JAKARTA — Pernyataan BEM Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut adanya “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri” menuai tanggapan dari Partai Gerindra.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mempertanyakan dasar fakta dan data yang digunakan mahasiswa hingga melahirkan kesimpulan tersebut. Menurutnya, istilah “penjajahan” merupakan tuduhan serius sehingga perlu didukung argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sugiat menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi menjajah masyarakat.

Ia juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak merasakan kondisi sebagaimana yang digambarkan dalam tuntutan mahasiswa. Karena itu, menurut Sugiat, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus disertai fakta dan data yang jelas.

BEM UI Soroti Kebijakan Pemerintah

Polemik tersebut bermula dari aksi BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional pada 18 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan sekaligus menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu isu yang disuarakan adalah desakan untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri”.

Istilah tersebut kemudian mendapat respons dari pihak Gerindra yang mempertanyakan dasar argumentasi di balik pernyataan mahasiswa.

Demonstran Tertahan Aparat

Dalam perjalanan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), massa aksi dilaporkan tertahan barisan aparat sekitar satu kilometer dari titik tujuan.

Polisi meminta demonstran tidak memaksakan diri untuk terus maju. Sementara itu, mahasiswa tetap menyampaikan orasi dan meneriakkan yel-yel sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.

Aksi tersebut menjadi bagian dari dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia, ketika kelompok mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan partai politik memberikan tanggapan atas kritik tersebut.

Perdebatan Kritik dan Data

Polemik antara BEM UI dan Gerindra pada akhirnya memperlihatkan dua sudut pandang berbeda.

Mahasiswa menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan persoalan yang mereka kritik, sementara Gerindra meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan melalui fakta dan data.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, semakin serius istilah atau tuduhan yang digunakan, semakin penting pula dasar argumentasi yang menyertainya.

Perdebatan tersebut kini menjadi bagian dari diskusi publik mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, posisi mahasiswa sebagai kelompok pengawas pemerintah, serta bagaimana kritik politik seharusnya disampaikan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta.