JAKARTA — Pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sorotan publik.

Dalam keterangannya pada Jumat, 21 Agustus 2026, Marwan meminta Malaysia dan Singapura tidak hanya memprotes kabut asap yang terdampak hingga ke wilayah mereka. Ia menilai kedua negara tersebut juga perlu ikut berperan dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia.

Alasannya, menurut Marwan, terdapat perusahaan maupun individu dari negara tetangga yang memiliki perkebunan atau lahan di Indonesia, termasuk perkebunan sawit.

“Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah Marwan sekadar menjelaskan adanya kepemilikan atau aktivitas perkebunan sawit oleh pihak dari negara tetangga, atau pernyataannya juga mengarah pada persoalan pembukaan lahan yang berkaitan dengan karhutla?

Singgung Peran Pihak Asing dalam Pencegahan Karhutla

Marwan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga persoalan karhutla tidak mudah ditangani.

Karena itu, menurutnya, negara-negara tetangga yang turut memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia seharusnya tidak hanya menyampaikan protes ketika asap mencapai wilayah mereka.

Ia meminta adanya keterlibatan dalam upaya pencegahan kebakaran.

Marwan bahkan menyebut pihak dari negara tetangga memiliki peran dalam munculnya kebakaran hutan, khususnya jika dilihat dari aktivitas di lapangan.

Pernyataan itu menjadi perhatian karena disampaikan ketika karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan tengah menjadi sorotan dan asap dilaporkan berdampak hingga negara tetangga.

Bukan Bukti Semua Karhutla Disebabkan Sawit

Meski pernyataan Marwan memuat penyebutan aktivitas sawit, penting untuk membedakan antara pernyataan mengenai kepemilikan atau aktivitas perkebunan dengan kesimpulan bahwa pembukaan lahan sawit menjadi penyebab seluruh karhutla di Kalimantan.

Sejauh pernyataan yang diberitakan, Marwan tidak mengatakan bahwa seluruh kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan disebabkan oleh pembukaan perkebunan sawit.

Karena itu, judul atau narasi yang menyimpulkan secara langsung bahwa karhutla Kalimantan disebabkan oleh pembukaan lahan sawit berisiko melampaui isi pernyataan yang sebenarnya.

Namun, pernyataan tersebut tetap menarik untuk dikaji karena muncul ketika pemerintah Indonesia menghadapi sorotan terkait kabut asap lintas batas dan ketika aktivitas perkebunan menjadi salah satu isu yang ikut dibicarakan dalam konteks pencegahan karhutla.

Pernyataan Marwan Jadi Sorotan

Polemik ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang harus bertanggung jawab atas asap yang melintasi batas negara.

Pernyataan Marwan membuka kembali pembahasan mengenai aktivitas perkebunan, kepemilikan lahan, pencegahan karhutla, serta tanggung jawab berbagai pihak yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, penyebab setiap titik kebakaran tetap perlu ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan data di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan potongan pernyataan politik.

Dengan demikian, pertanyaan publik soal “keceplosan atau fakta di lapangan?” masih membutuhkan jawaban berbasis data.

Yang jelas, Marwan memang secara terbuka menyinggung keberadaan kebun sawit milik perusahaan maupun individu dari negara tetangga ketika meminta Malaysia dan Singapura ikut membantu pencegahan karhutla.