Jika Gibran Mengundurkan Diri, Apakah Keberlanjutan Program Jokowi dan Mandat Politik Pemilih 2024 Ikut Dipertaruhkan?

SOROTAN PUBLIK – Wacana kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di tengah berkembangnya polemik politik dan persoalan dokumen pendidikannya memunculkan pertanyaan mengenai masa depan keberlanjutan pemerintahan serta arah politik Indonesia.

Salah satu pandangan yang berkembang di tengah masyarakat menilai bahwa kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024 tidak dapat dilepaskan dari isu keberlanjutan pembangunan yang sebelumnya dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Narasi keberlanjutan tersebut menjadi salah satu tema penting dalam kontestasi politik 2024. Namun, alasan setiap pemilih menentukan pilihan tentu beragam dan tidak dapat disederhanakan hanya pada satu faktor.

Dalam perspektif politik, muncul pertanyaan: apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan Presiden Prabowo mendukung keputusan tersebut, bagaimana dampaknya terhadap komitmen keberlanjutan pembangunan yang menjadi salah satu bagian dari agenda politik pemerintahan?

Keberlanjutan Pembangunan Menjadi Persoalan Penting

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, sejumlah program pembangunan dan kebijakan strategis menjadi bagian dari agenda nasional.

Beberapa di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi industri pertambangan, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan konektivitas antardaerah dan antarpulau.

Di sektor energi dan sumber daya alam, kebijakan yang menonjol antara lain pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam, pengelolaan Blok Rokan, peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia, serta kebijakan hilirisasi mineral.

Pemerintahan Jokowi juga menjalankan berbagai program sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), program sertifikasi tanah, serta kebijakan pemerataan harga bahan bakar minyak di berbagai wilayah, termasuk Papua.

Di bidang lainnya, terdapat pembangunan destinasi pariwisata, pengembangan Sirkuit Mandalika, reformasi birokrasi, dan penguatan sejumlah program nasional.

Berbagai kebijakan tersebut memiliki capaian, tantangan, serta evaluasi masing-masing. Namun, keberlanjutan program pembangunan tetap menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintahan berikutnya.

Apakah Pengunduran Diri Gibran Berarti Menghentikan Legacy Jokowi?

Pertanyaan ini menjadi salah satu inti perdebatan politik.

Secara konstitusional, jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan negara yang memiliki mekanisme pengisian dan pemberhentian tersendiri. Apabila Wakil Presiden mengundurkan diri, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Namun, pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak otomatis membatalkan seluruh program pembangunan pemerintahan sebelumnya.

Program pemerintah merupakan kebijakan negara dan pemerintahan yang keberlanjutannya bergantung pada keputusan politik, perencanaan pembangunan, anggaran, serta kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.

Dengan demikian, persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata apakah Gibran tetap menjabat atau tidak, melainkan apakah komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan tetap dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.

Dugaan Kepentingan dan Istilah Mafia IPOLEKSOSBUDHANKAM

Dalam narasi yang menjadi bahan perdebatan, muncul istilah mafia ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan dugaan adanya kelompok atau kepentingan tertentu yang dianggap terganggu oleh perubahan kebijakan dan berbagai pencapaian pemerintahan sebelumnya.

Dua kelompok yang disorot dalam pandangan tersebut adalah pihak asing yang diduga memiliki kepentingan ekonomi atau strategis di Indonesia, serta kelompok dalam negeri yang memiliki perbedaan kepentingan politik maupun ekonomi.

Namun, tuduhan mengenai keberadaan kelompok mafia yang mengendalikan dinamika politik atau berupaya menjatuhkan pihak tertentu harus dibedakan dari fakta yang telah terbukti.

Identitas, keterlibatan, motif, dan hubungan antarpihak memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Perbedaan pandangan politik maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konspirasi atau tindakan melawan negara.

Bagaimana Posisi Prabowo dan Keberlanjutan Pemerintahan?

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan untuk memastikan berbagai agenda pembangunan nasional berjalan sesuai kepentingan negara dan masyarakat.

Keberlanjutan pembangunan tidak semestinya hanya bergantung pada hubungan politik antartokoh, melainkan harus memiliki dasar kebijakan, perencanaan, dan kepentingan nasional yang jelas.

Masyarakat juga berhak mengawasi apakah program-program yang sebelumnya dijanjikan kepada rakyat tetap dilaksanakan, diperbaiki, atau dievaluasi berdasarkan kebutuhan bangsa.

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang namanya disebut dalam narasi tersebut. Pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya mengundurkan diri atau diberhentikan masih memerlukan kejelasan berdasarkan informasi resmi. Tidak tepat menyimpulkan adanya rencana pergantian jabatan tanpa bukti atau pengumuman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan Publik: Nasionalisme Tidak Boleh Hanya Menjadi Slogan Politik

Perdebatan mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran dan keberlanjutan program Jokowi membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang makna nasionalisme.

Apakah cinta Indonesia hanya diwujudkan melalui slogan NKRI harga mati, Pancasila, UUD 1945, dan Merah Putih?

Ataukah nasionalisme juga harus diwujudkan melalui komitmen menjaga kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial, mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakat, serta memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu?

Pertanyaan tersebut layak menjadi bahan refleksi bersama.

Namun, mendukung atau mengkritik kebijakan Jokowi, Prabowo, maupun Gibran bukanlah satu-satunya ukuran kecintaan seseorang terhadap Indonesia.

Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berbeda pendapat, mengkritik pemerintah, mengevaluasi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan publik sepanjang dilakukan secara konstitusional dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kepentingan bangsa tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan pribadi, kelompok, maupun dinasti politik mana pun.

Indonesia bukan milik satu tokoh, satu partai, atau satu kelompok. Indonesia adalah milik seluruh rakyat.

Keberlanjutan pembangunan harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah serta warga yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Itulah substansi yang patut terus diperdebatkan secara terbuka, santun, kritis, dan berlandaskan fakta.

SOROTAN PUBLIK – Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.