Hotman Paris Bela Gibran dengan Menyeret Prabowo dan Partai Pengusung, Logika Politik Tak Bisa Menggantikan Hukum
SOROTAN PUBLIK — Pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik. Argumen yang menyeret Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai pengusung Gibran justru membuka persoalan mendasar: apakah dukungan politik otomatis membuat sebuah partai ikut bertanggung jawab atas keabsahan dokumen pendidikan seorang kandidat?
Dalam argumen yang beredar, Hotman menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki partai sendiri dan dibawa oleh partai-partai pengusung Prabowo. Karena itu, menurut logika yang disampaikan tersebut, jika Gibran harus dimintai pertanggungjawaban, Prabowo dan partai-partai pengusungnya juga semestinya ikut dimintai pertanggungjawaban.
Namun, argumentasi semacam itu perlu diuji secara hukum. Sebab, perkara yang sedang dipersoalkan bukan sekadar siapa yang mengusung Gibran dalam kontestasi politik, melainkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang pernah digunakan dalam persoalan persyaratan pendidikan.
Persoalannya Dokumen, Bukan Siapa yang Mengusung
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut.
Selanjutnya, Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan MA.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK juga menegaskan bahwa permohonan yang diperiksa tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang harus dibedakan: putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan putusan MA yang secara langsung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Dukungan Politik Tidak Otomatis Menjadi Tanggung Jawab Hukum
Dalam negara hukum, pertanggungjawaban tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kedekatan, hubungan politik, atau siapa yang pernah berdiri di belakang seseorang.
Partai politik yang mengusung kandidat tidak otomatis menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh dokumen pribadi kandidat tersebut. Harus ada dasar hukum dan bukti mengenai keterlibatan masing-masing pihak.
Pertanyaan hukumnya justru harus diarahkan secara lebih spesifik: siapa yang menerbitkan surat keterangan tersebut, dokumen apa yang digunakan sebagai dasar penerbitannya, siapa yang mengajukan dokumen, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana dokumen itu kemudian digunakan dalam proses pencalonan?
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, pertanggungjawabannya harus ditentukan berdasarkan perbuatan, kewenangan, unsur kesalahan, serta alat bukti yang sah.
Karena itu, menyeret Prabowo dan seluruh partai pengusung hanya karena mereka mendukung pencalonan Gibran tidak dengan sendirinya menjawab persoalan hukum mengenai surat keterangan tersebut.
Sebaliknya, apabila memang ada bukti bahwa pihak lain turut terlibat dalam proses penerbitan, pengajuan, atau penggunaan dokumen yang dipersoalkan, keterlibatan itu tentu dapat diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan Mengaburkan Persoalan dengan Rantai Dukungan Politik
Jika logika bahwa setiap pendukung harus ikut bertanggung jawab diterapkan tanpa batas, persoalan hukum akan berubah menjadi perdebatan tentang siapa saja yang pernah mendukung seseorang.
Prabowo, partai pengusung, kader partai, relawan, keluarga, hingga orang-orang yang pernah memberikan dukungan politik dapat ikut diseret hanya karena memiliki hubungan dengan kandidat.
Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan rantai pertemanan atau kedekatan politik. Hukum harus mengidentifikasi perbuatan dan tanggung jawab setiap orang atau badan hukum berdasarkan bukti.
Itulah sebabnya argumentasi Hotman perlu dikritisi secara serius. Membela seseorang dalam proses hukum merupakan hak setiap advokat. Namun, pembelaan yang kuat seharusnya menjawab substansi perkara, bukan mengalihkan perhatian ke pihak-pihak yang belum tentu memiliki hubungan hukum dengan dokumen yang dipersoalkan.
Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Retorika
Hotman Paris dikenal sebagai pengacara yang piawai berbicara dan menyampaikan argumentasi di ruang publik. Namun, dalam perkara ini, publik berhak menguji apakah argumentasi yang disampaikan benar-benar menjawab inti persoalan.
Persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak selesai hanya dengan menyebut siapa yang mengusungnya dalam Pilpres. Dukungan politik tidak dapat menggantikan dokumen pendidikan, dan pembelaan politik tidak dapat membatalkan putusan pengadilan.
Yang harus dijelaskan adalah bagaimana surat tersebut diterbitkan, apa dasar administrasinya, serta siapa yang secara hukum bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Pada akhirnya, prinsip negara hukum harus berlaku sama bagi semua pihak. Tidak boleh ada orang yang otomatis dinyatakan bersalah hanya karena kedekatan politik, tetapi tidak boleh pula substansi persoalan hukum dialihkan dengan menyeret pihak lain yang belum terbukti terlibat.
Masyarakat tidak membutuhkan permainan retorika untuk mengaburkan persoalan. Masyarakat membutuhkan penjelasan hukum yang terang, berbasis bukti, dan menghormati putusan lembaga peradilan.
Sebab, dalam negara hukum, yang diuji adalah perbuatan dan tanggung jawab, bukan sekadar siapa yang mengantar seseorang menuju kekuasaan.
