Hotman Paris Bahas Peluang Gibran di Pilpres 2029, Pernyataan soal Paket C Perlu Dicermati
Sorotan Publik, JAKARTA – Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 menjadi bahan perbincangan dalam podcast Open The Door The Backstage yang dipandu pengacara Hotman Paris Hutapea, Kamis (19/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Hotman menyinggung kemungkinan Gibran kembali mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ia kemudian meminta pandangan Subhan Palal mengenai peluang pencalonan tersebut, termasuk persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.
Subhan menyampaikan bahwa Gibran tetap memiliki hak untuk maju sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketika pembicaraan beralih pada persyaratan pendidikan, Subhan menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki ijazah pendidikan formal setingkat SMA dan menyebut Paket C tidak dapat digunakan.
“Dia harus sekolah SMA. Kalau Paket C enggak boleh,” ujar Subhan dalam perbincangan tersebut.
Hotman kemudian memastikan kembali maksud pernyataan itu. Subhan merujuk Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Namun, ketentuan hukum mengenai pendidikan kesetaraan perlu dibaca secara utuh.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 memang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Akan tetapi, Program Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang secara resmi diakui setara dengan jenjang SMA. Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahwa lulusan Paket C dari penyelenggara yang terdaftar dan memenuhi ketentuan memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal.
Dengan demikian, menyatakan bahwa Paket C secara otomatis tidak memenuhi persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden tidak tepat jika hanya didasarkan pada perbedaan jalur pendidikan formal dan nonformal.
Hal yang harus diperhatikan adalah status kesetaraan, keabsahan dokumen kelulusan, serta ketentuan administrasi pencalonan yang berlaku.
Mahkamah Konstitusi dalam penjelasannya mengenai Pasal 169 huruf r juga menguraikan bahwa persyaratan pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden adalah tamat SMA atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. Sementara itu, ketentuan pendaftaran dalam Pasal 227 huruf l mengatur bukti kelulusan yang harus disertakan.
Perbincangan Hotman dan Subhan tersebut kemudian ditutup dengan celetukan Hotman yang mengaku pusing mendengar penjelasan mengenai persyaratan pencalonan.
“Pusing deh gua,” ujar Hotman.
Persyaratan Pendidikan dan Hak Politik
Diskusi mengenai peluang Gibran pada Pilpres 2029 memperlihatkan bahwa isu persyaratan pendidikan masih menjadi perhatian publik.
Namun, pembahasan persoalan tersebut perlu bertumpu pada bunyi undang-undang dan aturan pendidikan yang berlaku, bukan semata-mata pada asumsi mengenai jalur pendidikan seseorang.
Pada akhirnya, pemenuhan persyaratan pencalonan merupakan ranah verifikasi penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan hukum. Publik berhak memperoleh penjelasan yang akurat agar perdebatan politik tidak berkembang menjadi kesimpulan hukum yang keliru.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
