Tiran Group Masuk ke Bayan Resources, PT Pelayaran Samudera La Mappepening Kuasai 2 Persen Saham BYAN

Sorotan Publik | JAKARTA — Peta kepemilikan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengalami perubahan setelah PT Pelayaran Samudera La Mappepening, perusahaan yang berada dalam kelompok usaha Tiran Nusantara Group, tercatat menguasai 2 persen saham perusahaan tambang batu bara tersebut.

Berdasarkan data kepemilikan saham per Oktober 2026, PT Pelayaran Samudera La Mappepening tercatat memiliki sekitar 666,67 juta lembar saham BYAN atau setara 2 persen dari total saham beredar. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Tiran Nusantara Group, kelompok usaha yang didirikan dan dikaitkan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Masuknya perusahaan tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah perubahan besar struktur kepemilikan Bayan Resources, termasuk transaksi akuisisi 30,25 persen saham BYAN oleh PT Jhonlin Baratama yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

666,67 Juta Saham BYAN Tercatat atas Nama Perusahaan Pelayaran

Data kepemilikan saham menunjukkan PT Pelayaran Samudera La Mappepening menguasai 666.666.700 saham BYAN. Sebelumnya, perusahaan tersebut belum tercatat dalam daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Kepemilikan itu tercatat atas nama badan usaha, bukan secara langsung atas nama Andi Amran Sulaiman sebagai individu. Karena itu, penyebutan yang lebih tepat adalah perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Tiran Nusantara Group.

PT Pelayaran Samudera La Mappepening bergerak di bidang transportasi laut dan menjadi bagian dari jaringan usaha Tiran Group. Kegiatan pelayaran dan logistik tersebut berkaitan dengan sektor industri, termasuk distribusi dan pengangkutan komoditas.

Perubahan Struktur Pemegang Saham Bayan Resources

Perubahan kepemilikan BYAN juga ditandai dengan masuknya PT Jhonlin Baratama sebagai pemegang saham besar.

Pada 7 Oktober 2026, PT Jhonlin Baratama menyelesaikan akuisisi 10.084.088.370 saham BYAN atau sekitar 30,25 persen. Transaksi tersebut merupakan bagian dari perjanjian jual beli saham dengan Low Tuck Kwong dan Elaine Low.

Berdasarkan data kepemilikan per Oktober 2026, sejumlah pemegang saham utama BYAN antara lain:

• PT Jhonlin Baratama: 30,25 persen.
• Elaine Low: 22 persen.
• PT Sumber Suryadaya Prima: 10 persen.
• Low Tuck Kwong: 8,30 persen.
• Lima perusahaan pembangkit listrik asal Korea Selatan: masing-masing 4 persen.
• PT Pelayaran Samudera La Mappepening: 2 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan perubahan signifikan dalam struktur pemegang saham perusahaan tambang batu bara itu.

Nilai Pasar Saham dan Nilai Transaksi Harus Dibedakan

Sejumlah pemberitaan menyebut nilai pasar kepemilikan 2 persen saham BYAN oleh PT Pelayaran Samudera La Mappepening mencapai sekitar Rp6,1 triliun.

Namun, nilai pasar saham pada suatu tanggal tidak selalu sama dengan harga pembelian ketika transaksi dilakukan. Data pemberitaan mengenai transaksi saham pada 15 Oktober 2026 menyebut Low Tuck Kwong dan Elaine Low melepas total 666.666.700 saham pada harga Rp2.588 per lembar.

Dengan demikian, nilai berdasarkan harga transaksi tersebut perlu dibedakan dari nilai pasar kepemilikan saham yang dapat berubah mengikuti pergerakan harga di bursa.

Tiran Group dan Investasi Rp15 Triliun Bersama Conch

Di luar investasi pada BYAN, Tiran Nusantara Group juga diberitakan menjalin kerja sama investasi dengan Conch Investment Holdings (Hongkong) Ltd pada Oktober 2026.

Kerja sama yang diumumkan tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp15 triliun dan mencakup sejumlah rencana proyek industri, antara lain pabrik bahan anoda baterai litium, pabrik kemasan plastik, pembangkit listrik tenaga bayu, serta pembangkit listrik tenaga sampah.

Kesepakatan kerja sama dilaporkan ditandatangani di Anhui, Tiongkok, pada 9 Oktober 2026. Skema kepemilikan usaha patungan disebut disesuaikan dengan karakter masing-masing proyek, dengan komposisi 51:49 yang dapat berbeda antara Conch dan Tiran.

Nilai Rp15 triliun tersebut perlu dipahami sebagai nilai investasi atau komitmen kerja sama yang diumumkan. Realisasi investasi, pembangunan fasilitas, dan operasional setiap proyek tetap perlu dipantau berdasarkan perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Keterkaitan Bisnis dan Jabatan Publik Perlu Transparan

Masuknya perusahaan dalam kelompok usaha yang dikaitkan dengan Menteri Pertanian ke jajaran pemegang saham perusahaan tambang batu bara menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi hubungan bisnis dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

Hal ini relevan karena Andi Amran Sulaiman saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian, sementara kelompok usaha Tiran memiliki aktivitas di sejumlah sektor bisnis.

Namun, kepemilikan saham oleh suatu perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan. Penilaian mengenai konflik kepentingan harus didasarkan pada hubungan kepemilikan dan pengendalian yang jelas, kewenangan pejabat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta ketentuan pelaporan kekayaan dan kepatuhan yang berlaku.

Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai struktur kepemilikan PT Pelayaran Samudera La Mappepening, sumber pendanaan transaksi, serta hubungan pengendalian perusahaan tersebut dengan kelompok usaha Tiran.

Transparansi Menjadi Kunci

Perubahan struktur kepemilikan BYAN dan ekspansi bisnis Tiran Group merupakan perkembangan korporasi yang layak dicermati secara terbuka.

Di satu sisi, investasi swasta dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan pengembangan industri nasional. Di sisi lain, ketika kepentingan bisnis memiliki keterkaitan dengan pejabat publik, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Karena itu, penjelasan mengenai struktur kepemilikan, nilai transaksi, sumber pendanaan, dan kepatuhan terhadap aturan konflik kepentingan menjadi hal yang patut diperhatikan.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang membeli saham, melainkan bagaimana transaksi dilakukan, siapa pemilik manfaat akhirnya, dan apakah seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan hukum.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.