Kontrak APBN Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad Disorot, Ketergantungan pada Proyek Kementerian Capai 59 Persen

0
1794789339530-1

SOROTAN PUBLIK — JAKARTA. Kerja sama pengadaan jasa promosi dan publikasi antara sejumlah kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, menjadi perhatian publik. Nilai kontrak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2024 hingga 2026 mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut besarnya belanja negara untuk jasa pemengaruh atau influencer. Sorotan juga mengarah pada posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh kontrak dari kementerian selama periode ia menjabat.

Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap data realisasi pengadaan pada portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Lima paket berasal dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Kontribusi Kontrak Pemerintah terhadap Pendapatan Meningkat

Hal lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya kontribusi kerja sama kementerian terhadap pendapatan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan dalam informasi perusahaan, kontribusinya tercatat sekitar 18 persen pada 2024, meningkat menjadi 42 persen pada 2025, dan mencapai 59 persen selama Januari hingga September 2026.

Jika angka tersebut mengacu pada pendapatan anak usaha yang dimaksud, artinya lebih dari separuh pendapatannya dalam sembilan bulan pertama 2026 berasal dari kerja sama dengan kementerian.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat ketergantungan bisnis terhadap belanja pemerintah. Publik juga berhak mengetahui bagaimana keberlanjutan usaha perusahaan apabila kontrak kementerian berkurang atau tidak lagi diperoleh pada periode berikutnya.

Namun, besarnya kontribusi pendapatan dari kontrak pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian terhadap kewajaran dan kepatuhan pengadaan tetap harus didasarkan pada dokumen, mekanisme pemilihan penyedia, serta hasil pemeriksaan yang berwenang.

Rincian Kontrak Rp14,69 Miliar

Dalam penjelasan manajemen RANS, total kerja sama tersebut terdiri atas satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000.

Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan berkaitan dengan promosi museum di Indonesia. Sementara itu, kampanye bersama KKP mencakup produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai potensi kelautan dan perikanan, pengembangan kampung nelayan, serta fasilitas pendukung sektor perikanan.

ICW juga merinci sejumlah paket pengadaan pada 2024, antara lain penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai sekitar Rp452,69 juta, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sekitar Rp205,89 juta, dan Instagram Story sekitar Rp575,65 juta.

Selain publikasi konten, terdapat pula paket jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai sekitar Rp2,52 miliar serta penayangan konten melalui TikTok. Sementara itu, tiga paket dari KKP pada 2025–2026 masing-masing berada di kisaran Rp3,6 miliar.

ICW Pertanyakan Spesifikasi Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan

ICW menyoroti penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, terutama ketika spesifikasi pengadaan mencantumkan akun media sosial atau kanal tertentu.

Peneliti ICW, Zararah Azhim, menilai pencantuman akun spesifik dalam persyaratan pengadaan berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa. ICW mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha lain yang menawarkan layanan sejenis.

Organisasi antikorupsi itu juga menilai hubungan antara perusahaan penerima kontrak dan pejabat publik perlu diperiksa dari sisi potensi konflik kepentingan. Persoalan tersebut menjadi relevan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden ketika sebagian kontrak dengan KKP berlangsung.

ICW meminta dokumen pengadaan dibuka kepada publik, termasuk kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan. ICW juga mendorong audit oleh aparat pengawasan internal dan lembaga yang berwenang untuk menilai kewajaran harga serta kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan kementerian.

RANS: Kerja Sama Dilakukan Sesuai Prosedur

Di sisi lain, manajemen RANS telah memberikan klarifikasi. Perusahaan menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun mitra lainnya dilaksanakan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RANS menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang dapat diakses masyarakat, termasuk Inaproc dan katalog elektronik. Perusahaan juga menyatakan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi.

Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar bukan semata-mata pembayaran untuk mengunggah konten di media sosial. Anggaran tersebut, menurut perusahaan, mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan di luar jaringan atau off-air, serta berbagai kebutuhan promosi lainnya.

RANS mengklaim empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output dan mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif di berbagai kanal digital. Perusahaan menyatakan penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.

Status Raffi Ahmad dan Pertanyaan Tata Kelola

Terkait sorotan mengenai potensi konflik kepentingan, RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan berbagai lini bisnis serta kekayaan intelektual sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Perusahaan juga menyebut telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik swasta maupun lembaga pemerintah, sebelum penunjukan tersebut. Penjelasan ini menjadi bagian dari posisi resmi RANS dalam menanggapi kritik publik.

Meski demikian, keberadaan bisnis sebelum seseorang menduduki jabatan publik tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk memeriksa kontrak yang berlangsung selama masa jabatan tersebut. Hal yang perlu dijelaskan adalah apakah proses pengadaan berlangsung kompetitif, apakah spesifikasinya disusun berdasarkan kebutuhan objektif kementerian, serta apakah terdapat mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang memadai.

Dalam perkara ini, perlu dibedakan antara potensi konflik kepentingan, dugaan ketidaksesuaian prosedur, dan tindak pidana korupsi. Ketiganya merupakan persoalan berbeda dan tidak dapat disimpulkan hanya dari besarnya nilai kontrak.

APBN Harus Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat

Perdebatan mengenai kontrak RANS memperlihatkan persoalan yang lebih luas tentang penggunaan APBN untuk jasa promosi melalui figur publik. Pemerintah tentu dapat menggunakan tenaga profesional, agensi kreatif, maupun influencer untuk menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Namun, setiap pengeluaran tetap harus memiliki dasar kebutuhan, sasaran yang jelas, harga yang wajar, serta hasil yang dapat diukur.

Angka penayangan puluhan juta views merupakan salah satu indikator jangkauan kampanye. Akan tetapi, efektivitas belanja publik tidak cukup dinilai dari jumlah tayangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah promosi tersebut meningkatkan kunjungan museum, memperluas pengetahuan masyarakat tentang program kelautan, membantu pemasaran produk perikanan, atau memberikan manfaat konkret kepada kelompok sasaran.

Karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan dan evaluasi independen menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya berapa uang negara yang dibayarkan, melainkan juga bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, apa dasar penetapan harga, dan apa hasil yang benar-benar diterima publik.

Hingga seluruh dokumen dan proses pengadaan diperiksa secara terbuka, kontrak Rp14,69 miliar tersebut tetap harus ditempatkan sebagai persoalan akuntabilitas belanja negara dan potensi konflik kepentingan yang memerlukan penjelasan. Tidak tepat menyimpulkan adanya tindak pidana tanpa hasil pemeriksaan atau bukti yang sah.

Prinsipnya sederhana: uang APBN berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Transparansi bukan sekadar pernyataan bahwa prosedur telah dipenuhi, melainkan juga kesediaan membuka dasar keputusan, kewajaran biaya, proses pengadaan, dan manfaat pekerjaan kepada publik.

Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *