Dugaan Setoran Rp130 Juta di Kasus Narkotika Sorowako: Empat Oknum Polisi Disorot, Propam Polda Sulsel Didesak Bertindak

0
1794914081626

SOROTAN PUBLIK – Dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara narkotika di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian serius. Empat anggota kepolisian diduga menerima aliran uang hingga Rp130 juta dari keluarga sejumlah terduga pelaku narkotika dengan iming-iming membantu pengaturan perkara dan pembebasan tahanan.

Informasi tersebut mencuat melalui pemberitaan Patakaeja.id berdasarkan pengakuan seorang anggota keluarga terduga pelaku berinisial M.

Dalam keterangannya, M mengaku pernah berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang disebut mengaku sebagai aparat kepolisian. Komunikasi tersebut kemudian diklaim berujung pada penyerahan uang secara bertahap dengan total mencapai Rp130 juta.

Namun, seluruh rincian dugaan transaksi tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Persoalan ini penting mendapat perhatian karena menyangkut integritas penegakan hukum, khususnya pemberantasan narkotika yang selama ini menjadi salah satu prioritas kepolisian.

Penangkapan Sembilan Orang dan Penyitaan 91 Gram Sabu

Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, peristiwa bermula dari penindakan kasus narkotika pada 26 Agustus 2026 di dua lokasi berbeda di wilayah Sorowako.

Pada lokasi pertama, aparat mengamankan empat orang berinisial A, S, L, dan S dengan barang bukti sabu seberat 32 gram.

Sementara di lokasi kedua, lima orang lainnya berinisial D, F, I, A, dan A turut diamankan dengan barang bukti sabu seberat 59 gram.

Dengan demikian, total sembilan orang diamankan bersama barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan mencapai 91 gram.

Menurut keterangan keluarga yang disampaikan dalam laporan tersebut, para terduga pelaku kemudian dibawa ke Markas Polda Sulawesi Selatan di Makassar.

Keluarga juga mempertanyakan proses pemberitahuan penangkapan dan perkembangan penanganan perkara terhadap anggota keluarga mereka.

Aspek administrasi penangkapan, status hukum masing-masing orang, serta dasar penanganan perkara perlu dijelaskan melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.

Rincian Dugaan Aliran Uang Rp130 Juta

Bagian paling serius dari pengakuan keluarga adalah dugaan adanya penyerahan uang kepada sejumlah pihak yang diklaim memiliki hubungan dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan keterangan M yang dikutip Patakaeja.id, uang sebesar Rp130 juta tersebut disebut diserahkan melalui empat jalur:

  1. Rp35 juta kepada seseorang berinisial T yang disebut berkaitan dengan Ditresnarkoba Polda Sulsel.
  2. Rp68 juta kepada seseorang berinisial S.
  3. Rp10 juta kepada seseorang berinisial I.
  4. Rp17 juta kepada seseorang berinisial M.

Jika seluruh rincian tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp130 juta.

Namun, identitas lengkap para penerima, kedudukan mereka, serta hubungan masing-masing dengan proses penanganan perkara belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Belum terdapat pula bukti transaksi atau hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan bahwa uang tersebut benar-benar diterima oleh anggota kepolisian sebagaimana diklaim.

Karena itu, diperlukan penelusuran terhadap bukti transfer, komunikasi elektronik, saksi penyerahan uang, dan kemungkinan aliran dana kepada pihak lain.

Dua Orang Disebut Bebas, Empat Lainnya Belum Dibebaskan

Pengakuan keluarga juga memunculkan pertanyaan mengenai hasil dari dugaan transaksi tersebut.

Dalam laporan yang beredar, dua orang disebut telah dibebaskan setelah adanya penyerahan uang.

Sementara itu, empat orang lainnya yang dikaitkan dengan penyerahan dana terbesar sebesar Rp68 juta disebut belum berhasil dibebaskan.

Informasi tersebut membutuhkan klarifikasi resmi mengenai status hukum seluruh orang yang diamankan.

Apakah dua orang tersebut memang telah dibebaskan melalui mekanisme hukum yang sah? Apa dasar penghentian atau perubahan status penanganan perkara mereka?

Apabila benar terdapat perbedaan perlakuan terhadap para terduga pelaku, penyidik perlu menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan.

Pembebasan seseorang dalam perkara pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh diperjualbelikan melalui transaksi di luar prosedur.

Propam Polda Sulsel Perlu Menelusuri Dugaan Ini

Dugaan penerimaan uang oleh aparat dalam penanganan perkara narkotika merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan perlu memastikan apakah pengaduan atau informasi mengenai dugaan tersebut telah diterima dan apakah pemeriksaan internal sudah dilakukan.

Penelusuran setidaknya perlu mencakup beberapa aspek.

Pertama, memastikan identitas orang-orang yang disebut menerima uang.

Kedua, memeriksa kemungkinan adanya komunikasi antara keluarga terduga pelaku dengan pihak yang mengaku sebagai aparat.

Ketiga, menelusuri bukti penyerahan uang dan aliran dana.

Keempat, memeriksa dasar hukum pembebasan dua orang yang disebut dalam pengakuan keluarga.

Kelima, mengaudit proses penyidikan terhadap sembilan orang yang diamankan, termasuk administrasi penangkapan dan pengelolaan barang bukti.

Apabila ditemukan keterlibatan anggota kepolisian, proses pemeriksaan etik maupun pidana harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi maupun individu.

Pemberantasan Narkoba Tidak Boleh Menjadi Ruang Transaksi

Pemberantasan narkotika membutuhkan integritas aparat, transparansi penyidikan, dan pengawasan yang kuat.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum tanpa membedakan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan seseorang dengan aparat.

Jika benar terdapat oknum yang menjanjikan pembebasan tahanan dengan meminta uang, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin. Perbuatan semacam itu berpotensi masuk ke ranah tindak pidana dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

Kapolda Sulawesi Selatan dan Bidpropam perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan informasi tersebut.

Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan penerimaan uang Rp130 juta itu sedang diperiksa, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, dan bagaimana hasil penelusurannya.

Jangan Biarkan Dugaan Rp130 Juta Menjadi Bola Liar

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berdasarkan bukti.

Apakah benar terjadi penyerahan uang Rp130 juta? Siapa penerima sebenarnya? Apakah terdapat keterlibatan anggota kepolisian aktif? Apa dasar hukum pembebasan dua orang yang disebut dalam pengakuan keluarga? Dan apakah Bidpropam Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang objektif dan terbuka.

Sorotan Publik memandang bahwa pemberantasan narkotika harus berjalan beriringan dengan pemberantasan penyalahgunaan kewenangan di tubuh aparat penegak hukum.

Tidak boleh ada transaksi gelap dalam proses penegakan hukum. Tidak boleh ada pihak yang memperjualbelikan kewenangan negara.

Jika terbukti, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga wajib dilindungi.

Sebab, hukum seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan ruang untuk memperdagangkan kebebasan.

Sumber awal: Patakaeja.id, berdasarkan pengakuan anggota keluarga berinisial M. Dugaan penerimaan uang dan keterlibatan aparat masih memerlukan konfirmasi resmi Polda Sulawesi Selatan dan pembuktian lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *