Dasco Sebut Data Pendidikan Anggota DPR Tersedia di KPU, Petisi Buka Ijazah Tembus 21.477 Tanda Tangan

0
1794920988990-1

SOROTAN PUBLIK – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menyatakan bahwa data mengenai latar belakang calon anggota legislatif sebenarnya telah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masyarakat, menurut dia, dapat menelusuri informasi tersebut melalui data pencalonan yang disampaikan ketika para anggota DPR masih berstatus sebagai calon legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), merespons petisi yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR.

“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco.

Ia menambahkan bahwa data mengenai para calon anggota legislatif sebelum terpilih menjadi anggota DPR dapat ditelusuri melalui KPU.

Petisi Farida Octavia Kumpulkan Lebih dari 21 Ribu Dukungan

Desakan keterbukaan tersebut salah satunya disuarakan melalui petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia.

Berdasarkan data yang dikutip pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan sebanyak 26.035 kali.

Petisi bertajuk transparansi publik dan pembukaan serta verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI itu memuat tiga tuntutan utama.

Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan keterbukaan riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi beserta gelar akademik yang dicantumkan.

Kedua, KPU dan kementerian terkait didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan tersebut juga diminta dapat diketahui masyarakat.

Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus upaya membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Data Pencalonan dan Verifikasi Ijazah Perlu Dibedakan

Respons Dasco mengenai ketersediaan data di KPU menjadi bagian penting dalam perdebatan tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara informasi pendidikan yang dicantumkan dalam dokumen pencalonan dengan akses publik terhadap salinan ijazah dan hasil pemeriksaan keasliannya.

Data pencalonan dapat memberikan informasi mengenai latar belakang pendidikan seorang calon legislatif. Sementara itu, tuntutan petisi tidak berhenti pada keterbukaan informasi pendidikan, tetapi juga meminta verifikasi ulang dokumen ijazah secara independen.

Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya apakah data pendidikan tersedia di KPU, melainkan juga sejauh mana dokumen pendukung dapat diakses masyarakat dan bagaimana mekanisme pemeriksaan keabsahannya dilakukan.

Keterbukaan tersebut tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Transparansi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Wakil Rakyat

Anggota DPR merupakan pejabat publik yang menjalankan mandat masyarakat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Karena itu, informasi mengenai kualifikasi pendidikan yang digunakan dalam pencalonan merupakan salah satu aspek rekam jejak yang patut dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, tuntutan transparansi harus tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Permintaan verifikasi tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa ijazah anggota DPR bermasalah atau palsu.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, dokumen autentik, serta melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi.

DPR, KPU, dan kementerian terkait kini menghadapi pertanyaan publik mengenai standar keterbukaan informasi pendidikan pejabat negara. Penjelasan yang transparan mengenai mekanisme pencalonan, pemeriksaan dokumen, dan akses informasi dapat membantu masyarakat memahami bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil rakyat dipastikan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai selembar ijazah. Isu yang lebih luas adalah bagaimana membangun standar akuntabilitas yang konsisten bagi mereka yang memperoleh mandat untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menentukan arah penggunaan uang negara.

Ketika masyarakat meminta transparansi, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa data tersedia, melainkan kejelasan mengenai akses, mekanisme verifikasi, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *