Harta Zita Anjani Tembus Rp109,32 Miliar, Naik Rp100 Miliar dari Laporan 2023: Publik Berhak Meminta Penjelasan

JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata sekaligus putri Zulkifli Hasan, menjadi perhatian publik setelah total kekayaannya tercatat mencapai Rp109,32 miliar dalam laporan periodik 2025.

Berdasarkan data LHKPN yang dikutip sejumlah media, kekayaan Zita tercatat sebesar Rp9.164.902.000 pada laporan periodik 2023, ketika ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam laporan periodik 2025, total hartanya meningkat menjadi Rp109.325.511.209.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp100,16 miliar dibandingkan laporan 2023. Secara persentase, kenaikan tersebut mencapai sekitar 1.093 persen dari nilai awal.

Angka tersebut menarik perhatian karena menunjukkan perubahan besar dalam nilai kekayaan yang dilaporkan dalam rentang waktu sekitar dua tahun. Namun, perbandingan itu perlu dibaca dengan memperhatikan periode pelaporan, jenis laporan, perubahan komposisi aset, serta waktu perolehan masing-masing kekayaan.

Kekayaan Meningkat dalam Beberapa Periode Pelaporan

Perubahan nilai kekayaan Zita juga terlihat dalam laporan pada periode berikutnya.

Dalam laporan awal menjabat pada 2024, nilai kekayaannya tercatat sekitar Rp47,66 miliar. Sementara itu, laporan periodik 2024 mencatat total kekayaan sekitar Rp89,75 miliar.

Pada laporan periodik 2025, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi Rp109,32 miliar.

Rangkaian angka itu memperlihatkan adanya perubahan nilai kekayaan yang perlu dipahami berdasarkan dokumen LHKPN masing-masing periode. Perbedaan antara laporan awal menjabat dan laporan periodik juga penting diperhatikan agar perbandingan tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Kenaikan nilai kekayaan dalam laporan tidak otomatis berarti seluruh pertambahan tersebut berasal dari pendapatan selama menjabat. Untuk mengetahui penyebabnya, diperlukan informasi mengenai perolehan aset, perubahan nilai aset, penerimaan, serta transaksi yang relevan.

Tanah dan Bangunan Menjadi Komponen Aset Terbesar

Berdasarkan rincian LHKPN yang diberitakan, komponen kekayaan Zita terbesar berupa tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp52,29 miliar. Aset tersebut dilaporkan tersebar di Depok, Lampung Selatan, dan Jakarta Timur.

Selain tanah dan bangunan, kekayaannya terdiri atas sejumlah kategori aset lainnya, yaitu:

• Tanah dan bangunan: Rp52,29 miliar.
• Harta bergerak lainnya: Rp32,30 miliar.
• Surat berharga: Rp11,88 miliar.
• Kas dan setara kas: Rp6 miliar.
• Alat transportasi dan mesin: sekitar Rp4,40 miliar.
• Harta lainnya: sekitar Rp2,44 miliar.

Dalam laporan tersebut, Zita juga tercatat tidak memiliki utang. Total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp109.325.511.209.

Rincian tersebut menggambarkan komposisi kekayaan yang dilaporkan. Namun, nilai aset dalam LHKPN tidak dengan sendirinya menjelaskan kapan setiap aset diperoleh atau dari sumber penerimaan mana aset tersebut berasal.

Mengapa Perubahan Kekayaan Pejabat Perlu Dijelaskan?

LHKPN merupakan instrumen transparansi yang memungkinkan masyarakat mengawasi kekayaan penyelenggara negara. Keterbukaan informasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan membantu mengidentifikasi perubahan kekayaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam kasus Zita Anjani, selisih kekayaan sekitar Rp100,16 miliar antara laporan periodik 2023 dan 2025 menjadi dasar bagi publik untuk meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

Pertanyaan yang relevan mencakup waktu perolehan aset, sumber dana pembelian, perubahan nilai kekayaan bergerak, serta penambahan surat berharga yang tercantum dalam laporan terbaru.

Pertanyaan tersebut tidak berarti telah terjadi pelanggaran. Penilaian mengenai kewajaran dan kepatuhan terhadap hukum memerlukan pemeriksaan dokumen, keterangan yang bersangkutan, dan penilaian lembaga berwenang.

KPK dan Pentingnya Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan layanan e-LHKPN agar masyarakat dapat mengakses pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara.

Masyarakat dapat memeriksa dokumen laporan melalui situs resmi e-LHKPN KPK untuk melihat nilai aset, kewajiban, serta informasi lain yang tercantum dalam pengumuman.

Dalam konteks peningkatan kekayaan pejabat publik, transparansi tidak cukup hanya dengan menyampaikan jumlah akhir aset. Penjelasan mengenai perubahan yang signifikan dan pemeriksaan sesuai kewenangan lembaga terkait juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, status dan tahapan pemeriksaan laporan Zita perlu dipastikan melalui keterangan resmi KPK. Tanpa konfirmasi tersebut, tidak tepat menyatakan bahwa laporan tertentu telah dinyatakan bermasalah ataupun sepenuhnya terbukti wajar.

Publik Berhak Mengawasi, Bukan Menghakimi

Peningkatan kekayaan Zita Anjani menjadi pengingat bahwa keterbukaan harta pejabat publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Publik berhak mempertanyakan perubahan kekayaan yang besar dan meminta penjelasan yang transparan. Di sisi lain, setiap pertanyaan harus dijawab melalui data yang dapat diperiksa, bukan dugaan yang langsung dianggap sebagai fakta.

Kenaikan harta dalam LHKPN tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Namun, transparansi dan pemeriksaan yang sesuai prosedur merupakan langkah penting untuk memastikan laporan kekayaan dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Pada akhirnya, LHKPN bukan sekadar dokumen administratif. Instrumen tersebut menjadi sarana pengawasan publik agar pengelolaan kekayaan penyelenggara negara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.