Gibran Minta Tetap Menjabat Wapres Sambil Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan kepada Prabowo
SOROTAN PUBLIK – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden sembari membuktikan keabsahan ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang tengah menjadi polemik di ranah hukum.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa sebelum menyampaikan permintaan tersebut, Gibran terlebih dahulu mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan pertimbangan. Namun, menurut keterangan Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Gibran juga disebut ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan. Dengan demikian, persoalan tersebut diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata melalui perdebatan politik.
Pihak Istana menegaskan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan merupakan perkara yang harus mengikuti proses hukum. Setiap pihak perlu menghormati mekanisme peradilan dan memberikan ruang bagi pembuktian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut jabatan Wakil Presiden sekaligus polemik dokumen pendidikan yang telah memunculkan beragam tanggapan di masyarakat.
Meski terdapat penyampaian niat untuk mengundurkan diri dan permintaan agar tetap diberi kesempatan menjalankan tugas, keduanya tidak dengan sendirinya menjadi keputusan resmi mengenai status jabatan Gibran. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Publik kini menantikan perkembangan proses hukum serta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dipahami berdasarkan fakta dan ketentuan konstitusi.
Sorotan Publik – Polemik pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Keterbukaan informasi dan ketepatan membaca fakta menjadi penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan pernyataan politik dengan keputusan hukum.
