Hashim Djojohadikusumo Pimpin Satgas Taman Nasional, 11 Kawasan Konservasi Dilaporkan Terbakar Sepanjang 2026
JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan melanda 11 taman nasional di Indonesia sepanjang 2026 menjadi sorotan di tengah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo.
Hashim, adik Presiden Prabowo Subianto, ditunjuk sebagai ketua satgas yang dibentuk untuk memperkuat pembiayaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan taman nasional, termasuk perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Namun, laporan mengenai kebakaran di sejumlah kawasan konservasi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan taman nasional serta pentingnya penguatan langkah pencegahan dan penanganan karhutla.
Satgas Dibentuk untuk Memperkuat Pembiayaan
Pemerintah disebut membentuk satgas tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Mari Elka Pangestu disebut menjabat sebagai wakil ketua.
Kementerian Kehutanan menyebut Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas kawasan mencapai sekitar 18 juta hektare.
Pembentukan satgas diarahkan untuk mencari sumber pembiayaan berkelanjutan, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta dan pengembangan ekowisata.
Skema pendanaan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada tersedianya anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, pencegahan kebakaran, kesiapan personel, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan.
Sebelas Taman Nasional Dilaporkan Terdampak Kebakaran
Laporan Tirto yang disebut terbit pada 26 Oktober 2026 menyebutkan bahwa 11 taman nasional terdampak kebakaran sepanjang tahun ini.
Sejumlah kawasan yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerinci Seblat, Gunung Ciremai, Gunung Tambora, Manusela, Bukit Baka Bukit Raya, dan Gunung Gede Pangrango.
Kebakaran di kawasan konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan habitat satwa liar, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta mengancam kelestarian berbagai spesies yang hidup di dalamnya.
Namun, data mengenai jumlah kawasan terdampak, luas area terbakar, penyebab kebakaran, dan tingkat kerusakan masing-masing taman nasional perlu diperiksa berdasarkan laporan resmi instansi terkait.
Tragedi Kebakaran Bromo Tengger Semeru
Salah satu peristiwa yang disorot dalam laporan tersebut adalah kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.
Laporan yang dikutip menyebut enam orang meninggal dunia dalam rangkaian peristiwa kebakaran pada Oktober 2026, ketika petugas dan personel yang membantu pemadaman dilaporkan terjebak kobaran api.
Informasi mengenai jumlah korban, kronologi kejadian, serta identitas dan status para korban perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pihak berwenang.
Peristiwa tersebut menegaskan besarnya risiko yang dihadapi petugas dalam upaya memadamkan kebakaran dan melindungi kawasan konservasi.
Selain penanganan darurat, kesiapan peralatan, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, dan prosedur keselamatan personel menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.
Publik Menanti Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional
Di tengah laporan kebakaran tersebut, efektivitas Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan publik.
Pembentukan satgas diharapkan tidak berhenti pada penyusunan skema pendanaan, tetapi juga menghasilkan dukungan nyata bagi upaya pencegahan kebakaran, pemulihan ekosistem, pengawasan kawasan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Transparansi penggunaan anggaran, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berkala terhadap hasil kerja juga penting agar kebijakan pengelolaan taman nasional dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Meski demikian, laporan mengenai 11 taman nasional yang terdampak kebakaran sepanjang 2026 tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kegagalan satgas. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan waktu pembentukan satgas, waktu terjadinya kebakaran, kewenangan masing-masing instansi, serta hasil evaluasi resmi.
Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa penguatan pembiayaan berjalan seiring dengan perlindungan kawasan konservasi di lapangan. Sebab, keberhasilan pengelolaan taman nasional pada akhirnya harus terlihat dari kemampuan negara menjaga hutan, melindungi satwa liar, dan mempertahankan kekayaan alam Indonesia bagi generasi mendatang.
