Dokter Tifa Pernah Minta Proses P-19 Dihentikan, Kini Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik Berlanjut di Pengadilan

0
1795220160814-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Perjalanan hukum Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengalami sejumlah perkembangan. Mulai dari keberatan terhadap proses prapenuntutan, kemenangan dalam eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hingga permohonan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Perjalanan tersebut kembali menjadi perhatian publik karena menyangkut prosedur penegakan hukum, kepastian hukum bagi terdakwa, serta batas kewenangan penyidik, jaksa, dan pengadilan.

Permohonan Penghentian Proses P-19 pada April 2026

Pada 16 April 2026, Dokter Tifa bersama tim penasihat hukumnya yang dikoordinatori Abdullah Alkatiri disebut mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Permohonan tersebut berkaitan dengan proses prapenuntutan setelah berkas perkara sebelumnya dikembalikan jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi melalui petunjuk P-19.

Dalam argumentasi yang disampaikan pihak Dokter Tifa, berkas perkara disebut telah dikembalikan kepada penyidik pada 2 Februari 2026. Tim penasihat hukum kemudian merujuk Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewajiban penyidik melengkapi berkas perkara paling lama 14 hari sejak menerima pengembalian berkas dari penuntut umum.

Dengan perhitungan yang diajukan pihak pemohon, tenggat tersebut disebut berakhir pada 16 Februari 2026. Namun, menurut pihak Dokter Tifa, hingga surat permohonan disampaikan pada April 2026, berkas yang telah dilengkapi belum juga dikembalikan kepada kejaksaan.

Tim penasihat hukum menilai keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka juga mempertanyakan kecukupan alat bukti dalam perkara yang menjerat kliennya.

Penting dicatat, keberatan mengenai tenggat waktu dan kecukupan alat bukti tersebut merupakan argumentasi pihak Dokter Tifa. Hal itu tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum bahwa perkara tidak memiliki alat bukti atau wajib dihentikan.

23 Juli 2026: Eksepsi Dikabulkan, Dakwaan Batal Demi Hukum

Perkara kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pada Kamis, 23 Juli 2026, majelis hakim mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Dokter Tifa.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan memerintahkan agar berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi pihak terdakwa. Namun, secara hukum, pembatalan surat dakwaan tidak sama dengan putusan bebas dan bukan pula putusan yang menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Putusan sela itu berkaitan dengan persoalan penyusunan dakwaan. Jaksa kemudian mengambil langkah memperbaiki surat dakwaan.

Jaksa Melimpahkan Kembali Perkara

Pada 29 Juli 2026, Kejaksaan menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum telah memperbaiki dakwaan dan kembali melimpahkan perkara Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dengan demikian, proses hukum tidak berhenti setelah putusan eksepsi pada 23 Juli 2026.

Perkara tersebut kembali berjalan melalui proses persidangan dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN JKT.TIM.

21 Agustus 2026: Praperadilan Tidak Dapat Diterima

Dokter Tifa juga mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempersoalkan sah atau tidaknya penuntutan.

Namun, pada 21 Agustus 2026, hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 Juli 2026, sedangkan permohonan praperadilan baru didaftarkan pada 3 Agustus 2026.

Karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, hakim menilai pemohon telah berstatus terdakwa dan tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan tersebut.

Putusan tidak dapat diterima ini perlu dibedakan dari putusan yang menolak seluruh substansi argumentasi pemohon. Hakim tidak masuk untuk memeriksa pokok materi permohonan karena persoalan kedudukan hukum dan waktu pengajuan.

Persidangan Berlanjut hingga November 2026

Berdasarkan pemberitaan mengenai jadwal persidangan, perkara Dokter Tifa masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pada 5 November 2026, Joko Widodo hadir sebagai saksi sekaligus pelapor. Sementara pada 12 November 2026, jaksa menghadirkan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan jurnalis Aiman Witjaksono sebagai saksi.

Agenda pemeriksaan saksi penuntut umum juga tercatat dijadwalkan pada 19 November 2026.

Dengan demikian, perkembangan perkara ini memperlihatkan bahwa proses hukum masih berjalan melalui mekanisme persidangan, bukan telah menghasilkan putusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap Dokter Tifa.

Apa yang Menjadi Perhatian Publik?

Perkara ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dibahas secara objektif.

Pertama, apakah prosedur pengembalian dan pelengkapan berkas perkara telah dijalankan sesuai tenggat waktu yang ditentukan KUHAP?

Kedua, bagaimana jaksa menindaklanjuti putusan hakim yang menyatakan dakwaan sebelumnya batal demi hukum?

Ketiga, apakah seluruh keberatan hukum yang diajukan pihak terdakwa telah memperoleh ruang pemeriksaan sesuai mekanisme peradilan?

Keempat, bagaimana pembuktian dalam persidangan akan menjawab unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dilaporkan atau siapa yang menjadi terdakwa, tetapi juga menyangkut kepatuhan aparat terhadap prosedur dan perlindungan hak setiap warga negara.

Sorotan Publik: Jangan Campuradukkan Putusan Prosedural dengan Putusan Pokok Perkara

Ada dua perkembangan yang perlu dipahami secara jernih. Pertama, eksepsi Dokter Tifa dikabulkan sehingga dakwaan awal dinyatakan batal demi hukum. Kedua, perkara kemudian kembali dilimpahkan setelah jaksa memperbaiki dakwaan.

Sementara itu, permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan waktu pengajuan, bukan karena hakim telah memutus seluruh pokok keberatan mengenai sah atau tidaknya penuntutan.

Publik berhak mengawasi jalannya proses hukum. Namun, pengawasan harus dibangun berdasarkan dokumen persidangan, ketentuan perundang-undangan, dan fakta yang dapat diverifikasi.

Lantas, bagaimana menurut masyarakat? Apakah rangkaian proses tersebut telah memberikan kepastian hukum yang memadai, baik bagi pihak terdakwa maupun pelapor?

Perdebatan boleh berlangsung terbuka. Akan tetapi, kesimpulan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang tetap harus menunggu pembuktian dan putusan pengadilan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *