran Bakal Diubah? Ini Tantangan yang Menanti
SOROTAN PUBLIK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, pembahasannya tidak hanya menyangkut penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga usulan agar pendidikan gizi menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengusulkan agar pelaksanaan MBG dimanfaatkan sebagai sarana edukasi gizi bagi anak-anak. Gagasan tersebut membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan penyesuaian kegiatan sekolah, termasuk pengaturan waktu makan dan jam pelajaran.
Gagasan ini membawa dua kepentingan yang perlu diperhatikan secara bersamaan: meningkatkan pemahaman anak mengenai makanan bergizi dan memastikan pelaksanaan program tidak mengganggu efektivitas proses belajar mengajar.
MBG Bukan Sekadar Makan, Pendidikan Gizi Jadi Perhatian
Dalam cuplikan rapat yang disebut dibagikan melalui akun Instagram pribadi Sudaryono pada Minggu, 25 Oktober 2026, ia memaparkan gagasan pendidikan gizi dalam pelaksanaan MBG di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Sudaryono berpandangan bahwa penyediaan makanan bergizi sebaiknya disertai pemahaman mengenai kandungan makanan dan manfaatnya bagi tubuh.
Pendekatan tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat, keseimbangan nutrisi, serta kebiasaan hidup yang mendukung tumbuh kembang mereka.
Pendidikan gizi sendiri dapat menjadi bagian dari pembelajaran kesehatan di sekolah. Tantangannya adalah menentukan bentuk pelaksanaan yang efektif tanpa menambah beban akademik secara berlebihan.
Sistem Prasmanan Hadapi Persoalan Waktu
Selain pendidikan gizi, BGN juga menghadapi persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG, khususnya ketika makanan disajikan menggunakan sistem prasmanan.
Dalam sistem tersebut, siswa mengambil makanan sendiri sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Model ini berpotensi memberikan pengalaman langsung mengenai pemilihan makanan dan kebiasaan makan yang tertib.
Dalam penjelasan yang dikutip dari materi yang beredar, uji coba prasmanan disebut memperoleh respons positif dari penerima manfaat, meningkatkan pemanfaatan makanan yang tersedia, dan membantu mengurangi limbah makanan atau food waste.
Namun, hasil tersebut tetap perlu didukung data evaluasi yang terbuka agar efektivitasnya dapat dibandingkan dengan sistem penyajian lainnya.
Persoalan lain muncul pada waktu pelaksanaan. Ketika ratusan siswa harus mengambil makanan secara bergiliran, antrean dapat memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan pembagian makanan dalam kemasan individual.
Jika waktu istirahat yang tersedia tidak mencukupi, sekolah perlu mencari pengaturan yang tepat agar siswa tetap mempunyai waktu makan yang layak tanpa mengorbankan kegiatan pembelajaran.
Apakah Jam Pelajaran Perlu Disesuaikan?
Untuk mengakomodasi pendidikan gizi dan pelaksanaan makan dengan sistem prasmanan, Sudaryono disebut mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, agar tersedia waktu khusus untuk kegiatan tersebut.
Gagasan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah pendidikan gizi perlu menjadi mata pelajaran tersendiri, atau dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah yang sudah berjalan?
Keduanya memiliki konsekuensi berbeda.
Jika diterapkan sebagai mata pelajaran baru, pemerintah perlu mengkaji struktur kurikulum, alokasi waktu, kesiapan guru, materi pembelajaran, serta dampaknya terhadap beban belajar siswa.
Sebaliknya, apabila pendidikan gizi diintegrasikan ke dalam pelajaran kesehatan, pendidikan jasmani, atau kegiatan pembiasaan hidup sehat, sekolah mungkin memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam penerapannya.
Sampai terdapat keputusan resmi dari kementerian yang berwenang, usulan tersebut tidak boleh dianggap sebagai ketentuan nasional yang sudah berlaku.
Menjaga Keseimbangan antara Gizi dan Mutu Pendidikan
Tujuan meningkatkan kualitas gizi anak merupakan hal penting. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan atau banyaknya siswa yang menerima manfaat.
Evaluasi juga perlu memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, kecukupan waktu makan, serta dampak program terhadap kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem penyajian makanan sesuai dengan kapasitas sekolah. Pengaturan waktu dapat berbeda antara sekolah yang memiliki jumlah siswa besar dan sekolah dengan jumlah peserta didik lebih sedikit.
Selain itu, pendidikan gizi sebaiknya disampaikan secara praktis dan mudah dipahami. Siswa perlu mempelajari manfaat makanan bergizi, pentingnya kebersihan, serta kebiasaan mengurangi sisa makanan melalui pendekatan yang sesuai dengan usia mereka.
Jika perubahan jam pelajaran diperlukan, kebijakan tersebut perlu didasarkan pada evaluasi lapangan, bukan hanya asumsi bahwa semua sekolah menghadapi persoalan yang sama.
Publik Menanti Keputusan Pemerintah
Usulan pendidikan gizi dalam program MBG memperlihatkan bahwa kebijakan makan bergizi di sekolah dapat berkembang melampaui urusan penyediaan makanan.
Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi antara BGN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta pihak sekolah.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah jam sekolah harus berubah, melainkan bagaimana memastikan siswa memperoleh makanan yang layak, memahami pentingnya gizi, dan tetap mendapatkan waktu belajar yang berkualitas.
Pemerintah juga perlu membuka hasil uji coba sistem prasmanan, termasuk data waktu antrean, tingkat sisa makanan, biaya operasional, dan respons sekolah. Informasi tersebut akan membantu masyarakat menilai apakah model itu layak diterapkan secara lebih luas.
Program MBG akan lebih bermakna apabila pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan beriringan. Pendidikan gizi patut dipertimbangkan, tetapi setiap perubahan kurikulum maupun jam sekolah harus melalui kajian yang terukur, transparan, dan berpihak pada kebutuhan siswa.
