Empat Keponakan Prabowo Duduki Posisi Strategis: DPR, Bank Indonesia, Perusahaan Publik hingga KADIN, Meritokrasi Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK — Hubungan keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang menduduki jabatan strategis di Indonesia kembali menjadi perhatian. Empat nama dari keluarga besar Djojohadikusumo dan Djiwandono memiliki posisi penting di parlemen, bank sentral, perusahaan terbuka, hingga organisasi dunia usaha.
Mereka adalah Budisatrio Djiwandono, Thomas A.M. Djiwandono, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan Aryo Djojohadikusumo.
Keempatnya merupakan keponakan Prabowo dari dua jalur keluarga. Budisatrio dan Thomas merupakan putra Biantiningsih Djiwandono, kakak kandung Prabowo. Sementara Rahayu dan Aryo merupakan anak Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden.
Kehadiran mereka di sejumlah institusi strategis memunculkan pertanyaan mengenai meritokrasi, transparansi proses pengangkatan, serta bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola dalam pemerintahan dan sektor bisnis.
1. Budisatrio Djiwandono: Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Budisatrio Djiwandono, yang dikenal dengan nama Budi Djiwandono, merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Pada periode DPR 2024–2029, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Komisi ini memiliki lingkup kerja yang sangat strategis, meliputi pertahanan, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informatika.
Mitra kerja Komisi I mencakup Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta sejumlah lembaga lainnya.
Posisi tersebut menempatkan Budi dalam salah satu alat kelengkapan DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Jabatan itu diperoleh melalui mekanisme penetapan pimpinan komisi di DPR berdasarkan pembagian dan keputusan politik parlemen. Namun, hubungan keluarganya dengan Presiden tetap menjadi konteks yang relevan dalam pembahasan mengenai konsentrasi pengaruh politik.
2. Thomas Djiwandono: Masuk Dewan Gubernur Bank Indonesia
Thomas A.M. Djiwandono merupakan kakak kandung Budisatrio dan putra Biantiningsih Djiwandono.
Sebelum masuk Bank Indonesia, Thomas menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada 9 Februari 2026, ia resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031.
Pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026. Sebelumnya, Thomas telah memperoleh persetujuan DPR dalam rapat paripurna pada 27 Januari 2026.
Posisi Deputi Gubernur BI memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan kebijakan bank sentral, termasuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Masuknya anggota keluarga Presiden ke jajaran pimpinan bank sentral tentu menjadi perhatian publik. Independensi Bank Indonesia merupakan prinsip penting yang harus dijaga agar keputusan kebijakan moneter tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun hubungan personal.
Karena itu, rekam jejak profesional, proses seleksi, dan independensi dalam menjalankan tugas menjadi aspek penting untuk terus diawasi.
3. Rahayu Saraswati: Dari DPR ke Perusahaan Terbuka
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan putri Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.
Dalam politik, Rahayu pernah menjadi anggota DPR RI dan menjabat Wakil Ketua Komisi VII. Pada 10 September 2025, ia menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR melalui pernyataan yang disampaikan kepada publik.
Setahun kemudian, namanya kembali menjadi perhatian setelah PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) mengangkatnya sebagai Wakil Komisaris Utama.
Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 Oktober 2026.
Pengangkatan Rahayu berlangsung melalui mekanisme korporasi dan keputusan pemegang saham, bukan penunjukan langsung oleh Presiden.
Meski demikian, perpindahan seorang tokoh politik yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden ke jajaran komisaris perusahaan terbuka tetap menarik untuk dicermati, terutama terkait transparansi tata kelola, kompetensi, dan tanggung jawab pengawasan perusahaan.
4. Aryo Djojohadikusumo: Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Aryo Djojohadikusumo merupakan saudara kandung Rahayu Saraswati dan putra Hashim Djojohadikusumo.
Dalam dunia usaha, Aryo tercatat menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sektor strategis nasional, termasuk pertambangan, minyak dan gas, energi, serta pengembangan sumber daya alam.
KADIN merupakan organisasi dunia usaha yang berperan dalam menjembatani kepentingan pelaku bisnis dengan pemerintah. Karena itu, posisi Aryo menjadi penting untuk diperhatikan dalam konteks hubungan antara kepentingan bisnis, kebijakan energi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Namun, jabatan organisasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pengaruh langsung terhadap keputusan pemerintah.
Bukan Sekadar Hubungan Keluarga, tetapi Persoalan Tata Kelola
Empat nama tersebut memiliki jalur karier dan mekanisme pengangkatan yang berbeda.
Budisatrio menempati posisi pimpinan komisi melalui mekanisme politik DPR. Thomas memperoleh persetujuan DPR sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur BI. Rahayu masuk jajaran komisaris melalui keputusan RUPSLB perusahaan terbuka. Sementara Aryo menduduki posisi struktural dalam organisasi dunia usaha.
Perbedaan mekanisme tersebut penting agar publik tidak menyamaratakan seluruh proses pengangkatan sebagai satu bentuk keputusan politik Presiden.
Namun, persoalan tata kelola tidak berhenti pada pertanyaan apakah prosedurnya telah sesuai aturan. Publik juga berhak mengetahui apakah proses tersebut berlangsung transparan, apakah kompetensi menjadi pertimbangan utama, dan apakah tersedia mekanisme pengendalian konflik kepentingan yang memadai.
Hubungan keluarga dengan kepala negara bukan bukti otomatis terjadinya nepotisme. Begitu pula, seseorang yang memiliki hubungan darah dengan Presiden tidak serta-merta kehilangan hak untuk berkarier di pemerintahan, parlemen, maupun dunia usaha.
Akan tetapi, semakin strategis jabatan yang ditempati anggota keluarga pemimpin negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan publik.
Meritokrasi dan Konflik Kepentingan Harus Dijawab dengan Transparansi
Dalam negara demokrasi, jabatan publik dan posisi strategis harus dijalankan berdasarkan kompetensi, integritas, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Bagaimana proses seleksi dan penetapan masing-masing tokoh? Apa rekam jejak profesional yang menjadi dasar kepercayaan terhadap mereka? Bagaimana independensi Bank Indonesia dijaga? Bagaimana perusahaan terbuka memastikan pengawasan komisaris berjalan profesional? Dan bagaimana KADIN mengelola potensi benturan kepentingan antara kepentingan organisasi bisnis dengan kebijakan publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Pada akhirnya, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa keponakan siapa. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap jabatan strategis dijalankan secara profesional, setiap proses pengangkatan dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap keputusan benar-benar mengutamakan kepentingan publik.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap negara tidak hanya dibangun melalui janji pemerintahan, tetapi juga melalui keterbukaan, independensi lembaga, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara.
