Gurita Kekayaan Keluarga Megawati: Membaca LHKPN Puan, Pinka hingga Jejak Bisnis Hapsoro

JAKARTA — Kamis, 3 September 2026. Kekayaan keluarga besar Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah anggota keluarga tercatat memiliki aset bernilai ratusan miliar rupiah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, membaca kekayaan sebuah keluarga politik tidak bisa dilakukan hanya dengan menjumlahkan angka LHKPN masing-masing anggota keluarga. LHKPN merupakan laporan harta individu penyelenggara negara, sedangkan kepemilikan perusahaan, saham, aset korporasi, maupun kekayaan anggota keluarga yang bukan penyelenggara negara memiliki mekanisme pencatatan yang berbeda.

Karena itu, data resmi LHKPN perlu dipisahkan dari estimasi nilai bisnis dan aset korporasi agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Megawati Melaporkan Harta Hampir Rp200 Miliar

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2024, Megawati Soekarnoputri tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp198 miliar.

Dalam laporan tersebut, sebagian besar hartanya berupa tanah dan bangunan. Megawati tercatat memiliki 27 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, dengan nilai yang dilaporkan sekitar Rp183 miliar.

Ia juga melaporkan kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Sementara dalam LHKPN sebelumnya, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, total kekayaan Megawati tercatat sekitar Rp203,34 miliar. Perbedaan angka antarperiode merupakan hal yang dapat terjadi karena perubahan nilai maupun komposisi aset dan kewajiban yang dilaporkan.

Dengan demikian, angka Rp215 miliar yang beredar dalam sejumlah materi tidak sebaiknya langsung disebut sebagai nilai LHKPN terbaru Megawati tanpa mencantumkan periode pelaporannya.

Puan Maharani: LHKPN Rp395,41 Miliar

Ketua DPR RI Puan Maharani tercatat memiliki kekayaan bersih Rp395,41 miliar berdasarkan LHKPN periodik 2024 yang dilaporkan pada 2 April 2025.

Data tersebut menunjukkan total aset Puan sekitar Rp688,09 miliar dengan kewajiban atau utang sekitar Rp292,68 miliar. Setelah dikurangi kewajiban, kekayaan bersih yang tercatat mencapai Rp395,41 miliar.

Komposisi hartanya mencakup surat berharga sekitar Rp268,32 miliar, tanah dan bangunan Rp234,59 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp178,65 miliar. Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya dan kendaraan.

Angka Rp395,41 miliar tersebut merupakan data LHKPN Puan sebagai penyelenggara negara dan tidak otomatis mencakup kekayaan suaminya, Hapsoro Sukmonohadi.

Jejak Bisnis Hapsoro di Pasar Modal

Berbeda dengan Puan, Hapsoro Sukmonohadi merupakan pengusaha dan tidak memiliki kewajiban melaporkan seluruh kekayaannya melalui LHKPN seperti penyelenggara negara.

Namanya dikenal memiliki kepentingan bisnis di sejumlah perusahaan terbuka, antara lain PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT), dan sejumlah perusahaan lain.

Pada 2024, Kontan melaporkan Hapsoro menjadi pengendali baru MINA setelah total kepemilikannya menembus lebih dari 50 persen. Sebelumnya, pada 2022, PT Basis Utama Prima yang terkait dengan Hapsoro tercatat memiliki 45,71 persen saham MINA.

Perkembangan nilai saham kemudian membuat estimasi nilai kepemilikan Hapsoro berubah signifikan. Katadata, misalnya, pada akhir 2025 menghitung nilai kepemilikan Hapsoro pada empat emiten—RAJA, RATU, BUVA dan MINA—sekitar Rp13,05 triliun berdasarkan harga saham dan porsi kepemilikan yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Angka itu merupakan nilai pasar kepemilikan saham, bukan berarti seluruhnya merupakan uang tunai atau kekayaan bersih yang dapat langsung disamakan dengan LHKPN.

Perbedaan istilah ini penting karena nilai kapitalisasi atau nilai pasar saham dapat berubah setiap hari mengikuti harga pasar.

Pinka Haprani dan Kekayaan Rp38,07 Miliar

Generasi berikutnya yang telah masuk ke ranah politik adalah Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 10 September 2024, Pinka mencatatkan total kekayaan Rp38.076.495.350.

Kekayaan tersebut terdiri atas tanah dan bangunan sekitar Rp35,03 miliar serta kas dan setara kas sekitar Rp3,05 miliar. Dalam laporan tersebut, Pinka tidak mencatatkan kendaraan, surat berharga, maupun utang.

Pinka kemudian dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Dengan status tersebut, pelaporan kekayaannya menjadi bagian dari informasi publik yang dapat diperiksa melalui mekanisme LHKPN.

LHKPN Tidak Bisa Langsung Disamakan dengan “Kekayaan Riil”

Di sinilah persoalan utama dalam menghitung kekayaan keluarga besar tokoh politik.

LHKPN adalah laporan kekayaan individu yang wajib disampaikan penyelenggara negara. Nilai yang tercantum di dalamnya bukan selalu harga pasar terkini dari seluruh aset.

Di sisi lain, perusahaan terbuka memiliki nilai pasar yang bergerak berdasarkan harga saham. Nilai perusahaan juga tidak identik dengan jumlah uang yang secara pribadi dimiliki seorang pemegang saham.

Karena itu, klaim mengenai “kekayaan riil” sebuah keluarga harus disusun dengan metodologi yang jelas.

Jika nilai saham Hapsoro, misalnya, dihitung berdasarkan harga pasar, angka tersebut harus disebut sebagai estimasi nilai kepemilikan saham pada periode tertentu. Angka tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan dengan LHKPN Puan lalu disebut sebagai “uang keluarga”.

Begitu pula dengan klaim mengenai aset keluarga yang disebut tidak masuk LHKPN. Klaim tersebut harus didukung dokumen kepemilikan, laporan perusahaan, keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, data korporasi, atau sumber primer lain sebelum dapat disebut sebagai fakta.

Antara Data Resmi dan Estimasi Kekayaan

Dari data yang dapat diverifikasi, terdapat perbedaan yang jelas antara kekayaan pribadi yang dilaporkan melalui LHKPN dan nilai kepemilikan bisnis.

Megawati memiliki LHKPN sekitar Rp198 miliar pada laporan 2024, Puan mencatat kekayaan bersih Rp395,41 miliar pada LHKPN periodik 2024, sedangkan Pinka melaporkan Rp38,08 miliar pada 2024.

Sementara itu, Hapsoro memiliki portofolio bisnis yang nilai pasarnya dapat mencapai triliunan rupiah berdasarkan kepemilikan saham di sejumlah perusahaan terbuka. Nilai tersebut bersifat dinamis dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kekayaan bersih pribadi.

Karena itu, angka total “Rp2 triliun hingga Rp5 triliun” yang disebut dalam materi awal belum dapat diperlakukan sebagai angka final kekayaan keluarga tanpa metodologi dan bukti pendukung yang dapat diaudit.

Pada akhirnya, transparansi kekayaan pejabat publik bukan hanya soal berapa besar angka yang tercantum dalam LHKPN. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana publik dapat membedakan antara harta pribadi, kepemilikan saham, aset perusahaan, nilai pasar, dan kekayaan keluarga.

Pemisahan tersebut diperlukan agar kritik terhadap kekayaan elite politik tetap berbasis data dan tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.