Gerindra Dukung Kapolri Usut Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Minta Telusuri Siapa yang Diuntungkan
Sorotan Publik – Partai Gerindra mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan tindak pidana makar yang dikembangkan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya mengungkap pihak yang diduga terlibat, penyidik juga diminta menelusuri siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan dari rangkaian peristiwa tersebut.
Dukungan itu disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, pada Kamis (19/11/2026). Ia mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang telah membawa dugaan perkara makar tersebut ke tahap penyidikan.
Menurut Sugiat, penyidik perlu menggali tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa informasi hasil penyadapan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun menekan pihak-pihak yang menjadi sasaran. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan politik yang masih membutuhkan pembuktian melalui penyidikan.
Gerindra Minta Penelusuran Tidak Berhenti pada Pelaku
Sugiat menilai pengungkapan perkara harus mencakup keseluruhan rantai peristiwa, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, menentukan sasaran, menerima hasil penyadapan, maupun memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Dorongan ini menjadi penting karena perkara yang sedang ditangani tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan fasilitas penyadapan, tetapi juga telah berkembang menjadi penyelidikan dugaan tindak pidana makar.
Gerindra menyatakan percaya Polri dapat menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan. Sugiat berharap pihak yang benar-benar memperoleh keuntungan dari dugaan tindakan tersebut dapat diungkap berdasarkan bukti.
Meski demikian, penelusuran mengenai pihak yang diuntungkan tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap dugaan yang belum terbukti. Setiap kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang dapat diuji.
Empat Jenderal Terseret Perkara Penyadapan
Dalam perkembangan perkara penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dugaan perbuatan yang ditangani juga mencakup akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Aparat masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk dugaan adanya pemberian perintah, penentuan target, dan penerimaan hasil penyadapan.
Perlu ditegaskan bahwa status tersangka dalam perkara penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah melakukan makar. Dugaan makar merupakan konstruksi perkara tersendiri yang unsur-unsurnya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Polri Dalami Dugaan Makar
Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Kapolri menjelaskan bahwa penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Dengan demikian, penyidik masih memiliki pekerjaan penting untuk mengungkap apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki tujuan lain yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Hingga perkembangan yang diberitakan pada 19 November 2026, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka terbukti melakukan makar.
Pengusutan Harus Profesional dan Tidak Dipengaruhi Tekanan Politik
Perkembangan kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum dan tekanan politik. Dukungan Gerindra serta sejumlah anggota DPR terhadap pengusutan perkara merupakan bagian dari dinamika politik yang menyertai kasus tersebut.
Namun, penentuan pasal dan pembuktian unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah pakar hukum dan masyarakat sipil juga mengingatkan agar dugaan makar tidak disimpulkan terlalu dini hanya berdasarkan adanya penyadapan ilegal. Kompas pada 15 November 2026, misalnya, mengutip pandangan pakar yang menilai motif dan kemungkinan keterlibatan aktor lain masih harus digali, sementara konstruksi dugaan makar perlu dibuktikan secara hukum.
Di sinilah independensi penyidikan menjadi sangat penting. Aparat harus mengungkap fakta tanpa tekanan dari kepentingan politik maupun kekuasaan, sekaligus memberikan ruang bagi para tersangka untuk memperoleh hak-hak hukumnya.
Publik membutuhkan jawaban atas sejumlah persoalan mendasar: siapa yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan sebenarnya, siapa penerima hasil informasi, apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan, dan apakah seluruh rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana makar.
Pengusutan yang menyeluruh harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui bukti, bukan spekulasi. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, siapa pun yang belum terbukti bersalah tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jabatan, nama besar, ataupun lingkaran kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, dan pembuktian yang objektif menjadi ukuran penting agar perkara ini tidak berkembang menjadi sekadar pertarungan narasi politik.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
