Konflik Agraria Petani Laoli dan PSN IHIP: 395 Hektare Dipersoalkan, 17 Rumah Dibongkar, Gugatan Masuk PTUN

Sorotan Publik – LUWU TIMUR. Konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memperlihatkan persoalan serius mengenai perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar. Di tengah rencana pengembangan kawasan industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), puluhan petani harus menghadapi pengosongan lahan yang selama ini mereka klaim sebagai sumber penghidupan.

Persoalan tersebut berpusat pada lahan seluas sekitar 394,5 hektare yang menurut pengakuan warga telah mereka buka, kuasai, dan garap sejak 1998. Lahan tersebut selama bertahun-tahun dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang menopang kehidupan keluarga para petani.

Namun, pada 2024, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas kawasan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan lahan itu merupakan aset daerah yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri PT IHIP.

Perbedaan klaim penguasaan dan status administrasi tanah kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan kepentingan investasi.

Pengosongan Lahan Berujung Pembongkaran Rumah

Situasi memuncak pada 30–31 Juli 2026 ketika proses pengosongan kawasan dilaksanakan dengan melibatkan aparat gabungan.

Berdasarkan laporan LBH Makassar dan pemberitaan sejumlah media, sedikitnya 17 rumah warga dibongkar. Sekitar 30 warga dilaporkan terpaksa mengungsi ke musala setelah kehilangan tempat tinggal sementara mereka.

Koalisi Rakyat Sulsel Lawan PSN juga melaporkan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap warga yang berusaha mempertahankan tempat tinggal dan lahan garapan. Sejumlah warga disebut mengalami tindakan fisik ketika berupaya menghalangi proses pembongkaran.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengosongan lahan, perlindungan masyarakat terdampak, serta penerapan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Salah satu gambaran yang menyita perhatian publik adalah dokumentasi seorang petani yang membentangkan kedua tangannya di hadapan alat berat excavator. Aksi tersebut menggambarkan penolakan warga terhadap pengosongan lahan yang selama ini mereka anggap sebagai sumber kehidupan.

Petani Tempuh Jalur Hukum, Legalitas HPL Dipersoalkan

Perjuangan masyarakat Laoli tidak berhenti pada penolakan di lapangan. Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, sebanyak 29 petani menggugat Sertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 47/G/2026/PTUN.MKS.

Salah satu pokok gugatan adalah dugaan persoalan prosedur penerbitan HPL. Tim hukum petani mempersoalkan penguasaan fisik lahan oleh pemerintah daerah sebelum sertifikat diterbitkan.

Menurut pendamping hukum petani, persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan pertanahan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Dengan demikian, keabsahan administrasi penerbitan HPL menjadi salah satu persoalan utama yang kini harus diuji melalui proses peradilan.

Komnas HAM dan Persoalan Perlindungan Warga

Sebelum pengosongan berlangsung, persoalan petani Laoli telah diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui LBH Makassar pada Februari 2026.

Pihak pendamping petani menyatakan telah meminta perlindungan dan penundaan pengosongan sampai terdapat penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

LBH Makassar juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, terutama hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melihat status administrasi aset, tetapi juga perlu memperhatikan riwayat penguasaan tanah, hak masyarakat, prosedur pengosongan, serta kewajiban negara melindungi warga.

Pemkab Siapkan Rp16 Miliar, tetapi Persoalan Belum Selesai

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki penjelasan berbeda. Pemkab menyatakan lahan seluas sekitar 394,5 hektare tersebut merupakan aset daerah yang telah memiliki sertifikat HPL.

Pemerintah daerah juga menyatakan pengosongan dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan pengamanan aset daerah untuk mendukung pembangunan kawasan industri PT IHIP.

Dalam konferensi pers pada 7 Agustus 2026, Pemkab Luwu Timur menyampaikan telah menyiapkan santunan sekitar Rp16 miliar bagi warga terdampak.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp11 miliar disebut telah disalurkan kepada 83 warga yang menyetujui hasil penilaian. Sementara hak sekitar 30 warga lainnya dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili.

Namun, persoalan santunan tidak serta-merta mengakhiri konflik. Sebagian petani menolak skema tersebut karena menilai pemberian uang tidak menjawab persoalan mendasar mengenai penguasaan dan hak atas tanah.

Masyarakat yang menolak juga mempersoalkan perhitungan nilai tanaman, bangunan, serta biaya yang telah mereka keluarkan selama bertahun-tahun untuk membuka dan mengelola lahan.

Pembangunan Jangan Mengabaikan Keadilan Agraria

Konflik Petani Laoli menjadi pengingat bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tidak boleh melepaskan diri dari prinsip kepastian hukum, transparansi, perlindungan hak masyarakat, dan keadilan sosial.

Pembangunan kawasan industri dan investasi memang memiliki dimensi kepentingan ekonomi. Namun, kepentingan pembangunan juga harus berjalan seiring dengan kewajiban negara memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan haknya melalui proses yang dipersoalkan secara hukum.

Kini, gugatan terhadap HPL telah dibawa ke PTUN Makassar. Proses peradilan tersebut menjadi ruang penting untuk menguji legalitas keputusan administrasi pertanahan yang disengketakan.

Publik juga membutuhkan keterbukaan mengenai dasar penerbitan HPL, riwayat penguasaan lahan, mekanisme penanganan dampak sosial, serta pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan dalam proses pengosongan.

Pertanyaan mendasarnya: bagaimana memastikan pembangunan yang disebut untuk kepentingan strategis nasional benar-benar berjalan berdasarkan hukum, tanpa mengabaikan hak, martabat, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak?

Konflik Laoli bukan sekadar persoalan pembongkaran rumah atau pembayaran santunan. Perkara ini menyangkut hubungan antara kewenangan negara, kepastian hukum pertanahan, kepentingan investasi, dan perlindungan hak masyarakat.