Ironi Ketenagakerjaan Indonesia: 1 Juta Lebih Lulusan Universitas Menganggur, 63 Anggota DPR Tercatat Berpendidikan SMA
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Gelar sarjana selama ini kerap dipandang sebagai salah satu jalan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Namun, realitas ketenagakerjaan Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi belum otomatis menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7.278.307 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.010.652 orang merupakan lulusan kategori pendidikan universitas.
Angka itu menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang dengan latar belakang pendidikan universitas masih belum memperoleh pekerjaan. BPS juga mencatat 177.399 penganggur berasal dari kelompok pendidikan akademi atau diploma.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut tingkat pendidikan, tetapi juga ketersediaan lapangan kerja, kesesuaian kompetensi, dan kemampuan industri menyerap tenaga kerja terdidik.
63 Anggota DPR Tercatat Berpendidikan SMA
Persoalan ini semakin menarik ketika disandingkan dengan data latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029.
Dalam publikasi Statistik Politik 2024, BPS mencatat sebanyak 63 dari 580 anggota DPR RI terpilih memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 10,86 persen dari keseluruhan anggota DPR.
Pada kelompok pendidikan lainnya, tercatat 3 anggota berlatar belakang D3, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.
Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah sebanyak 211 anggota DPR tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data yang dihimpun. Kondisi tersebut tidak berarti mereka tidak memiliki ijazah, melainkan informasi pendidikannya tidak tercantum dalam data tersebut.
Sejumlah nama publik yang tercatat memiliki latar pendidikan SMA atau sederajat antara lain Ahmad Dhani, Rachel Maryam, Nafa Urbach, Melly Goeslaw, Iyeth Bustami, Marlyn Maisarah, dan Roberth Rouw. Latar pendidikan setiap anggota perlu merujuk pada dokumen resmi masing-masing agar tidak terjadi kekeliruan penyebutan.
Mengapa Lulusan SMA Bisa Menjadi Anggota DPR?
Secara hukum, pendidikan sarjana memang bukan persyaratan wajib untuk menjadi anggota DPR RI.
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
Dengan demikian, seseorang yang telah memenuhi persyaratan hukum dan memperoleh dukungan pemilih dapat menjadi anggota DPR meskipun pendidikan formal terakhirnya SMA atau sederajat.
Sistem tersebut berbeda dengan sejumlah jalur pekerjaan profesional yang mensyaratkan gelar sarjana, sertifikasi, pengalaman, atau kompetensi teknis tertentu.
Kesenjangan Pendidikan dan Kebutuhan Industri
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Kajian Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi yang dipaparkan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia pada November 2026 menunjukkan bahwa 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam menyelaraskan pendidikan tinggi dengan perubahan kebutuhan dunia usaha. Digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, serta perubahan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan turut memengaruhi kualifikasi tenaga kerja.
Namun, persoalan pengangguran sarjana tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kegagalan kampus. Ketersediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan industri, kualitas investasi, distribusi kesempatan kerja, dan kebijakan ekonomi juga berpengaruh.
Pendidikan Wakil Rakyat dan Tuntutan Akuntabilitas
Perbedaan latar belakang pendidikan anggota DPR dan para pencari kerja lulusan universitas memang menjadi bahan diskusi publik. Akan tetapi, persoalan utamanya bukan semata-mata membandingkan siapa yang memiliki gelar lebih tinggi.
Anggota DPR menjalankan tiga fungsi konstitusional, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, kapasitas memahami persoalan masyarakat, kualitas argumentasi, integritas, keterbukaan, serta kemampuan menyusun dan mengawasi kebijakan menjadi hal penting dalam menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.
Di sisi lain, para lulusan perguruan tinggi membutuhkan ekosistem ekonomi yang mampu menyediakan pekerjaan layak dan memberi ruang bagi kompetensi yang telah mereka bangun melalui pendidikan.
Data tersebut mengundang pertanyaan mendasar: apakah sistem pendidikan sudah cukup terhubung dengan kebutuhan industri? Apakah kebijakan ekonomi telah menciptakan lapangan kerja yang memadai? Dan apakah mekanisme politik telah memastikan setiap wakil rakyat memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya?
Pendidikan tinggi seharusnya membuka lebih banyak kesempatan, bukan menjadi janji kosong tentang masa depan. Sementara jabatan publik harus selalu diikuti tanggung jawab, kapasitas, dan akuntabilitas kepada rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya banyaknya sarjana yang dihasilkan atau siapa yang berhasil menduduki kursi kekuasaan, melainkan sejauh mana pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan mampu menghadirkan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
