Iyeth Bustami Lulusan Paket C, Kini Duduk di Komisi XII DPR: Pendidikan dan Kompetensi Jadi Sorotan

0
1794958719718-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Riwayat pendidikan penyanyi dangdut yang dikenal dengan julukan “Ratu Dangdut Melayu”, Iyeth Bustami, menjadi perbincangan publik setelah diketahui bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyelesaikan pendidikan menengah melalui program Paket C pada 2008.

Berdasarkan dokumen daftar riwayat hidup anggota MPR RI periode 2024–2029, Iyeth Bustami tercatat sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Riau I dengan nomor anggota A-6. Riwayat pendidikannya mencantumkan SDN 02 Bengkalis, SMPN 01 Bengkalis, dan Paket C dengan tahun kelulusan 2008.

Dokumen yang sama mencatat pendidikan terakhir Iyeth setara SLTA. Dengan demikian, informasi mengenai Paket C tersebut bukan sekadar isu media sosial, melainkan tercantum dalam riwayat hidup resmi yang dipublikasikan melalui situs MPR RI.

Dari Panggung Dangdut ke Senayan

Iyeth Bustami dikenal sebagai penyanyi dangdut Melayu yang telah lama berkarier di industri musik Tanah Air. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut ke dunia politik hingga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029 melalui daerah pemilihan Riau I.

Ia kini bertugas di Komisi XII DPR RI, yang memiliki ruang lingkup kerja meliputi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.

Bidang-bidang tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan energi nasional, perlindungan lingkungan, serta iklim investasi yang berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, penempatan Iyeth di Komisi XII ikut memunculkan diskusi mengenai hubungan antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai legislator.

Apakah Lulusan Paket C Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPR?

Secara hukum, pendidikan melalui Paket C tidak otomatis menjadi penghalang seseorang untuk menjadi anggota DPR RI.

Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Program Paket C merupakan jalur pendidikan kesetaraan pada jenjang pendidikan menengah. Karena itu, lulusan Paket C yang memenuhi ketentuan kesetaraan memperoleh kualifikasi setara pendidikan SMA.

Dengan demikian, sepanjang ijazah kesetaraan tersebut sah dan memenuhi persyaratan administrasi pencalonan, latar belakang pendidikan Paket C tidak dengan sendirinya melanggar ketentuan pencalonan anggota DPR.

Persoalan Utamanya: Kompetensi Menjalankan Amanah Publik

Di luar persyaratan administratif, perdebatan yang lebih substansial adalah bagaimana memastikan setiap anggota DPR memiliki kemampuan menjalankan tugas konstitusionalnya.

Anggota Komisi XII berhadapan dengan persoalan kebijakan yang kompleks, mulai dari ketahanan energi, pengelolaan pertambangan, investasi, hingga dampak industri terhadap lingkungan hidup.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, anggota DPR perlu memahami substansi persoalan, membaca dokumen kebijakan, menguji data pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, kemampuan tersebut tidak dapat diukur hanya dari jenjang pendidikan formal. Pendidikan tinggi bukan jaminan otomatis seseorang memiliki kapasitas politik dan integritas, sebagaimana pendidikan melalui jalur kesetaraan juga tidak otomatis menunjukkan seseorang tidak kompeten.

Yang perlu dinilai adalah rekam jejak, penguasaan substansi, kualitas argumentasi dalam rapat, konsistensi pengawasan, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Publik Berhak Menguji Kinerja Wakil Rakyat

Perbincangan mengenai pendidikan Iyeth Bustami muncul ketika masyarakat juga sedang menuntut keterbukaan riwayat pendidikan dan verifikasi dokumen anggota DPR secara lebih luas.

Dalam konteks tersebut, penting untuk membedakan dua hal: hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan politik tanpa diskriminasi pendidikan yang tidak disyaratkan undang-undang, dan hak masyarakat untuk menilai kapasitas serta kinerja pejabat yang memperoleh mandat publik.

Tidak tepat merendahkan seseorang hanya karena menempuh pendidikan melalui Paket C. Jalur pendidikan kesetaraan justru merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kualifikasi pendidikan menengah.

Akan tetapi, ketika seseorang telah menjadi wakil rakyat dan duduk di komisi yang menangani sektor strategis, publik memiliki alasan kuat untuk meminta pertanggungjawaban atas kualitas kerja dan penguasaan persoalan yang menjadi bidang tugasnya.

Pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata mengapa seorang anggota DPR lulusan Paket C ditempatkan di Komisi XII, melainkan sejauh mana ia mampu menjalankan fungsi pengawasan, memahami kebijakan energi dan pertambangan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan.

Pada akhirnya, jabatan publik bukan sekadar kehormatan politik. Jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *