Jokowi Disebut Bantah Tudingan Jadi Dalang Penyadapan Prabowo: “Semua Ada Batasnya”, Kasus Listyo Sigit Kian Memanas

0
1794842358522-1

SOROTAN PUBLIK — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus berkembang dan memasuki babak yang semakin menyita perhatian publik. Kali ini, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai bantahannya terhadap tudingan yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.

Dalam pemberitaan Radar Bali, Senin (16/11/2026), Jokowi disebut membantah dugaan keterlibatannya dan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah.

“Dari dulu saya difitnah, saya diam, dicaci saya diam, tapi ingat semua ada batasnya,” demikian kutipan pernyataan Jokowi yang diberitakan media tersebut.

Jokowi juga disebut meminta mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara secara terbuka apabila memang terdapat informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.

“Ya sudah suruh dia bicara, buktikan, ingat ya semua ada batasannya,” demikian kutipan lanjutan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut.

Pernyataan itu menambah dinamika politik di tengah proses hukum dugaan penyadapan ilegal yang telah menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.

KASUS PENYADAPAN PRABOWO SERET MANTAN KAPOLRI LISTYO SIGIT

Perkara ini bermula dari penyelidikan Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.

Perkembangan berikutnya disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan adanya perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut keterangan Kapolri, perintah tersebut diduga disampaikan melalui jalur internal kepolisian, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp.

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa dilengkapi prosedur administrasi sebagaimana ketentuan internal kepolisian.

Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga menyangkut sejumlah pejabat negara, tokoh politik, anggota DPR, aktivis, pengusaha, hingga kalangan media.

EMPAT JENDERAL DISEBUT DALAM PEMAPARAN KAPOLRI

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri memaparkan empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkembangan penyidikan.

Mereka adalah:

  1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
  2. Irjen Ahrie Sonta Nasution.
  3. Irjen Eko Hadi Santoso.
  4. Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri menjelaskan bahwa masing-masing memiliki dugaan peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut, mulai dari pemberian perintah, persetujuan teknis, pelaksanaan penyadapan, hingga pelaporan hasil penyadapan.

Suyudi juga memaparkan adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup komunikasi internal.

Seluruh uraian tersebut merupakan materi penyidikan yang disampaikan kepada DPR dan tetap harus diuji melalui proses hukum.

MENGAPA NAMA JOKOWI IKUT MENJADI SOROTAN?

Nama Jokowi ikut terseret dalam perdebatan publik karena Listyo Sigit merupakan Kapolri yang dilantik pada masa pemerintahan Jokowi, tepatnya 27 Januari 2021.

Kedekatan historis dan hubungan profesional keduanya kemudian menjadi bahan spekulasi sejumlah pihak setelah Listyo terseret dalam kasus dugaan penyadapan.

Namun, hubungan antara seorang presiden yang melantik pejabat dengan pejabat yang kemudian menjadi tersangka tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Hingga informasi yang dapat diverifikasi dari pemberitaan sebelumnya, belum terdapat bukti publik yang membuktikan Jokowi memerintahkan atau terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut.

Pada 5 November 2026, Jokowi sebelumnya menyampaikan kepada wartawan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Karena itu, setiap tudingan mengenai kemungkinan keterlibatan Jokowi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah, bukan sekadar hubungan politik maupun kedekatan personal.

UJIAN BESAR BAGI PENEGAKAN HUKUM

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi persoalan serius karena menyangkut perlindungan komunikasi kepala negara, keamanan nasional, serta kepatuhan aparat terhadap hukum.

Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif internal, melainkan berpotensi menyangkut tindak pidana dan penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh, apabila dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, maka ruang lingkup persoalannya menjadi semakin luas.

Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

JANGAN BIARKAN SPEKULASI MENGALAHKAN FAKTA

Perkembangan terbaru ini memperlihatkan bahwa perkara penyadapan Prabowo bukan hanya persoalan internal kepolisian.

Kasus tersebut telah berkembang menjadi ujian serius bagi institusi penegak hukum, tata kelola kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Jokowi berhak membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Listyo Sigit juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Sementara Presiden Prabowo dan seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan berhak memperoleh perlindungan hukum.

Tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan spekulasi. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang kebal dari pemeriksaan apabila ditemukan bukti yang relevan.

Kebenaran harus dibuktikan, bukan dipaksakan. Hukum harus ditegakkan, bukan dijadikan alat kepentingan politik.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan keterbukaan dan keberanian aparat untuk mengungkap perkara ini sampai tuntas, termasuk menjelaskan seluruh rantai komando apabila memang ditemukan keterlibatan pihak lain.

Rakyat Berhak Tahu. Kebenaran Tidak Boleh Ditutupi.

SOROTAN PUBLIK — AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *