Mantan Kepala SPN Polda Riau dan Istri Ditahan, Diduga Terlibat Penipuan Seleksi Bintara TNI-Polri Rp350 Juta

0
1795218322219-1

Sorotan Publik, BENGKALIS – Kasus dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi penerimaan anggota TNI dan Polri menyeret mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) Slamet Heri Basuki, bersama istrinya, Aryani.

Keduanya resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis pada Kamis malam (19/11/2026), setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui pelimpahan tahap II.

Penahanan tersebut menjadi perkembangan terbaru perkara yang diduga merugikan seorang warga Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, bernama Fitri Anita (51), hingga sekitar Rp350 juta.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkalis, Yogi Hendra, membenarkan bahwa kedua tersangka telah diterima bersama barang bukti dan selanjutnya menjalani penahanan lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis.

Pihak kejaksaan juga menyatakan akan mempersiapkan surat dakwaan untuk melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

Diduga Janjikan Kelulusan Bintara TNI dan Polri

Perkara ini bermula ketika korban diduga mendapat tawaran bantuan untuk meluluskan anaknya dalam seleksi penerimaan Bintara TNI tahun 2024.

Setelah anak korban dua kali mengikuti seleksi TNI tetapi tidak berhasil, kedua tersangka diduga mengarahkan anak tersebut untuk mengikuti seleksi Bintara Polri. Namun, upaya tersebut juga berakhir dengan kegagalan.

Atas janji tersebut, korban disebut telah menyerahkan uang sekitar Rp350 juta kepada kedua tersangka melalui transfer ke rekening masing-masing.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp135 juta dikirim ke rekening Slamet Heri Basuki, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Aryani.

Ketika anaknya tidak berhasil diterima sebagai anggota TNI maupun Polri, korban kemudian meminta agar uang yang telah diserahkan dikembalikan. Namun, hingga perkara memasuki tahap penuntutan, uang tersebut disebut belum dikembalikan sepenuhnya.

Dugaan Terjadi Saat Masih Aktif Menjabat

Hal yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana tersebut disebut terjadi ketika Slamet Heri Basuki masih aktif menjabat sebagai Kepala SPN Polda Riau.

Jabatan Kepala SPN memiliki tanggung jawab penting dalam lingkungan pendidikan kepolisian, terutama membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas calon anggota Polri.

Karena itu, perkara yang menyeret mantan pejabat tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Meski demikian, dugaan keterlibatan kedua tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan. Status tersangka dan penahanan bukan merupakan putusan bersalah.

Kuasa Hukum Membantah Ada Janji Kelulusan

Di sisi lain, penasihat hukum Slamet Heri Basuki dan Aryani, Aidil Fitsen, membantah bahwa kliennya pernah menjanjikan kelulusan anak korban dalam seleksi penerimaan TNI maupun Polri.

Bantahan tersebut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pemberitaan agar perkara tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang.

Keterangan para pihak, aliran dana, tujuan penyerahan uang, serta rangkaian komunikasi antara korban dan kedua tersangka nantinya perlu diuji melalui pembuktian di pengadilan.

Rekrutmen TNI-Polri Bukan Tempat Mencari Jalan Pintas

Kasus ini kembali menyoroti persoalan praktik percaloan dalam penerimaan anggota TNI dan Polri.

Masyarakat perlu memahami bahwa proses seleksi penerimaan anggota TNI maupun Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan tahapan resmi. Janji meluluskan seseorang dengan imbalan uang patut dicurigai dan perlu dilaporkan kepada pihak berwenang.

Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan harapan keluarga untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan jabatan, kedekatan, ataupun koneksi dengan institusi negara.

Pengawasan terhadap proses rekrutmen juga harus terus diperkuat agar kesempatan menjadi prajurit TNI maupun anggota Polri benar-benar diberikan berdasarkan kemampuan, persyaratan, dan hasil seleksi.

Ujian Integritas bagi Penegakan Hukum

Penanganan perkara ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa proses hukum berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun latar belakang.

Kejaksaan diharapkan dapat mengungkap perkara secara transparan melalui proses persidangan, termasuk menelusuri aliran uang dan memastikan hak korban memperoleh keadilan.

Publik juga perlu mengawal proses hukum hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak hanya dibangun melalui slogan integritas, tetapi juga melalui tindakan nyata, keteladanan, dan pertanggungjawaban setiap orang yang menjalankan amanah jabatan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *