BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kultur feodalisme yang dinilainya masih tercermin dalam lingkungan birokrasi, terutama melalui kebiasaan sebagian pejabat yang menuntut kenaikan tunjangan maupun penambahan fasilitas.

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam amanat Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/8/2026).

Dalam amanatnya, Dedi meminta jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah cara pandang dalam mengelola anggaran. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kebutuhan fasilitas pribadi pejabat.

Dedi Minta Fasilitas Pejabat Tidak Jadi Prioritas

Dedi mencontohkan sejumlah pengeluaran yang menurutnya dapat ditunda, seperti pembelian kendaraan dinas baru, pengadaan pakaian menggunakan anggaran negara, hingga penambahan fasilitas di rumah dinas.

Ia berpandangan, anggaran yang digunakan untuk kebutuhan tersebut lebih baik dialihkan kepada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kebutuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Dedi, ukuran keberhasilan birokrasi tidak semestinya dilihat dari semakin lengkapnya fasilitas yang dinikmati pejabat, melainkan dari seberapa besar kebijakan pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat.

Soroti Belanja Rapat dan Perjalanan Dinas

Dedi juga menyoroti belanja birokrasi yang berkaitan dengan rapat, kunjungan kerja, perjalanan dinas, serta berbagai fasilitas perkantoran.

Ia mengingatkan agar setiap pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang jelas terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangannya, penggunaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif dan tepat sasaran. Setiap rupiah dari anggaran daerah, kata dia, semestinya dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Tinggalkan Mentalitas Feodal

Dedi menegaskan bahwa jajaran Pemprov Jawa Barat harus meninggalkan mentalitas feodal dalam menjalankan pemerintahan.

Birokrasi, menurutnya, harus berorientasi pada pelayanan dan bekerja untuk kepentingan publik, bukan menjadikan jabatan sebagai jalan untuk memperoleh semakin banyak fasilitas.

Pesan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai refleksi mengenai makna kemerdekaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dedi mendorong agar pengelolaan anggaran daerah semakin presisi dan diarahkan kepada kebutuhan rakyat, sehingga keberadaan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

Sumber: Antara