Masuk Polri Gratis, Polri Ingatkan Bahaya Calo dan Janji Kelulusan Berbayar
JAKARTA – Penegasan bahwa proses penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya kembali menjadi perhatian publik, terutama karena masih adanya kekhawatiran mengenai praktik percaloan dan pihak-pihak yang mengaku mampu menjamin kelulusan calon anggota.
Dalam proses rekrutmen Polri Tahun Anggaran 2026, Polri secara resmi menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Untuk penerimaan Akpol 2026, Polri juga menegaskan hanya terdapat jalur reguler nasional. Tidak ada jalur khusus, kuota titipan, perlakuan istimewa, maupun kuota tambahan.
Polri secara terbuka mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan institusi atau mengaku mempunyai akses untuk meluluskan peserta dengan imbalan uang.
Polda Jawa Tengah, misalnya, menegaskan bahwa pendaftaran dan seluruh proses seleksi Akpol tidak dipungut biaya. Kelulusan disebut ditentukan berdasarkan kemampuan, kesiapan, dan hasil peserta dalam setiap tahapan seleksi.
Penegasan serupa juga disampaikan sejumlah jajaran kepolisian di daerah. Polda Riau menyatakan tidak ada pungutan dalam proses Akpol 2026 dan meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
Persoalan ini menjadi penting karena harapan keluarga untuk melihat anaknya menjadi anggota Polri dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus yang perlu diwaspadai antara lain klaim memiliki “orang dalam”, menawarkan jalur khusus, menjanjikan kelulusan, atau meminta sejumlah uang dengan alasan biaya pengurusan.
Apabila seseorang meminta uang dengan alasan dapat menjamin kelulusan calon anggota Polri, masyarakat perlu berhati-hati. Penawaran semacam itu bertentangan dengan prinsip rekrutmen resmi Polri yang menempatkan proses seleksi pada mekanisme yang objektif dan terbuka.
Dalam penerimaan Akpol 2026, Asisten Kapolri Bidang SDM juga menegaskan tidak terdapat kuota khusus maupun jalur titipan. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan seleksi dilakukan melalui mekanisme reguler dengan tahapan yang harus dilalui peserta.
Karena itu, keluarga calon peserta sebaiknya tidak menyerahkan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Selain berisiko mengalami kerugian finansial, calon peserta juga dapat kehilangan kesempatan mengikuti proses secara objektif apabila mempercayai jalur tidak resmi.
Polri sendiri telah berulang kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa penerimaan anggota dilakukan tanpa pungutan. Polda Banten pada 2026 juga menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun serta tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi.
Dengan demikian, prinsip sederhananya adalah masuk Polri melalui jalur resmi tidak dibeli dengan uang. Peserta harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan dan mempersiapkan kemampuan akademik, kesehatan, jasmani, serta persyaratan lainnya.
Jika masyarakat menemukan pihak yang mengaku dapat meluluskan calon anggota Polri dengan meminta imbalan, informasi tersebut sebaiknya tidak langsung dipercaya. Bukti komunikasi, transaksi, atau identitas pihak yang menawarkan dapat disimpan dan dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi kepolisian.
Bagi orang tua, pesan tersebut menjadi penting: jangan mempertaruhkan tabungan, tanah, sawah, atau aset keluarga demi janji kelulusan yang tidak memiliki dasar resmi.
Rekrutmen yang bersih bukan hanya soal pernyataan bahwa pendaftaran gratis, tetapi juga memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang memanfaatkan nama institusi kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi.
