Komisi II DPR Awasi MBG dan Koperasi Merah Putih di Jawa Barat, Pastikan Program Prioritas Presiden Tepat Sasaran
BANDUNG – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (8/7/2026), guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dua program yang menjadi fokus pengawasan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang merupakan bagian dari agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan, pengawasan langsung ke lapangan diperlukan agar implementasi program tidak hanya terlihat baik dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
“Kami berharap program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan. Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar sehingga diperlukan kerja keras untuk memastikan seluruh program dapat berjalan maksimal,” ujar Bahtra.
Ia menambahkan, Komisi II DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan baik, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
Program MBG Dorong Perputaran Ekonomi Daerah
Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa perputaran ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut mencapai sekitar Rp6 triliun setiap bulan.
Nilai tersebut berasal dari ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah dengan anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per unit setiap bulan.
Hingga 31 Mei 2026, Program MBG telah menjangkau sekitar 14,68 juta penerima manfaat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebanyak 6.794 SPPG telah beroperasi dengan melibatkan lebih dari 30 ribu pemasok bahan pangan serta sekitar 304 ribu tenaga kerja.
Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
BGN menjelaskan bahwa sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG digunakan untuk pembelian bahan pangan, sementara sekitar 95 persen di antaranya berasal dari produk lokal. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro di daerah.
Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa
Selain MBG, Komisi II DPR RI juga meninjau perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembentukan sekitar 3.600 unit koperasi dapat diselesaikan hingga akhir Juli 2026.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan koperasi tersebut dipersiapkan sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, distribusi energi, hingga pemasaran hasil pertanian dan produk unggulan daerah.
Di Kabupaten Indramayu, misalnya, sebanyak 201 koperasi telah terbentuk dan ditargetkan meningkat menjadi 210 unit pada akhir Juli 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan fasilitas koperasi.
DPR Pastikan Program Berjalan Efektif
Komisi II DPR RI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas nasional melalui fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengawasan tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh program strategis berjalan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, DPR berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
