KSP dan Komnas HAM Bahas Konflik Papua, Dudung Dorong Pendekatan Kesejahteraan dan HAM
JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima audiensi Tim Papua Komnas HAM yang dipimpin Dr. Atnike Nova Sigiro di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan konflik bersenjata di Papua yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata, yang menurut pembahasan dalam audiensi masih berdampak terhadap keselamatan warga sipil serta memicu pengungsian internal.
Dalam pertemuan itu, KSP mendorong pendekatan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam menangani persoalan Papua.
Pendekatan tersebut ditempatkan sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Asta Cita, khususnya upaya menghadirkan pembangunan dan pelayanan negara yang dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.
KSP juga menyatakan kesiapan untuk menjembatani dan memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyusun skema penanganan yang lebih terpadu di wilayah terdampak.
Penanganan tersebut mencakup kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain bantuan logistik darurat, pemulihan pelayanan publik serta penyusunan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi warga yang terpaksa mengungsi akibat konflik.
Kabupaten Nduga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut, terutama berkaitan dengan kondisi masyarakat terdampak dan kebutuhan pemulihan pelayanan dasar.
Keterlibatan Komnas HAM dinilai penting untuk memastikan aspek perlindungan hak warga sipil tetap menjadi bagian dari proses penanganan konflik. Sementara itu, koordinasi pemerintah diperlukan agar respons terhadap persoalan di lapangan tidak berjalan secara sektoral.
KSP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Komnas HAM dan kementerian/lembaga terkait agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman Papua.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan keadaan darurat, tetapi juga membangun kondisi sosial yang mendukung terciptanya perdamaian secara berkelanjutan.
Persoalan Papua sendiri memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari keamanan, kesejahteraan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat sipil hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi pemerintah bersama Komnas HAM, KSP berharap kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara lebih cepat sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi perhatian utama.
Pendekatan kesejahteraan dan penghormatan HAM tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang konflik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di Papua.
Pada akhirnya, pembangunan dan keamanan di Papua diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, sehingga perdamaian yang berkelanjutan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kebutuhan serta keselamatan warga sipil.
