Feri Amsari Soroti Pendidikan Anggota DPR: 63 Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan
SOROTAN PUBLIK — Transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR RI kembali menjadi perhatian setelah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti data pendidikan para wakil rakyat yang duduk di parlemen periode 2024–2029.
Feri mengungkapkan bahwa terdapat 63 anggota DPR dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, sebanyak 211 anggota lainnya tidak mencantumkan riwayat pendidikan yang dapat diketahui melalui data publik.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, kompetensi legislator, serta sejauh mana masyarakat dapat mengetahui latar belakang para wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum.
Persoalan ini menjadi penting karena DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Data BPS: 211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Pendidikan
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Politik 2024, yang mengolah data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 580 anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024–2029.
Dari jumlah tersebut, rincian latar belakang pendidikan yang tercatat adalah:
- SMA atau sederajat: 63 orang.
- Diploma III: 3 orang.
- Sarjana (S1): 155 orang.
- Magister (S2): 119 orang.
- Doktor (S3): 29 orang.
- Tidak mencantumkan latar belakang pendidikan: 211 orang.
Dengan demikian, sebanyak 211 anggota atau sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR tidak memiliki informasi pendidikan yang tercantum dalam data tersebut.
Angka ini bukan berarti 211 anggota DPR terbukti tidak memiliki ijazah atau tidak pernah menempuh pendidikan tinggi. Persoalannya adalah informasi pendidikan mereka tidak tercantum dalam data yang dihimpun dari proses pencalonan.
Perbedaan tersebut penting agar persoalan transparansi tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak didukung bukti.
Feri Amsari Pertanyakan Kompetensi dan Transparansi Legislator
Feri Amsari menyoroti kondisi tersebut karena anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan peraturan yang berdampak terhadap seluruh masyarakat.
Dalam pernyataannya, ia menyebut adanya 63 anggota DPR berpendidikan SMA dan 211 anggota yang riwayat pendidikannya tidak tercantum secara jelas dalam data publik.
Pernyataan itu mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih luas: bagaimana masyarakat dapat menilai kesiapan dan kapasitas para legislator apabila informasi mengenai latar belakang pendidikan mereka tidak tersedia secara terbuka?
Dalam proses pembentukan undang-undang, anggota DPR dituntut memahami berbagai persoalan, mulai dari hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Tentu saja, tidak semua anggota DPR harus menjadi ahli dalam setiap bidang. Namun, mereka perlu memiliki kemampuan membaca persoalan, menguji argumentasi, memahami konsekuensi regulasi, serta menggunakan tenaga ahli secara bertanggung jawab.
Pendidikan Formal Bukan Satu-satunya Ukuran Kemampuan
Perdebatan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan gelar akademik semata.
Pendidikan formal dapat menjadi salah satu indikator pengetahuan dan proses pembelajaran seseorang. Akan tetapi, kemampuan legislasi juga dipengaruhi pengalaman, integritas, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, kemampuan berdiskusi, serta kesediaan mempelajari berbagai bidang.
Seseorang dengan pendidikan SMA bukan berarti otomatis tidak mampu menjadi wakil rakyat. Sebaliknya, gelar akademik tinggi juga tidak otomatis menjamin seseorang memiliki integritas dan kemampuan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap anggota DPR memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas konstitusionalnya.
Syarat Menjadi Anggota DPR Minimal SMA
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan pendidikan minimal calon anggota DPR adalah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
Artinya, anggota DPR yang memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat tetap memenuhi persyaratan pendidikan formal sepanjang memenuhi ketentuan pencalonan lainnya.
Dengan demikian, keberadaan 63 anggota DPR lulusan SMA bukan dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
Namun, ketentuan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap transparansi informasi pendidikan dan evaluasi kapasitas para wakil rakyat.
Publik Berhak Mengetahui Profil Wakil Rakyat
Persoalan 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.
Masyarakat memilih wakil rakyat melalui pemilu dengan harapan mereka mampu memperjuangkan aspirasi dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan secara bertanggung jawab.
Karena itu, informasi mengenai pendidikan, pengalaman profesional, rekam jejak, dan kompetensi anggota DPR seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
DPR dan KPU juga perlu memastikan informasi profil calon maupun anggota terpilih disajikan secara transparan, akurat, dan mudah diperiksa.
Jangan Hanya Mempertanyakan Ijazah, Awasi Juga Hasil Kerja
Pada akhirnya, kualitas parlemen tidak cukup dinilai dari jumlah anggota yang bergelar sarjana, magister, atau doktor.
Publik juga harus melihat bagaimana anggota DPR menggunakan kewenangannya: apakah undang-undang yang dibentuk menjawab kebutuhan masyarakat, apakah anggaran negara diawasi secara serius, dan apakah penyimpangan kekuasaan benar-benar dikontrol.
Pendidikan formal penting sebagai salah satu bekal. Pengalaman dan integritas juga tidak kalah penting. Namun, seluruhnya harus tercermin dalam kualitas kerja dan tanggung jawab kepada rakyat.
Rakyat berhak mengetahui siapa yang mereka pilih, apa kapasitasnya, dan bagaimana kinerjanya setelah menduduki kursi parlemen.
Sebab, DPR bukan sekadar tempat mengumpulkan suara politik. Di lembaga itulah keputusan hukum dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia dibentuk.
