Denny JA Ulas “Ekonomi Kemakmuran Bersama” Prabowo: Kekayaan Negara Harus Punya Alamat hingga ke Rakyat

JAKARTA — Ekonom dan intelektual publik Denny JA menawarkan sebuah kerangka untuk membaca arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang ia sebut sebagai “Ekonomi Kemakmuran Bersama”.

Istilah tersebut bukan nama resmi kebijakan pemerintah. Denny JA menggunakannya sebagai tafsir atas sejumlah program pemerintahan, mulai dari hilirisasi, penataan BUMN, Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa hingga Sekolah Rakyat.

Dalam tulisannya yang dipublikasikan pada 20 September 2026, Denny JA menempatkan pertanyaan mengenai distribusi manfaat kekayaan nasional sebagai persoalan utama.

Menurut dia, ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya kekayaan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Ekonomi Kemakmuran Bersama” yang ditawarkan Denny JA, dengan demikian, merupakan sebuah kerangka analisis mengenai bagaimana negara mengelola kekayaan dan memperluas kesempatan ekonomi.

Kekayaan Negara Harus Sampai kepada Rakyat

Denny JA menggambarkan persoalan tersebut melalui ilustrasi sebuah keluarga yang harus membagi sebutir telur untuk dua anak.

Ilustrasi itu digunakan untuk menunjukkan adanya jarak antara angka kekayaan nasional dengan pengalaman ekonomi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Menurutnya, kekayaan Indonesia pada akhirnya harus memiliki “alamat”, yakni tercermin dalam makanan yang lebih baik, pendidikan, pekerjaan produktif, pendapatan serta kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai upaya untuk menjawab persoalan tersebut.

Namun, Denny JA juga memberikan catatan bahwa semakin besar peran negara dalam mengelola ekonomi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kompetensi, transparansi dan pengawasan.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi menurutnya tidak cukup hanya memiliki tujuan pemerataan. Pelaksanaannya juga harus mampu memastikan agar sumber daya publik benar-benar menghasilkan manfaat.

Membaca Danantara, Hilirisasi hingga Program Sosial

Dalam kerangka yang ditawarkannya, Denny JA melihat berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo sebagai mata rantai yang saling berhubungan.

Danantara ditempatkan pada sisi pengelolaan modal dan aset negara. Sementara penataan BUMN dikaitkan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan milik negara.

Adapun hilirisasi dipandang sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.

Di sektor pembangunan manusia, Denny JA mengaitkan Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa dengan upaya memperluas kemampuan masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semestinya diukur hanya dari jumlah paket yang dibagikan atau lembaga yang dibentuk.

Ukuran yang lebih substantif, menurutnya, adalah apakah program tersebut meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan secara mandiri.

Pasal 33 UUD 1945 Menjadi Landasan

Denny JA juga menghubungkan gagasan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur prinsip perekonomian nasional dan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pembacaannya, negara memiliki peran dalam mengelola sektor strategis dan memastikan manfaat perekonomian tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Namun, ia mengingatkan bahwa mandat konstitusi tersebut juga membutuhkan transparansi, efisiensi dan pengawasan.

Dengan kata lain, peran negara yang lebih besar dalam perekonomian harus berjalan bersama mekanisme yang memungkinkan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik diperiksa.

Denny JA Soroti Jarak antara Kebijakan dan Kehidupan Rakyat

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Denny JA adalah kemungkinan terjadinya jarak antara visi pembangunan jangka panjang dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek.

Ia menggambarkan pemerintah yang berpikir dalam horizon tahunan atau bahkan puluhan tahun, sementara masyarakat harus menghadapi kebutuhan sehari-hari seperti harga pangan, pekerjaan dan pendapatan.

Data survei terbaru memang menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Angka tersebut terdiri dari 4,8 persen yang menyatakan sangat puas dan 46,3 persen cukup puas.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan hasil survei SMRC pada November 2025 yang mencatat kepuasan sebesar 81,2 persen. SMRC juga mencatat bahwa 46,9 persen responden pada Juli 2026 menyatakan kurang atau tidak puas. Margin of error survei tersebut sebesar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

SMRC mengaitkan perubahan tersebut dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum. Temuan survei itu merupakan pengukuran persepsi publik pada periode tertentu dan tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat tunggal.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan tidak dirancang untuk mengejar hasil survei. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tetap berfokus pada program yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, industrialisasi dan hilirisasi.

Risiko Eksekusi Menjadi Perhatian

Denny JA tidak hanya membicarakan potensi kebijakan, tetapi juga menyoroti risiko dalam implementasinya.

Menurutnya, gagasan yang baik dapat kehilangan efektivitas apabila pelaksanaannya tidak didukung kompetensi, pengawasan dan kemampuan melakukan koreksi.

Ia mencontohkan program besar seperti MBG yang membutuhkan perhatian terhadap standar keselamatan dan kualitas pelaksanaan.

Dalam pandangannya, program publik harus dinilai berdasarkan hasil yang diterima masyarakat, bukan hanya berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pandangan tersebut menempatkan kualitas eksekusi sebagai salah satu faktor penting dalam menguji kebijakan ekonomi pemerintahan.

Tiga Kerangka Pemikiran

Dalam artikelnya, Denny JA juga menggunakan tiga referensi pemikiran untuk membaca arah ekonomi tersebut.

Pertama, Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto yang terbit pada 2017. Buku tersebut menjadi rujukan untuk memahami kegelisahan mengenai kekayaan nasional dan distribusi manfaat ekonomi.

Kedua, Development as Freedom karya ekonom Amartya Sen. Denny JA menggunakan pemikiran Sen untuk menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Ketiga, How Asia Works karya Joe Studwell, yang digunakan untuk melihat pentingnya produktivitas pertanian, industrialisasi serta kebijakan pembiayaan dalam transformasi ekonomi negara-negara Asia.

Denny JA kemudian mempertemukan ketiga perspektif tersebut untuk membangun sebuah kerangka analisis: kekayaan nasional perlu dikelola secara produktif, produktivitas harus meningkat dan pembangunan pada akhirnya harus memperbesar kemampuan manusia.

Negara Kuat Tetap Membutuhkan Pengawasan

Salah satu catatan penting dalam gagasan tersebut adalah risiko ketika peran negara dalam perekonomian semakin besar.

Denny JA mengingatkan bahwa modal publik harus ditempatkan dalam mekanisme yang transparan dan dapat diawasi.

Ia juga menilai kebijakan yang memberikan dukungan kepada dunia usaha harus tetap mendorong produktivitas dan kemampuan bersaing, bukan menciptakan ketergantungan atau rente.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah yang kuat bukan berarti pemerintah yang tidak dapat dikritik.

Sebaliknya, kekuatan negara harus berjalan bersama transparansi, evaluasi, pengawasan publik dan keberanian melakukan koreksi.

“Kesempatan” Bukan Cek Kosong

Pada bagian akhir tulisannya, Denny JA menyimpulkan bahwa gagasan “Ekonomi Kemakmuran Bersama” menurut pembacaannya memiliki persoalan nyata yang hendak dijawab, terutama mengenai distribusi manfaat kekayaan dan perluasan kesempatan ekonomi.

Ia menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut dalam bentuk kesempatan untuk diuji, bukan sebagai cek kosong.

Artinya, kebijakan pemerintah tetap harus dinilai berdasarkan data, hasil nyata, hukum, efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Denny JA menekankan bahwa kesempatan tersebut harus disertai pengawasan.

Dalam kerangka itu, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap atau seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi dari perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat.

Apakah anak-anak memperoleh gizi yang lebih baik?

Apakah pendidikan semakin berkualitas?

Apakah petani memperoleh pendapatan yang lebih baik?

Apakah lapangan kerja produktif bertambah?

Apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk menentukan masa depannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran substantif yang diajukan Denny JA dalam membaca konsep “Ekonomi Kemakmuran Bersama”.

Dari Angka Ekonomi ke Kehidupan Rakyat

Pada akhirnya, tulisan Denny JA membawa perdebatan ekonomi kembali kepada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, pengelolaan aset negara dan program sosial merupakan instrumen kebijakan.

Namun, tujuan akhirnya tetap berada pada kehidupan manusia.

Dalam kerangka pemikiran yang ditawarkan Denny JA, kekayaan nasional baru memiliki makna ketika mampu memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, gagasan “Ekonomi Kemakmuran Bersama” dapat dibaca sebagai sebuah tesis kebijakan yang masih harus diuji melalui implementasi dan hasil nyata, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh kebijakan pemerintah telah berhasil.

Pada titik tersebut, publik memiliki peran penting untuk mengawasi, menilai dan memberikan kritik berdasarkan data.

Sebab pada akhirnya, ukuran paling konkret dari sebuah kebijakan ekonomi bukan hanya apa yang tertulis dalam dokumen pemerintah, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat di rumah, sekolah, pasar, tempat kerja dan desa-desa di seluruh Indonesia.