Denny Indrayana Kecam Langkah Gibran ke PTUN, Sebut Pembangkangan Konstitusi dan Desak Mundur dari Wapres
SOROTAN PUBLIK – Polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah dirinya menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Denny menilai langkah Gibran yang berencana melakukan perlawanan melalui jalur PTUN merupakan tindakan yang keliru dari perspektif hukum tata negara. Bahkan, ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi atau constitutional disobedience.
Kritik itu disampaikan Denny dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Denny, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena itu, ia berpendapat seluruh pihak harus menghormati dan mematuhi putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
Denny Indrayana Sarankan Gibran Mengundurkan Diri
Denny secara terbuka menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan tersebut.
Ia menilai seorang pejabat tinggi negara harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.
“Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, lalu kemudian menyatakan diri berhenti,” kata Denny.
Denny juga mempersoalkan rencana Gibran untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN dan kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Menurutnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK karena bukan merupakan pihak dalam perkara kasasi yang dipersoalkan.
Denny menjelaskan bahwa perkara tersebut melibatkan Subhan Pala sebagai penggugat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat.
Ia juga menyebut putusan MA telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya.
Gibran Tetap Akan Menempuh Jalur Hukum
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa dirinya menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya.
Namun, ia menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan perkembangan persoalan tersebut.
Menurut keterangannya, Presiden memberikan sejumlah arahan dan masukan, termasuk agar dirinya tetap menempuh proses hukum dengan mempersiapkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait persoalan administrasi dokumen pendidikannya.
Perbedaan Pandangan Mengenai Konsekuensi Putusan Pengadilan
Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai konsekuensi hukum putusan MK dan MA terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Denny Indrayana berpandangan bahwa putusan kedua lembaga tersebut harus dihormati dan menjadi dasar bagi Gibran untuk mengundurkan diri.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebelumnya menyatakan bahwa putusan MK dan MA tidak secara otomatis membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurut Rullyandi, hasil Pemilu Presiden 2024 tetap menjadi dasar konstitusional bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk menjalankan mandat pemerintahan selama lima tahun hingga 2029.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan jabatan, dan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Sementara itu, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Dengan demikian, putusan mengenai objek administrasi pendidikan tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden.
Sorotan Publik: Kepatuhan Konstitusi dan Kepastian Hukum Menjadi Perhatian
Polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berkembang menjadi persoalan yang menyita perhatian publik.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai konsekuensi hukum putusan MK dan MA, status dokumen pendidikan yang dipersoalkan, serta dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak.
Di sisi lain, setiap pejabat negara memiliki kewajiban menghormati putusan pengadilan dan menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Perbedaan pendapat hukum juga harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui tekanan politik ataupun penghakiman tanpa pembuktian.
Sorotan Publik memandang bahwa persoalan ini membutuhkan transparansi dan kepastian hukum agar tidak berkembang menjadi konflik politik yang berkepanjangan.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada pejabat yang berada di atas konstitusi. Namun, setiap warga negara, termasuk Wakil Presiden, juga memiliki hak atas perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil.
Pada akhirnya, publik menunggu kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya serta bagaimana seluruh lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai UUD 1945.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
