Dasco Jawab Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR: Data Pencalonan Ada di KPU, Publik Minta Transparansi Lebih Jauh

0
1794918242931

SOROTAN PUBLIK – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan publik yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi dokumen ijazah mereka. Dasco menyatakan, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan sebenarnya dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco.

Ia menjelaskan, dokumen dan data calon anggota legislatif telah diserahkan pada saat proses pencalonan. Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui riwayat pendidikan para legislator dapat merujuk pada data pencalonan yang tersedia di KPU.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” katanya.

Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Menguat

Respons Dasco muncul setelah media sosial diramaikan petisi yang mendesak keterbukaan riwayat pendidikan dan pemeriksaan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI.

Salah satu petisi di Change.org berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali! meminta agar dokumen pendidikan para legislator, mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi, dibuka kepada masyarakat.

Petisi tersebut juga mendorong KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan dokumen pendidikan anggota DPR secara transparan dan independen.

Jumlah dukungan terhadap petisi terus menjadi perhatian publik. Bisnis.com melaporkan, berdasarkan pantauan pada Selasa (17/11/2026) pukul 12.20 WIB, petisi tersebut telah memperoleh sekitar 21.600 tanda tangan. Angka ini merupakan data pada waktu pemantauan, sehingga dapat berubah.

Polemik Ijazah Gibran Menjadi Latar Belakang Perhatian Publik

Desakan tersebut menguat di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan berkembang menjadi persoalan politik serta hukum.

Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat tersebut telah diterima.

Namun, surat pengunduran diri Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik. Karena itu, hubungan langsung antara keputusan tersebut dan polemik ijazah tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa keterangan atau bukti pendukung yang memadai.

Sebelumnya, DPR juga sempat mengagendakan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada 12 November akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri.

Rangkaian peristiwa tersebut ikut memperluas perbincangan mengenai transparansi dokumen pendidikan pejabat publik, termasuk anggota legislatif.

Apa Sebenarnya Kewenangan KPU dalam Memeriksa Ijazah Caleg?

Secara regulasi, calon anggota DPR memang wajib memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, mengatur persyaratan calon anggota legislatif. Pasal 248 juga mengatur bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.

Ketentuan teknis pencalonan diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 beserta perubahannya, termasuk persyaratan dokumen pendidikan yang harus disampaikan calon.

Artinya, KPU memiliki kewajiban memeriksa dokumen persyaratan dalam proses pencalonan. Namun, perlu dibedakan antara verifikasi administrasi pada tahapan pencalonan dengan pemeriksaan ulang secara khusus terhadap keaslian seluruh ijazah anggota DPR yang sedang menjabat.

Keduanya bukan proses yang otomatis sama.

Demikian pula, informasi riwayat pendidikan yang tercantum dalam data calon tidak serta-merta berarti setiap salinan dokumen ijazah dapat diunduh atau dibuka tanpa batas. Akses terhadap dokumen administrasi tetap perlu mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Transparansi Tidak Cukup Hanya dengan Menunjukkan Arsip

Pernyataan Dasco bahwa data pencalonan dapat dilihat di KPU memberikan rujukan bagi masyarakat yang ingin menelusuri rekam jejak pendidikan anggota dewan.

Namun, tuntutan dalam petisi memiliki cakupan lebih jauh. Publik bukan hanya ingin mengetahui jenjang pendidikan yang dicantumkan dalam profil calon, tetapi juga mendorong adanya kepastian bahwa dokumen yang menjadi dasar pencalonan telah diperiksa sesuai ketentuan.

Di sinilah KPU dan lembaga terkait perlu memberikan penjelasan yang terang mengenai jenis dokumen yang tersedia untuk publik, mekanisme permohonan informasi, serta ruang lingkup verifikasi yang telah dilakukan.

Apabila terdapat laporan atau bukti konkret mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen pendidikan seorang legislator, persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang, objektif, dan berdasarkan bukti. Tidak tepat menyimpulkan seseorang menggunakan ijazah tidak sah hanya karena munculnya petisi atau perdebatan di media sosial.

Hak Publik untuk Tahu dan Kewajiban Pejabat Menjaga Kepercayaan

Ijazah pejabat publik bukan sekadar dokumen pribadi ketika informasi mengenai kualifikasi pendidikan menjadi bagian dari persyaratan jabatan yang diperoleh melalui proses demokrasi.

Di sisi lain, transparansi harus berjalan berdasarkan aturan, menghormati perlindungan data yang sah, dan tidak berubah menjadi penghakiman tanpa bukti.

Petisi tersebut menunjukkan adanya tuntutan masyarakat agar standar keterbukaan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik, tanpa pengecualian berdasarkan jabatan maupun kekuatan politik.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah data pendidikan calon anggota DPR tersedia di KPU, melainkan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan dan memastikan proses pemeriksaan dokumen berlangsung secara akuntabel.

Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa dokumen telah diserahkan. Kepercayaan membutuhkan prosedur yang jelas, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keterbukaan informasi sesuai hukum.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *