ICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya, Putusan Bersejarah Pertama terhadap Sebuah Negara
Sorotan Publik, DEN HAAG – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) secara resmi menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara. Putusan bersejarah tersebut dibacakan pada Kamis, 19 November 2026, setelah proses hukum selama tujuh tahun sejak Gambia mengajukan gugatan pada November 2019.
Dalam putusan perkara The Gambia v. Myanmar, majelis hakim ICJ mengambil keputusan dengan suara 9 berbanding 6. Pengadilan menyimpulkan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer yang dikenal sebagai clearance operations pada 2017.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum internasional. Untuk pertama kalinya, ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab telah melakukan genosida berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.
ICJ Temukan Unsur Genosida dalam Operasi Militer 2017
Dalam pertimbangannya, ICJ menyatakan tindakan aparat keamanan Myanmar terhadap Rohingya memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam konvensi internasional. Pengadilan juga menemukan bahwa Myanmar gagal memenuhi kewajiban untuk mencegah genosida, menghukum pelaku, serta membentuk peraturan nasional yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan konvensi tersebut.
ICJ turut menyatakan Myanmar melanggar kewajiban berdasarkan perintah sementara pengadilan pada 23 Januari 2020, khususnya terkait langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran dan memastikan pelestarian bukti yang berhubungan dengan dugaan genosida.
Namun, terdapat pula bagian putusan yang perlu dicatat secara utuh. Dengan suara 14 berbanding 1, ICJ menyatakan tidak terbukti bahwa Myanmar secara langsung dan terbuka menghasut masyarakat sipil untuk melakukan genosida terhadap Rohingya. Temuan ini berbeda dari kesimpulan pengadilan mengenai tanggung jawab negara atas genosida.
Krisis Rohingya berakar pada operasi militer Myanmar di Rakhine pada 2016–2017. Kekerasan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan pembakaran permukiman memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat lebih dari 10.000 orang tewas dalam tragedi tersebut. Hingga kini, ratusan ribu hingga sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya masih menghadapi persoalan kemanusiaan dan ketidakpastian masa depan di Bangladesh.
Myanmar Wajib Memberikan Pemulihan dan Kompensasi
ICJ menegaskan bahwa Myanmar harus menghentikan setiap pelanggaran yang masih berlangsung terhadap Konvensi Genosida. Pemerintah Myanmar juga diwajibkan mengambil langkah segera dan efektif untuk menyelidiki orang-orang yang secara masuk akal diduga terlibat dalam kejahatan tersebut, kemudian menuntut dan menghukum mereka apabila bukti serta proses hukum mendukungnya.
Selain itu, Myanmar harus memberikan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang.
Dalam aspek pemulihan, pengadilan memerintahkan Myanmar mengambil langkah restitusi bagi masyarakat Rohingya. Hal itu mencakup pemulangan warga yang terusir ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta reunifikasi keluarga yang terpisah akibat tindakan yang dinyatakan melanggar hukum.
Myanmar juga diwajibkan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami kelompok Rohingya dan para anggotanya.
Besaran serta mekanisme kompensasi belum ditetapkan secara final. ICJ menyatakan persoalan jumlah dan tata cara pemberian ganti rugi akan dibahas dalam tahap persidangan berikutnya.
Pengadilan meminta Myanmar menyampaikan laporan dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Laporan tersebut harus menjelaskan langkah restitusi yang telah diambil serta jumlah dan mekanisme kompensasi yang akan diberikan.
Putusan Final, tetapi Pelaksanaannya Bergantung pada Kepatuhan Myanmar
Putusan ICJ bersifat final, mengikat para pihak, dan tidak dapat diajukan banding. Namun, ICJ bukan lembaga penegak hukum yang memiliki aparat untuk memaksa negara menjalankan putusannya secara langsung.
Apabila Myanmar tidak mematuhi kewajiban tersebut, persoalan pelaksanaan putusan dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai Piagam PBB.
Tantangan implementasi juga tidak sederhana. Setiap langkah Dewan Keamanan dapat dipengaruhi dinamika politik internasional, termasuk posisi negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto.
Inggris Usir Atase Pertahanan Myanmar
Respons diplomatik mulai muncul setelah putusan dibacakan. Pemerintah Inggris menyatakan mengambil tindakan dengan memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dari wilayahnya.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari langkah untuk mendorong pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap Rohingya. Inggris juga menyatakan akan memanggil pejabat diplomatik Myanmar dan mendesak pembahasan putusan ICJ di Dewan Keamanan PBB.
Langkah Inggris menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dan tekanan internasional terhadap Myanmar.
Myanmar Menyatakan Keberatan atas Putusan
Pemerintah Myanmar menyampaikan kekecewaan terhadap putusan ICJ. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada 20 November 2026, pemerintah menyoroti keputusan yang diambil melalui suara mayoritas 9 berbanding 6.
Myanmar juga merujuk pada pendapat berbeda atau dissenting opinions dari enam hakim yang menolak kesimpulan mayoritas. Pemerintah Myanmar mempertanyakan standar pembuktian dan penilaian terhadap bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.
Meski demikian, adanya pendapat berbeda tidak mengubah status hukum putusan mayoritas yang telah dibacakan. Putusan tersebut tetap final dan mengikat bagi Myanmar serta Gambia sebagai pihak dalam perkara.
Ujian Nyata bagi Keadilan Internasional
Putusan ICJ menjadi pengakuan hukum internasional atas penderitaan panjang masyarakat Rohingya. Namun, keputusan pengadilan saja belum cukup untuk mengakhiri krisis yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Pemulihan hak, jaminan keselamatan, kepastian kewarganegaraan, akses terhadap layanan dasar, serta kepulangan pengungsi secara sukarela dan bermartabat masih menjadi persoalan besar.
Perkara ini juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara atas genosida dapat diperiksa melalui mekanisme hukum internasional. Namun, pelaksanaan putusan tetap membutuhkan kepatuhan negara yang bersangkutan dan dukungan nyata masyarakat internasional.
Bagi masyarakat Rohingya, ukuran keberhasilan putusan ini bukan hanya pengakuan hukum, melainkan apakah mereka akhirnya dapat hidup aman, memperoleh hak-haknya, dan kembali ke tempat tinggal tanpa ancaman kekerasan maupun diskriminasi.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
