Istri 4 Hari Tak Pulang dan Ditemukan Bersama Pria Lain di Kos, Siapa yang Salah? Ini Penjelasan Hukumnya

Jakarta — Persoalan rumah tangga kerap menjadi perhatian publik ketika melibatkan masalah ekonomi, kepergian salah satu pasangan, hingga dugaan hubungan dengan orang lain.

Salah satu situasi yang sering memicu perdebatan adalah ketika seorang istri tidak pulang selama beberapa hari dan kemudian ditemukan bersama seorang pria lain di sebuah kamar kos.

Dalam situasi seperti itu, pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai siapa yang salah, tetapi juga bagaimana persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apakah kesalahan berada pada suami karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan utang? Apakah istri yang meninggalkan rumah dan kemudian ditemukan bersama pria lain dapat langsung disebut berselingkuh? Atau bagaimana posisi pria lain yang menyatakan dirinya hanya memberikan bantuan?

Jawabannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu fakta atau asumsi.

Persoalan utang dan dugaan perselingkuhan merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Kesulitan ekonomi tidak dengan sendirinya menjadi pembenaran untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, kondisi ekonomi, konflik rumah tangga, serta persoalan utang juga harus dilihat secara utuh berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.

Di sisi lain, keberadaan seorang perempuan dan laki-laki dalam satu kamar atau tempat tinggal juga tidak otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana perzinaan.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku. Pasal 411 mengatur tindak pidana perzinaan sebagai perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dengan demikian, secara hukum, persoalannya bukan sekadar apakah seseorang terlihat berada bersama lawan jenis di sebuah kamar. Unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 411 harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.

Perkara perzinaan berdasarkan Pasal 411 juga merupakan delik aduan, sehingga proses hukumnya memiliki ketentuan khusus mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

Dalam konteks perceraian, persoalannya juga memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebut salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak berbuat zina. Peraturan yang sama juga mengatur alasan-alasan lain, termasuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak memungkinkan pasangan hidup rukun kembali.

Karena itu, apabila terjadi kasus seorang istri meninggalkan rumah selama beberapa hari kemudian ditemukan bersama pria lain, penilaiannya tidak semestinya langsung diarahkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi perzinaan.

Hal-hal yang perlu dilihat antara lain alasan kepergian, hubungan antara para pihak, kondisi ketika ditemukan, keterangan masing-masing pihak, bukti yang tersedia, serta apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum.

Begitu pula persoalan utang. Perlu dilihat siapa yang berutang, kepada siapa utang tersebut, untuk kepentingan siapa utang dibuat, apakah terdapat perjanjian, serta siapa yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayarnya.

Persoalan rumah tangga juga sebaiknya tidak dijadikan tontonan atau dasar untuk memberikan vonis sosial sebelum fakta sebenarnya diketahui.

Masyarakat berhak menilai sebuah peristiwa, tetapi penilaian tersebut sebaiknya didasarkan pada fakta, bukan sekadar foto, video, keberadaan seseorang di suatu tempat, atau cerita sepihak.

Pada akhirnya, jika terjadi persoalan rumah tangga seperti ini, yang perlu dicari bukan sekadar siapa yang paling pantas disalahkan. Yang lebih penting adalah memastikan fakta sebenarnya, memahami tanggung jawab masing-masing pihak, serta menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum dan mekanisme yang berlaku.

Masalah ekonomi perlu diselesaikan dengan tanggung jawab. Persoalan hubungan suami istri perlu diselesaikan dengan komunikasi dan, apabila diperlukan, melalui jalur hukum. Sementara tuduhan perselingkuhan atau perzinaan harus dibedakan secara tegas dari sekadar dugaan.

Jangan menjadikan masalah rumah tangga sebagai tontonan. Nilailah berdasarkan fakta dan hukum, bukan asumsi.