Legalisasi Tambang Rakyat di Sumbar, Kapolda Jawari Didorong Pastikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan
Sorotan Publik, SUMATERA BARAT – Upaya mengatasi maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat memasuki pembahasan mengenai kemungkinan penataan melalui jalur legal. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari, mendorong legalisasi pertambangan rakyat sebagai salah satu alternatif penyelesaian persoalan tambang ilegal yang selama ini menjadi tantangan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jawari kepada awak media, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, persoalan PETI tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penindakan kepolisian semata. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, pakar pertambangan, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jawari mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Kapolda Sumbar, dirinya telah mencermati persoalan PETI dari berbagai perspektif. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta lingkungan hidup, telah dilakukan untuk mencari alternatif penyelesaian.
“Kalau nanti sudah legal, aturannya jelas, maka persoalan tambang akan terselesaikan dengan baik dan semua unsur bisa ter-cover,” ujar Jawari.
LEGALISASI BUKAN BERARTI MEMUTIHKAN PELANGGARAN
Gagasan legalisasi pertambangan rakyat perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. Legalitas tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran otomatis terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang selama ini berlangsung tanpa izin.
Dalam sistem hukum pertambangan Indonesia, kegiatan pertambangan rakyat harus memenuhi persyaratan dan mekanisme perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta pemenuhan kewajiban lingkungan merupakan bagian penting dari proses tersebut.
Artinya, tidak setiap lokasi PETI dapat langsung dilegalkan. Harus ada pemeriksaan terhadap status kawasan, kesesuaian tata ruang, karakteristik wilayah, keselamatan kegiatan pertambangan, serta potensi dampak ekologis.
Apabila lokasi pertambangan berada di kawasan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan, dorongan legalisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan tersebut.
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEWAJIBAN NEGARA
Persoalan PETI memang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan. Namun, ketergantungan ekonomi masyarakat tidak boleh membuat negara kehilangan kewajiban melindungi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.
Di sinilah diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat.
Negara harus memastikan bahwa penataan pertambangan rakyat tidak berubah menjadi ruang baru bagi kepentingan pemodal besar, penguasaan lahan oleh kelompok tertentu, ataupun praktik percaloan perizinan.
Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi pekerja dan menanggung risiko kecelakaan serta kerusakan lingkungan, sementara keuntungan ekonomi justru terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki modal dan kendali usaha.
PENEGAKAN HUKUM TETAP HARUS BERJALAN
Pernyataan Kapolda Sumbar bahwa aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan tetap harus ditindak merupakan bagian penting dari pendekatan penataan PETI.
Legalisasi dan penegakan hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
Aktivitas yang memenuhi persyaratan dapat diarahkan ke mekanisme perizinan yang sah. Sebaliknya, kegiatan yang melanggar hukum, merusak lingkungan, membahayakan keselamatan masyarakat, atau dilakukan di kawasan terlarang tetap harus ditangani sesuai ketentuan hukum.
Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa penindakan tidak berhenti pada pekerja lapangan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, penampung hasil tambang, maupun pihak lain yang turut memfasilitasi aktivitas ilegal, proses hukum harus menjangkau pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.
UJIAN SESUNGGUHNYA ADA PADA PELAKSANAAN
Dorongan legalisasi tambang rakyat yang disampaikan Kapolda Sumbar membuka ruang pembahasan mengenai penyelesaian PETI melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya tidak cukup diukur dari banyaknya aktivitas tambang yang memperoleh izin.
Ukuran keberhasilannya harus mencakup kepastian hukum, transparansi perizinan, keselamatan pekerja, perlindungan sumber air, pemulihan lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.
Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu menjelaskan secara terbuka lokasi mana yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai WPR, bagaimana mekanisme memperoleh IPR, serta bagaimana pengawasan dan pemulihan lingkungan akan dilaksanakan.
Pada akhirnya, sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas dan generasi mendatang.
Legalisasi dapat menjadi salah satu jalan penataan pertambangan rakyat. Tetapi legalitas harus menghadirkan ketertiban, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan lingkungan, bukan sekadar mengubah status administrasi kegiatan yang sebelumnya ilegal.
Sorotan Publik: Rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang tetap terjaga.
